LHOKSUKON- Uang palsu pecahan 20.000 dan 50.000 rupiah beredar di Kabupaten Aceh Utara. Sejumlah pedagang mengaku jadi korban. "Uang itu sangat mirip dengan yang asli. Tapi jika diperhatikan secara teliti, ketahuan warnanya pudar," kata Iwan (35), pedagang di Keude Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Iwan mengaku baru menyadari kalau uangnya palsu saat petugas BPD Ranting Panton Labu memberitahu.“Saya mau transfer uang. Ternyata ada selembar di antara lembaran senilai Rp 50.000 dikatakan palsu oleh teller bank. Saya kaget juga. Kok bisa uang palsu itu ada sama saya. Mungkin sama orang lain juga ada yang beredar,” ungkap pedagang kelontong itu kepada Serambinews.com, Rabu (5/1).

Pengakuan serupa diungkap Abdur Rafar (32). Pedagang obat di Keude Panton Labu, mengaku kaget ketika ia mau mentransfer uang ke adiknya. Petugas bank memberitahu satu lembaran uang Rp 20.000 miliknya itu palsu. Saya terkejut. Pasti ini ada konsumen yang membeli dengan uang palsu.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE, melalui Kapolsek Tanah Jambo Aye, Iptu Mardan P, mengaku sudah mendengar kabar tentang adanya peredaran uang palsu itu. "Tapi belum ada korban yang melaporkan ke kami. Begitu pun akan kita telusuri dan lacak. Semoga pelakunya segera tertangkap,” janjinya.(Masriadi Sambo)

Editor: Ampuh Devayan
SERAMBINEWS.COM

LHOKSUKON - Tunggakan rekening listrik Pemkab Aceh Utara mencapai Rp 1.050.000.000. Tunggakan itu termasuk biaya listrik lampu jalan, rumah sekolah, dan perkantoran di kawasan Lhoksukon. Sedangkan, tunggakan listrik dari masyarakat hanya Rp 650 juta. “Kita sudah surati Pemkab Aceh Utara agar membayar tunggakan listrik itu. Kita tunggu sampai akhir Januari ini. Kita masih persuasif, tidak langsung mengambil tindakan pemutusan saluran listrik,” kata Kepala PLN Ranting Lhoksukon, Zulfitri, kepada Serambi, Senin (3/1).

Jika Pemkab Aceh Utara tak mau membayar tunggakan rekening listrik itu, lanjut Zulfitri, pihaknya akan meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon untuk menangih tunggakan itu. “Jika nanti tidak dibayar juga, kita akan putuskan sambungan listriknya,” ujar Zulfitri. Khusus untuk masyarakat, tambahnya, saat ini petugas PLN Ranting Lhoksukon sedang menagih ke rumah-rumah warga. “Jika sampai akhir Januari 2011 tak bayar juga, ya kita putuskan listrik sementara,” pungkas Zulfitri. (c46)

SUMBER SERAMBINEWS.COM

LHOKSUKON - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (4/1) kembali menggelar sidang lanjutan kasus perusakan mobil Bachtiar, adik Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota (saksi yang juga terdakwa-red). Saksi mahkota yaitu Mulyadi, M Yusuf Amin, dan Yusuf Abdullah. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, M Yusuf Amin menyatakan dirinya sudah pernah memperingatkan Bachtiar agar tidak bermain judi. Bahkan, dia juga pernah melihat langsung Bachtiar bermain judi jenis kartu joker. Sedangkan, Yusuf Abdullah dan Mulyadi menyebutkan mereka baru melihat mobil milik Bachtiar rusak ketika berada di Polres Aceh Utara.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Tauhari Tafsirin SH, dengan hakim anggota Riswandi SH dan Jamaluddin SH. Hadir kuasa hukum terdakwa Rahmat Hidayat SH, dan jaksa penuntut umum (JPU) Indra Nuatan SH. Hakim sempat menanyakan apakah benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat pemeriksaan di Polres Lhokseumawe, M Yusuf Amin membenarkannya. Namun, ketika hakim memperlihatkan tanda tangan di BAP itu, M Yusuf Amin menyangkal bahwa itu adalah tanda tangan miliknya. “Itu bukan tanda tangan saya,” ujar M Yusuf Amin sembari memperlihatkan contoh tanda tangannya kepada majelis hakim.

Setelah mendengar keterangan saksi, majelis hakim menutup sidang itu dan dilanjutkan kembali pada Kamis (6/1) lusa dengan agenda mendengarkan keterangan saksi adichat (saksi yang meringankan terdakwa). Seperti diberitakan sebelumnya, warga Panton Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara dituding merusakan mobil Bachtiar, adik Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid. Sedangkan versi warga, mereka mengusir adik bupati itu karena berjudi di desa mereka.

Ditunda
Sementara itu, majelis hakim PN Lhokseumawe, kemarin, terpaksa menunda sidang kasus mobil bupati/Wabup Aceh Utara yang menyeret delapan PNS dari jajaran Setdakab Aceh Utara sebagai terdakwa. Pasalnya, dua terdakwa yaitu Usman bin Adnan dan Muhammad Nasir tak bisa hadir ke sidang karena sakit. Setelah sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Sadri SH didampingi dua anggotanya, Toni Irfan SH dan M Jamil SH, kuasa hukum terdakwa Muzakkir SH langsung meminta majelis hakim menunda sidang itu karena kedua kliennya tak bisa hadir karena sakit. Mendengar hal itu, majelis hakim memutuskan menunda sidang itu hingga Selasa (11/1) mendatang dengan pemeriksaan saksi. Sidang itu berlangsung pukul 11.30-11.45 WIB juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fakhrillah SH.(c46/c37)

LHOKSUKON - Sebanyak 12 desa dari 47 desa di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara tidak memperoleh honor untuk penyuluh agama untuk jatah tahun 2010. Bahkan, nama imum masjid dari 12 desa itu juga tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Keuchik Samakurok, T Hamdani kepada Serambi, kemarin, mengatakan desanya juga tak memperoleh dana itu. Awalnya, kata Keuchik, ia menduga honor itu akan diberikan pada akhir tahun. Ternyata, nama imam desa dan penyuluh agama di Desa Samakurok bahkan tak terdata sama sekali. “Desa lain ada yang terdata satu sampai tiga orang, tapi desa kami kok ngak ada yang terdata satu orang pun. Padahal seluruh desa ada imam desa dan penyuluh agama,” ujar Hamdani kesal.

Informasi yang dihimpun kemarin, desa yang tidak mendapat honor penyuluh agama itu yakni Desa Tanjong Ceungai, Buket Alue Ie Puteh, Biram Rayeuk, Biara Barat, Samakurok, Pucok Alue, dan Desa Meunasah Geudong. “Seharusnya merata. Misalnya satu desa seorang penyuluh agama yang diberi honor. Jangan kami dianaktirikan, tapi harus adil dan fair. Ini harus segera ada tindakan dari pihak Kantor Kementerian Agama Aceh Utara,” harap Hamdani. Kepala KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye, Drs Hasmuni, mengaku tidak bisa memberi penjelasan rinci terkait masalah itu. “Itu kejadian sudah lama yaitu masa kepala KUA sebelumnya. Saya tak tahu persis kejadian itu karena saya baru tiga bulan menjabat Kepala KUA di sini,” ujar Hasmuni. Disebutkan, honor itu sebesar Rp 100.000 per bulan per satu orang penyuluh agama. “Honor itu dibayar enam bulan sekali. Ke depan, kita coba merata untuk semua desa di Jambo Aye,” pungkasnya.(c46)

SUMBER > SERAMBINEWS.COM

LHOKSUKON-Sampah masyarakat menumpuk di sejumlah tong sampah di Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Kondisi itu disebabkan mobil petugas kebersihan tidak bekerja dalam beberapa hari. Salah seorang masyarakat di Desa Keude Panton Labu, M Saleh Ibrahim (40) kepada Serambi, Jumat (31/12) menyebutkan, petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah bekerja seperti biasanya. “Namun, hanya ditumpuk di dalam tong sampah. Karena, mobil pengangkut sampah tak datang, karena sampah penuh di TPA. Jadi, tak tau mau dibawa ke mana dulu sampah itu, makanya dibiarkan menumpuk di tong sampah,” sebut M Saleh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Aceh Utara, Bustanuddin, dikonfirmasi terpisah menyebutkan, petugas pengangkut sampah bekerja seperti biasanya. “Kalau petugas pengangkut sampah bekerja seperti biasa. Namun, karena TPA sudah penuh. Ya, terpaksa kita bawa semua mobil yang mengangkut sampah itu ke kantor di Landeng, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara,” sebut Bustanuddin yang mengaku sedang di Banda Aceh. Dia menambahkan, saat ini sampah di TPA Desa Buket Hagu sedang dikeruk dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat. “Insya Allah, besok sudah siap. Sampah sudah bisa kita bawa lagi ke TPA itu,” pungkas Bustanuddin. (c46)

SUMBER > SERAMBINEWS.COM

LHOKSUKON-Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe, Edy Prayitno, menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Aceh Utara tahun 2011 sebesar Rp 193.728.659.000 kepada Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, di Aula Sekdakab seteampat, Jumat (31/12). Daftar tersebut meningkat dibanding tahun 2010 hanya Rp 193.687.114.000. Edy Prayitno menyebutkan, penyerahan langsung DIPA kepada kepala daerah baru kali ini dilakukan. Sebelumnya, penyarahan DIPA dilakukan oleh Kepala Kanwil KPPN Banda Aceh.

“Kita harap, penyerahan DIPA sengaja dilakukan akhir tahun 2010, agar diawal tahun 2011 satuan kerja bisa bekerja lebih cepat dan menyerap anggaran lebih baik lagi. Selama ini, realisasi anggaran sering dilakukan akhir tahun, sehingga serapan anggaran tidak maksimal dan kualitas bangunan proyek sangat buruk,” sebut Edy. Ia menambahkan, dalam tahun 2010, KPPN Lhokseumawe mengelola anggaran sebesar Rp 876.889.653.000. Sampai 27 Desember 2010, realisasi anggaran mencapai 117,74 persen untuk belanja pegawai, belanja barang 81,11 persen, belanja modal 93,73 persen, belanja bantuan sosial 97,18 persen, dan belanja lain-lain sebesar 83,92 persen.

“Dari data yang kita miliki, belanja modal, barang, dan belanja lain-lain tidak terserap dengan baik. Ini seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan berakhir pada kemajuan daerah,” terang Edy. Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid menyebutkan, tahun 2011 sebanyak 88 DIPA yang diserahkan terdiri dari 9 DIPA untuk satuan kerja di bawah Pemkab Aceh Utara, dan 79 lainnya instansi vertikal, seperti Kementerian Agama, Polres Aceh Utara, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Lhoksukon, KIP, KP2KP, BPS, BPN, Rutan Lhoksukon dan puluhan sekolah MIN, MAN, dan MTS di bawah Kankemenang Aceh Utara. “Kita harap, seluruh satuan kerja bekerja maksimal. Bisa menyerap anggaran dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Ilyas A Hamid.(c46)

sumber > serambinews.com

LHOKSUKON-Sebanyak 24 pengusaha kelapa di Aceh Utara dilatih manajemen usaha di Gedung KKB Finansial, Lhokseumawe, Sabtu (1/1). Kegiatan itu dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Utara dan KKB Finansial, Lhokseumawe. Direktur KKB Finansial Halidi MM menyebutkan, selama ini banyak pengusaha sabut kepala maupun pengusaha kelapa hanya mengelola bisnis mereka secara tradisional. Misalnya, mereka beli hari ini Rp 400 per butir, kemudian dijual Rp 600 per butir. Sudah selesai.

“Mereka tidak memahami bagaimana mengatur manajemen usaha, membidik peluang pasar, dan membuka jaringan ke provinsi lain. Ini yang kita ajarkan selama lima hari ini,” sebut Halidi. Dia menambahkan, pengusaha juga diajarkan mencari sumber permodalan. “Kita juga mengajarkan bagaimana cara menghitung bunga bank, apakah dengan mendapatkan kredit, dia mampu menutupnya dan tetap menghasilkan laba dari usaha itu. Ternyata, banyak pengusaha kelapa yang tidak memahami menghitung berapa persen bunga bank yang diambilnya, dan terakhir tidak berhasil menutup kredit dan bangkrut,” ungkap Halidi. Kadis Perindagkop Aceh Utara, Mehrabsyah, berharap setelah mendapatkan pelatihan tersebut, pengusaha kelapa bisa lebih maju dan usahanya semakin berkembang. “Ke depan, pengusaha kelapa saya harap bisa lebih matang dalam mengelola usahanya. Sehingga, bisa menghasilkan laba dan bisa memperluas jaringan usaha. Sehingga, bisa menekan angka pengangguran,” pungkas Mehrabsyah.(c46)

SUMBER > SERAMBINEWS.COM