FADLI ZAKIA (18) mulai sibuk mempersiapkan proposal permohonan beasiswa yang akan dikirimkan ke sejumlah universitas di Indonesia. Sebagai siswa kelas enam (setingkat kelas 3 SMA) di Dayah Terpadu Ruhul Islam, Desa Rayeuk Kuta, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Fadli kini mulai merancang rencana kuliah yang akan ditujunya. Tidak hanya itu, bahkan ia telah punya perencanaan untuk meraih cita-citanya menjadi diplomat atau duta besar. “Sebulan lalu saya ikut tes Paramadina Jakarta Fellowship 2011. Tahap satu lewat, ujian tahap dua saya gagal. Saya terus berusaha, semoga bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,” sebut Fadli, kemarin. Anak bungsu dari delapan bersaudara, pasangan Alm Zakaria dan Hendon itu memang cerdas. Buktinya, dia langganan meraih juara satu di SMAS Ruhul Islam, dan di tingkat dayah. Selain itu, bahasa Inggris yang dikuasainya sangat baik. Dia meraih juara satu untuk cerdas-cermat dalam bahasa Inggris se-Aceh Utara dan Lhokseumawe, yang dilaksanakan Save The Children, tahun 2009 lalu. Selain itu, ia menjadi langganan juara satu pidato bahasa Inggris yang diselenggarakan untuk lingkungan santri di dayah tersebut setiap tahun. “Alhamdulillah, saya terus berupaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dengan kemampuan anugerah Allah, saya ingin mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Jika menggunakan biaya sendiri, orangtua saya tidak mampu. Ibu saya hanya petani biasa, sedangkan ayah sudah meninggal dunia,” sebut Fadli. Pria yang lahir di Desa Buloh Beurghang, 23 Juli 1993 silam itu juga jago ceramah. Buktinya, tahun 2010 lalu, dia menyabet juara satu lomba khutbah Jumat tingkat Kecamatan Tanah Luas. Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, Fadli tidak minder. Dia terus bekerja keras memperbaiki nasibnya. Memperdalam kemampuan bahasa inggris, dan pengetahuan umum lainnya. Dia berharap, satu hari nanti, dia bisa memberikan yang terbaik untuk ibunya. “Saya ingin, ke depan, bisa membahagiakan ibu saya. Bisa memberikan beliau kehidayan yang layak. Semoga Tuhan mendengar do’a saya,” pungkas Fadli. (masriadi sambo)

SUASANA sejuk langsung terasa begitu memasuki Dayah Terpadu Al Muslimun di Desa Meunje, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Halaman dayah itu dipenuhi pohon sawit nan rindang. Dayah ini didirikan 21 Desember 1984, namun aktivitas belajar-mengajarnya baru dimulai tahun 1991 silam.

“Saat itu, seorang pengusaha H Rusli Puteh, berinisiatif mendirikan dayah ini. Konsepnya dayah terpadu. Karena, di zaman itu, seluruh jenis pendidikan terpusat di Lhokseumawe. Maka, dayah inilah dayah pertama yang lahir di Kecamatan Lhoksukon,” ujar Pimpinan Dayah Al Muslimun, H Arif Rahmatillah Jafar Lc, kepada Serambi, kemarin.

Dibangun di atas lahan seluas 14 hektare, dayah itu memadukan kurikulum dayah salafi, kementrian agama, dan kurikulum dayah modern. Hasilnya, santri dituntut mampu membaca kitab kuning, dan melek teknologi informasi. Untuk itu dibangunlah madrasah tsanawiyah dan aliyah.

Fasilitas pun dilengkapi dengan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan dengan 1.000 judul buku dan kitab, serta ruang belajar dan asrama yang refresentatif. “Kami bangun perlahan, Sumber dananya macam-macam, ada bantuan dari NGO Jepang, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Aceh Utara serta masyarakat yang ingin menyumbang ke dayah ini,” ujar Arif.

Pria berkacamata itu menuturkan, Al Muslimun ingin menciptakan cendekiawan muslim yang memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan keluasan ilmu melalui proses pendidikan yang integratif dan komprehensif. “Untuk mencapai itu, kami tingkatkan kuwalitas di pendidikan umum. Hasil UN, 100 persen lulun. Salah satu syarat naik kelas, santri harus hafal empat juz Quran, berakhlak baik, dan lain sebagainya,” ujar Arif.

Alumnus dayah itu kini mencapai 1000 orang. Tersebar ke seluruh pelosok Aceh. Bekerja di berbagai bidang. Sebagian mendirikan dayah di kampung halamannya. “Sebagian lainnya bekerja di kantor pemerintahan,” ujar Arif.

Proses belajar, siang hari, santri menimba ilmu di madrasah tsanawiyah dan aliyah. Sore hingga malam hari, para santri bergelut dengan kitab kuning dan menghafal ayat-ayat Alquran.

Saat ini, dayah itu memiliki 560 santri dengan 68 tenaga pengajar. Sebagian besar tenaga pengajar itu lulusan Universitas Al Azhar Cairo, Mesir. “Kami terus berupaya mengembangkan pendidikan Islam di Lhoksukon ini. Saat ini, kami sedang menyusun persiapan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Muslimun. Semoga bisa terealisasi segera,” ujar Arif.

Sebagai tangung jawab sosial, Al Muslimun juga menerima santri dari keluarga tidak mampu. “Untuk sementara kami khususkan untuk desa-desa yang ada di sekitar dayah, misalnya Desa Meunje, Meunasah Trieng, dan Desa Alue Buket. Kami minta ke kepala desanya, jika ada pelajar yang tidak mampu, silahkan sekolah dan belajar di dayah ini. Kami beri pendidikan gratis,” pungkas Arif.

Sore terus meranjak. Aktivitas dayah kini sepi. Seluruh santri pulang kampung ke seluruh pelosok Aceh. Menjadi dai Ramadhan utusan Al Muslimun.(masriadi sambo) data al muslimun
Didirikan 21 Desember 1984
Pendiri : H Rusli Puteh
Ketua Pembina : H Rayendra Alamsyah
Ketua Yayasan : H Ismail Johan
Pimpinan Dayah : H Arif Rahmatillah Jafar Lc

PAGI itu, Rabu (13/7), sebanyak 11 pelajar kelas 1 MTs Swasta Tanah Pasir di Desa Kumbang, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, memasuki ruang kelas. Sekolah tersebut baru kali pertama menerima pelajar baru. Pelajar yang berasal dari keluarga tak mampu itu sebagian tak memakai sepatu.

“Kami membuka sekolah ini dengan semangat penegakan syariat Islam. Di Tanah Pasir, tak ada satu pun sekolah di bawah Kankemenag dan akhir tahun 2009 muncul aliran sesat salek buta. Kami mau anak-anak di Tanah Pasir kuat dasar agamanya, hingga tak terpengaruh aliran sesat,” ujar Kepala MTsS Tanah Pasir, Yusuf SPd, kepada Serambi, kemarin.

Ditambahkan, kini pihaknya merekrut enam guru untuk mengajar di sekolah itu. “Guru ini sukarela. Kami belum bicarakan gaji. Tapi, mereka sangat mendukung sekolah ini. Kami juga tak memungut biaya apa pun dari anak-anak di sekolah ini,” ujar Yusuf.

Meski tak memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium dan perpustakaan, Yusuf dan guru bertekad sekolah itu tetap berjalan. Menurutnya, kepiluan di awal mulai tahun ajaran bisa dijadikan semangat untuk mendidik generasi masa depan bangsa. Amatan Serambi, sekolah itu hanya memiliki tiga ruang masing-masing dua ruang untuk kelas dan satu ruang untuk guru.(masriadi sambo)

pelajar mtss tanah pasir
-Yunita
- Ulfa Mahera
- Isnaini Saputra
- Elda Rahmi
- Gava Rizki
- Yusniar
- Maulana Rizal
- Romi A
- Fakhrurrazi
- Sulaiman
- Zulfikar

SEJUMLAH remaja, anak-anak dan orang tua berkumpul di Rumah Cut Meutia di Desa Menasah Mesjid, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Minggu (17/7). Mereka datang dari dari Kota Lhokseumawe dan sebagian dari kecamatan setempat.

Ya, hari itu, rumah pahlawan nasional tersebut ramai dikunjungi warga. Tidak seperti hari biasanya, rumah itu dibekap sunyi. “Kalau hari Minggu, agak ramai. Sebagian besar yang datang orang dari Matangkuli dan Lhoksukon,” sebut Maryani (50), penjaga rumah itu didampingi anaknya, Muslem.

Pekarangan rumah itu terlihat bersih dan teduh. Sejumlah pohon besar dan bunga menghadirkan kesejukan tersendiri. Di rumah itu ada tiga lumbung padi, satu monumen perjuangan Cut Meutia, satu lesung penumbuk padi, satu balai pengajian, satu kolam kecil, serta satu rumah induk. Sedangkan dalam rumah, hanya ada beberapa foto kusam tentang perjuangan Cut Meutia tempo dulu.

“Kami tidak memungut biaya apa pun dari pengunjung. Jika mereka memberikan seikhlas hati, ya kami terima,” ujar Maryani. Wanita ringkih ini telah 15 tahun merawat dan membersihkan rumah srikandi Aceh itu.

Sementara seorang pengunjung, Yulia (25) warga Desa Bungong, Pirak Timu, Aceh Utara menyebutkan dia dan teman-temannya setiap akhir pekan mengunjungi rumah itu. Mereka memanggang ikan dan ayam di pekarangan rumah itu. “Di sini suasananya sejuk. Makanya, saya ajak teman-teman berwisata ke mari. Lagi pula tempat wisata lain di Aceh Utara banyak yang ditutup, karena alasan penegakan syariat Islam” ujar Yulia.

Menurutnya, ketika mengunjungi rumah itu ada semangat baru yang timbul. “Cut Meutia wanita yang gagah melewati seluruh penderitaan ketika melawan Belanda tempo dulu. Wanita Aceh sekarang ini juga harus kuat, harus bisa berguna bagi seluruh masyarakat. Kita harus bisa mencontoh Cut Meutia,” sebut Yulia.

Dia berharap, ke depan Pemkab Aceh Utara makin rajin mempromosikan situs sejarah itu. Sehingga makin banyak masyarakat Aceh yang datang berkunjung ke tempat itu.(masriadi sambo)

fasilitas rumah cut meutia
- Tiga lumbung padi, satu monumen perjuangan Cut Meutia, satu lesung penumbuk padi, satu balai pengajian, satu kolam kecil, serta satu rumah induk dan foto tentang perjuangan Cut Meutia tempo dulu
- Cut Meutia syahid 25 Oktober 1910 ditembak oleh tentara penjajah Belanda
- Makamnya di Pucok Krueng Keureutoe, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara

Dikutib dari Blog Resensi Buku

Judul: Lampuki
Penulis: Arafat Nur
Penerbit: Serambi
Terbit: Mei 2011
Halaman:433 halaman

KONFLIK

di Aceh menyisakan luka. Bukan hanya untuk warga Aceh, namun juga untuk mereka yang diterjunkan ke daerah konflik dengan dalih meredam pemberontakan. Dendam dan nafsu pembalasan seperti menjadi nafas bagi kubu yang saling bertikai. Kedamaian menguap, menyisakan amarah, kepal tangan serta kesumat. Hampir tidak ada jeda untuk memikirkan kemajuan-kemajuan riil di masa depan.


Kemajuan, kemerdekaaan serta kesejahteraan pun diterjemahkan secara berbeda-beda oleh pihak-pihak yang ekstrem berseberangan. Akhirnya, tidak ada pihak yang menang atau kalah. Keduanya mengalami kerugian yang sia-sia. Arafat Nur secara jelas mengungkapkan hal-hal itu dalam Lampuki. Di dalam novel ini ia mengisahkan segala problema, dinamika serta gejolak masyarakat Aceh, ketika para pemberontak Aceh dan serdadu pemerintah saling mengarahkan senjatanya.


Menariknya, Arafat Nur tidak mengetengahkan kesemuanya dengan amarah ataupun emosi keberpihakan. Sebaliknya, ia mengungkapkannya dengan satir, sindiran, sinisme, sampai olok-olok. Inilah yang membuat Lampuki terasa berbeda jika dibandingan dengan novel-novel lain dengan latar belakang konflik lokal lainnya. Lampuki tidak hadir untuk memihak, melainkan melakukan protes keras kepada semua pihak.

Ia ingin menelanjangi bahwa pihak-pihak yang bertikai hanyalah orang-orang yang justru menambah beban dan penderitaan rakyat biasa. Justru rakyat biasalah yang menanggung segala akibatnya. Oleh sebab itu, Arafat tidak segan untuk mengatakan bahwa orang yang mengaku pemimpin perjuangan rakyat Aceh--yang dalam novel ini diwakili oleh Ahmadi--adalah seorang pengecut.

Ketika kampungnya disatroni oleh serdadu misalnya, wajah Ahmadi digambarkan tiba-tiba menjadi kecut. Ia seperti raja malang yang kehilangan kuasa dan martabat. Sinar matanya meredup dan kumisnya terkulai tiada daya. Padahal Ahmadi mencitrakan dirinya sebagai sosok yang angker. Namun semua itu hanya kulit belaka. Sesungguhnya Ahmadi adalah orang tanpa perhitungan, tidak peduli kepada orang lain dan juga pengecut.

Arafat mendeskripsikan Ahmadi sebagai sosok yang membosankan, dengan kumis tebal yang memuakkan. Menghadapi fakta itu, tokoh "aku" dalam novel ini hanya bisa diam karena ia sendiri dalam posisi terintimidasi. Sementara itu, Arafat menjuluki serdadu, alias tentara yang ditugaskan untuk meredam kaum separatis, sebagai pasukan beringas yang sering melakukan pembantai dan kekejian terhadap rakyat kecil.

Selain itu, di sana-sini Arafat kerap melemparkan kisah-kisah jenaka dari tokoh-tokoh yang "berseliweran" di dalamnya. Ini bukan sekadar humor, melainkan sebuah komedi masyarakat yang di dalamnya hadir kritik maupun gugatan. Secara keseluruhan, tampak Arafat ingin mengajak pembaca melihat konflik Aceh dengan cara yang berbeda. Ia tidak ingin memerangkap pembacanya pada pengutuban "salah-benar" atau "Jakarta-Aceh".

Sebaliknya ia ingin pembaca melihat konflik dengan perspektif yang lebih luas. Di sini bukan hanya sisi politis yang diungkap, tetapi juga sisi sosiologis dan ekonomis masyarakat Aceh. Di sanalah persoalan-persoalan kemasyarakatan menggantung.***

SATU hari, di bulan Juni 2011, beredar kabar bahwa puluhan kaum ibu di Desa Alue Ubay, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, menghadang tim reserse mobil (Resmob) Polres Aceh Utara. Puluhan warga itu menghadang tim Resmob yang ingin mengambil satu ton kayu yang diletakkan di pinggir jalan desa tersebut. Sempat terjadi cek-cok antara polisi dan warga. Belakangan, polisi pun pulang dengan tangan hampa. Tidak diketahui siapa pemilik kayu itu sebenarnya. Ketika saya mendatangi lokasi, masyarakat diam seribu bahasa. Tak mau berbicara.

Kasus hampir serupa, pernah terjadi Juli 2010 lalu. Saat itu, dua personel pengamanan hutan (Pamhut) Aceh Utara disekap oleh masyarakat di desa tersebut. Awalnya, dua Pamhut itu menangkap empat ton kayu tak bertuan di desa itu. Saat menunggu mobil yang akan mengangkut kayu dari desa itu ke kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara di Lhokseumawe, seratusan masyarakat datang mengepung mereka. Jika kayu itu tidak dilepaskan, maka mereka akan disekap dan diancam bunuh. Kisah akhir drama penyanderaan tersebut, Pamhut memutuskan untuk melepaskan kayu itu.

Pertanyaan berikutnya adalah, benarkah aksi warga itu semata-mata karena mempertahankan kayu yang telah mereka cari susah-payah di hutan? Atau jangan-jangan ada mafia kayu berkantong tebal yang menjadi aktor intelektual aksi itu?

Rasanya tidak logis, bila masyarakat melawan aparat penegak hukum dengan kemauan sendiri? Umumnya, karakter masyarakat Indonesia, takut pada aparat penegak hukum. Takut dipenjara bila berurusan dengan polisi. Lalu, mengapa masyarakat Paya Bakong tidak takut pada polisi atau Pamhut?

Seluruh desa di kawasan pinggiran hutan seperti Kecamatan Paya Bakong, Pirak Timu, Kuta Makmur, Langkahan, dan Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara berada di bawah garis kemiskinan. Semua desa di kecamatan tersebut dimasukkan dalam program penanggulangan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) Aceh Utara. Artinya, mereka tertinggal dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan ekonomi. Kemiskinan pula yang membuat masyarakat pinggiran hutan (saya menyebutkan Si Papa) mahu bekerja untuk sejumlah mafia kayu ilegal. Si Papa bertindak sebagai penebang kayu, pengangkut kayu dari hutan ke desa. Proses berikutnya, kayu diangkut dari desa ke kota dengan menggunakan becak atau truk. Mereka hanya pekerja lapangan. Menerima gaji dari para mafia kayu ilegal. Gaji tak seberapa. Hanya cukup untuk makan, dan sedikit untuk membeli pakaian.

Tak ada pilihan lain bagi masyarakat di sana. Menanam cabai, harga anjlok setiap kali musim panen tiba. Hendak menanam padi, namun tak ada irigasi. Semua serba miris. Ini pula yang membuat masyarakat berpikir, lebih baik bekerja dengan para mafia kayu, daripada bercocok tanam seperti petani umumnya. Ditambah lagi, para mafia ini menjanjikan bahwa mereka punya teman di kepolisian sehingga tak perlu takut bila ditangkap polisi. Ini pula yang menyebabkan masyarakat Paya Bakong berani melawan aparat hukum. Mereka yakin, mafia ini bisa membebaskan mereka dari jeratan hukum. Padahal, pernyataan para mafia itu tidak seluruhnya benar. Buktinya, para pengangkut kayu yang ditangkap polisi tetap meringkuk di jeruji besi. Sedangkan sang mafia lari entah kemana.

Sayangnya, selama ini, polisi hanya berhasil menangkap Si Papa yang bekerja pada sang mafia. Sedangkan berita tentang ditangkapnya sang mafia kayu, belum terdengar hingga detik ini. Ini bukti bahwa, sangat sulit menangkap dalang intelektual penebangan liar di negeri ini. Mereka bukan pekerja lapangan. Mereka bos mafia, memiliki jaringan luas dengan oknum militer dan oknum pejabat negeri ini. Mereka duduk di belakang meja mengkilap, kursi empuk dan mengontrol bisnisnya lewat telepon selular.

Masalah lainnya, dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan pelaku ilegal loging ialah mereka dengan sengaja penebangan, membawa, menguasai, dan mengangkut kayu tanpa izin-izin yang sah. Jika definisi ini yang digunakan, maka Si Papa lah yang paling banyak mendekam di hotel prodeo. Sedangkan si mafia, sampai negeri ini berakhir, tak akan pernah berhasil ditangkap oleh polisi. Instrumen hukum kita perlu dibenahi.

Pembenahan Ekonomi
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, 6 Juni 2007 lalu mencanangkan jeda tebang hutan di Aceh. Dia pula gubernur pertama yang mengeluarkan Instruksi Gubernur No 5/2007, tentang jeda tebang hutan alam (moratorium logging) di Aceh. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan hutan Aceh. Jika kebijakan ini berjalan selama 20 tahun ke depan, saya yakin, Aceh akan sama dengan Provinsi Riau. Aceh bisa menjadi eksportir kayu dan air ke luar negeri, seperti Riau yang menjual air ke Singapura. Ini mimpi yang belum tercapai. Buktinya, sampai saat ini, berita tentang maraknya ilegal loging masih terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Sayangnya, sampai tiga tahun, moratorium loging diberlakukan, belum ada tindakan kongkret dari Pemerintah Aceh untuk membenahi ekonomi masyarakat pinggiran hutan. Perlu dibuat konsep pembangunan ekonomi berkeadilan untuk masyarakat pinggiran hutan. Caranya, bisa dengan cara membuatkan mereka koperasi pertanian. Namun, hasilnya harus dijamin oleh pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan pasar, sehingga ketika panen tiba, petani mendapat untung besar. Jika ini dijalankan, maka mustahil, masyarakat mau menebang kayu dengan gaji tak seberapa dan resiko penjara.

Evaluasi Pamhut

Untuk mendukung moratorium logging, Pemerintah Aceh pun merekruit pasukan pengaman hutan (Pamhut). Di sejumlah daerah dibangun kantor pos penjagaan hutan. Anehnya, letak kantor tersebut cendrung tidak strategis. Misalnya, kantor pengamanan hutan di jalan Medan-Banda Aceh, di Desa Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Kecamatan Syamtalira Bayu bahkan tidak memiliki kawasan hutan. Idealnya, kantor ini berada di kawasan pinggiran hutan. Sehingga, begitu masyarakat membawa kayu ilegal, Pamhut bisa langsung menangkap kayu tersebut. Jika pos pengamanan di tengah kota, apa yang mau diawasi dan ditangkap? Ini perlu dievaluasi kembali.

Selain itu, akhir-akhir ini, para mafia kayu menggunakan modus baru untuk membawa kayu ke Medan, Sumatera Utara. Mereka menggunakan surat keterangan asal usul (SKAU) kayu palsu. Jika ada SKAU, polisi terpaksa membuktikan ke lapangan apakah benar kayu itu berada di kawasan hutan atau diluar kawasan hutan. Ini membuat tugas polisi semakin berat. Trik ini tampaknya berhasil digunakan oleh para mafia. Blanko SKAU itu dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh. Banyak sekali SKAU palsu yang beredar di masyarakat saat ini. Bahkan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Aceh Utara, Edy Sofyan, mengakui adanya SKAU palsu tersebut. Bahkan, dia menduga, ada oknum Pamhut atau Polhut yang bermain untuk mengeluarkan SKAU itu. Dugaan adanya permainan oknum Pamhut atau Polhut mengeluarkan SKAU itu dikarenakan, blanko SKAU hanya dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Aceh. Jika ada kayu yang berada diluar kawasan hutan, barulah keuchik meminta SKAU itu pada dinas kabupaten/kota. Lalu, dinas kabupaten/kota meminta SKAU itu pada provinsi. Jika tidak ada yang bermain, tak mungkin SKAU asli tapi palsu itu beredar luar di masyarakat. Tampaknya, kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan di seluruh kabupaten/kota plus provinsi untuk membersihkan oknum Pamhut atau Polhut yang nakal ini.

Akhirnya, untuk mewujudkan hutan Aceh yang hijau, bebas dari penebangan liar, maka mari bersama membenahi perekonomian masyarakat pinggiran hutan, membenahi sistem hukum yang ada, serta memberangus aparat penegak hukum yang bermain dan mengambil manfaat dalam bisnis kayu ilegal. Jika ini berjalan dengan baik, maka tak ada pernah lagi terdengar banjir bandang melanda sejumlah daerah di Aceh. Tak akan pula terdengar kabar tentang penebangan liar. Mari selamatkan alam, selamatkan hutan untuk masa depan Aceh. Masa depan anak cucu kita. []

LHOKSUKON - Warga Desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Sabtu (25/6) pagi, menyerahkan dua granat manggis aktif ke Mapolres Aceh Utara. Polisi merahasiakan identitas warga yang menyerahkan granat tersebut. Kapolres Aceh Utara AKBP Farid BE, didampingi Kasat Reskrim AKP Suwalto, dan Kasat Intel Ipda I Ketut Supriyatna, dalam konferensi pers, di Mapolres Aceh Utara, kemarin, menyebutkan, pemicu granat tersebut telah dibungkus dengan lakban warna hitam.

“Kami merahasiakan nama warga yang menyerahkan granat ini, sesuai permintannya. Kami berikan apresiasi pada masyarakat yang mau menyerahkan senjata api atau pun bahan peledak sisa konflik kepada polisi,” sebut AKBP Farid BE. Ditambahkan, sebelumnya, pihaknya telah menerima satu pucuk senjata AK 56, dan 28 butir peluru dari masyarakat. “Kami harap, ke depan, masyarakat mau menyerahkan senjata api atau bahan peledak pada polisi. Bagi yang menyerahkan, tidak akan dihukum. Namun, bagi masyarakat yang memiliki, menyimpan, dan menggunakan senjata api, atau bahan peledak, tapi tidak menyerahkan ke polisi, maka akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapolres. Kapolres menyebutkan, granat itu akan diserahkan ke tim penjinak bom (Jibom) Brimob Kompi 4, Jeulikat, Lhokseumawe, untuk diledakkan. (c46)