LHOKSUKON - Jumlah replika barang peninggalan sejarah di Rumah Cut Meutia, di Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara sangat minim. Saat ini, di dalam rumah tersebut hanya ada beberapa foto perjuangan Cut Meutia melawan Belanda.

Abdullah (45), Mukim Pirak, Kecamatan Matangkuli, kepada Serambi, Rabu (11/5) menyebutkan pihaknya pernah mengusulkan ke Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Aceh Utara agar rumah itu diisi dengan barang-barang bersejarah. “Misalnya ranjang, lemari, meja dan kursi yang bentuknya seperti digunakan Cut Meutia. Namun, hingga kini belum ada realisasinya,” sebut Abdullah.

Jika ada barang peninggalan sejarah, lanjutnya, minat masyarakat mengunjungi rumah tersebut akan tinggi. “Selama ini, minat orang berkunjung rendah sekali. Karena, yang dilihat di sana hanya rumah, sedangkan barang lain tidak ada,” ujar Abdullah seraya berharap Pemkab Aceh Utara bisa mengisi barang-barang bersejarah di dalam rumah tersebut.

Kabid Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Aceh Utara, Nurlina, menyatakan pihaknya sudah menerima permintaan masyarakat. “Namun, kendalanya tak ada referensi sejarah tentang bentuk asli dari barang-barang di rumah Cut Meutia tempo dulu. Saya sudah bertemu keturunan Cut Meutia, Tgk Akmaruddin. Namun, beliau jug tidak ingat lagi bentuk barang-barang tersebut,” jelasnya. Jika ada ahli sejarah yang tahu isi rumah itu, Nurlia menyatakan pihaknya siap membuat replika barang-barang peninggalan sejarah itu.(c46)

PUTROE Neng berkisah tentang putri cantik dari China yang memiliki 100 suami. Bagi sebagian bangsawan Aceh, menikahi Putroe Neng merupakan suatu kebanggaan yang sering mereka lampiaskan dalam kalimat, “Nanti malam aku akan tidur dengan Putroe Neng.” Namun, hampir tidak ada lelaki yang berhasil mengatakan, “Tadi malam aku tidur dengan Putroe Neng.” Malam pertama selalu menjadi malam terakhir bagi 99 lelaki yang menjadi suami Putroe Neng. Bagaimana Putroe Neng bisa memberikan kematian dalam setiap kenikmatan yang direguk lelaki? Jawabannya ada dalam novel yang berlatar sejarah pendirian Kerajaan Aceh Darussalam ini.

DETAIL
Judul Putroe Neng
ISBN / EAN 9789790814066 / 9789790814066
Author Ayi Jufridar

Publisher Grasindo

Publish 29 Maret 2011
Pages 400
Weight 300 gram
Dimension (mm) 140 x 200
Tag Fiksi,

http://www.gramediashop.com/book/detail/9789790814066/Putroe-Neng

LHOKSUKON - Sebanyak 68 group dari 68 sekolah TK sampai SMA di Kecamatan Baktiya, dan Kecamatan Baktiya Barat menggelar pertunjukan seni di SD Negeri 1 Baktiya. Pagelaran itu dilakukan untuk mempertunjukan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di masing-masing sekolah selama ini. Berbagai macam pertunjukan seni ditampilkan seperti tarian, zikir, lawak Aceh, serta tarian kontemporer dan tarian tradisional Aceh.

Ketua UPTD Dinas Pendidikan Baktiya, Muhammad SPd, didampingi Ketua Panitia Pelaksana, Baharuddin SPd, kepada Serambi Sabtu (19/3) menyebutkan kegiatan itu dilakukan untuk membudayakan seni tradisional Aceh dan kontemporer. “Seluruh sekolah memiliki kelompok tari. Mereka ada yang menari traidisional dan kontemporer, disini mereka mempertunjukkan kemampauannya. Kami sangat senang, ternyata kemampuan mereka dalam dunia seni luar biasa,” sebut Muhammad.

Lebih jauh dia menyebutkan, sumber dana kegiatan itu merupakan patungan dari para kepala sekolah di Kecamatan Baktiya dan Baktiya Barat. “Kami ingin pesta seni pelajar ini bisa berlanjut. Kepala sekolah dan kami menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk terselenggaranya kegiatan ini. Bahkan, panitia pun dari kami masing-masing, tanpa ada gaji panitia sama sekali,” sebut Muhammad.

Dia berharap, ke depan, kelompok yang bagus pertunjukkannya bisa mewakili Dinas Pendidikan Aceh Utara dalam mengikuti berbagai even di tingkat nasional.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Aceh Utara M Jamil berharap kecamatan lain meniru kegiatan seperti ini. “Kegiatan ini positif, guru dan murid begitu kompak. Ini harus diikuti oleh kecamatan lainny

Catatan > Saya menulis “Saya, Hasan Tiro dan Face Book” dalam buku ini. Kiranya, bisa tercerahkan. Mengenai resensi singkat tentang buku ini, berikut disajikan tulisan Safriadi Syahbuddin | wartawan Serambi Indonesia.

KAMIS 3 Juni 2010, Tgk Hasan Muhammad Ditiro (Hasan Tiro), meninggal dunia di usia 86 tahun. Seluruh masyarakat Aceh berkabung. Seorang tokoh besar yang juga kunci lahirnya perdamaian di Aceh, pergi untuk selama-lamanya. Banyak pesan dan sejarah yang ditinggalkan Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, meski pesan-pesan dan sejarah itu tak sempat tertulis dengan rapi


Menyadari akan banyaknya pesan dan sejarah yang ditinggalkan Hasan Tiro, yang patut untuk diceritakan kembali kepada generasi penerus bangsa, sejumlah penulis mencoba “melahirkan” kembali perjalanan hidup dan sosok Tgk Hasan Tiro, dalam tulisan. Tulisan-tulisan itu kemudian dibingkai dan disajikan dalam buku berjudul “Hasan Tiro; the Unfinished Story of Aceh”.


Minggu tanggal 1 Agustus 2010, tepat pada 60 hari meninggalnya Tgk Hasan Tiro, BANDAR Publishing (BP) Banda Aceh meluncurkan buku yang ditulis oleh 44 penulis dengan latar belakang suku, agama, dan bangsa yang berbeda. Buku itu diluncurkan untuk mengenang Hasan Tiro, sekaligus merekam jejak peradaban Aceh.


Banyak sisi menarik dan mengandung nilai-nilai sosial yang tersurat dalam buku setebal 308 halaman itu. Para penulis melepaskan semua atribut yang melekat pada dirinya, lalu melihat dan menulis sosok Tgk Hasan Tiro sebagai seorang yang berpengaruh dan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.


“Coretan-coretan” dalam buku ini memang mayoritas ditulis oleh mereka yang berdarah Aceh, dari berbagai kalangan. Namun, tak sedikit penulis yang berasal dari luar Aceh seperti Sumatera Utara, Jakarta, Bandung, Jawa. Bahkan, juga ditulis oleh warga negara asing seperti Lilianne Fan dan Prof James P Siegel.


Ada yang melihat Hasan Tiro sebagai seorang pemikir yang kritis dan pejuang yang tangguh, ada pula yang menceritakan pengalaman saat bertemu Sang Wali. Ada yang menyematkan Hasan Tiro sebagai figur jati diri Aceh, pembangkit sejarah yang disembunyikan, juga ada yang menggambarkan kembali masa-masa yang dilalui Hasan Tiro, dalam buku yang disunting oleh Husaini Nurdin.


“Kami sadar bahwa sedikit sekali yang kita ketahui tentang sosok Wali (Tgk Hasan Tiro-red). Karena itu, kami mencoba mengajak teman-teman yang punya referensi tentang Wali, untuk menulisnya menjadi sebuah buku. Kami berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Direktur BANDAR Publishing, Mukhlisuddin Ilyas, usia seremoni peluncuran buku tersebut.


Mukhlis didampingi Manajer BP, Lukman Emha, mengatakan peluncuran buku “Hasan Tiro” sama sekali tidak mengandung unsur politis. Buku itu hanya untuk melukiskan peradaban Aceh, baik ataupun buruk. Mukhlis dan Lukman menganggap, sejarah Hasan Tiro perlu dicatat dan direkam dengan baik.


“Selama ini, orang tua kita sering mewariskan sejarah dengan hanya bercerita dan jarang sekali ditulis dalam bentuk buku atau catatan. Ini pula yang menyebabkan sering kali sejarah Aceh hanya dianggap sebagai mitos belaka. Kami tidak ingin sejarah dan peradaban Aceh hilang begitu saja,” papar Lukman Emha.


Mukhlis dan Lukman berharap, dengan peluncuran buku tersebut tidak ada kriminalisasi terhadap BANDAR Publishing yang didirikan pada 2007 lalu. Pasalnya, Mukhlis dan Lukman serta semua yang terlibat dalam pelncuran buku itu mengaku “mencium” riak-riak ke arah itu.


“Kami sama sekali tidak berniat mencari keuntungan melalui peluncuran buku ini. Kami hanya bertekad untuk merekam sejarah dan peradaban Aceh, seperti Hasan Tiro pula yang telah menulis sejarah-sejarah Aceh dalam puluhan bukunya,” pungkas Lukman Emha.(safriadi syahbuddin/serambi indonesia)

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Badruzzaman menyarankan agar pelantikan anggota dewan yang baru mengenakan pakaian adat Aceh. Menurutnya, pakaian itu, khas dan mencerminkan ke-Aceh-an

“Zaman kerajaan dulu, sultan menerima para tamu dari berbagai negara dengan berbagai macam pakaian pula. Nah, kemudian ketika melihat ada pakaian-pakaian yang menarik maka diadopsinya model pakaian tersebut,”ujar Badruzzaman.

Baju Aceh itu memang indah. Manusia kodratnya menyukai keindahan. Hadih maja ta takot keu angkatan, ta malee keu pakaian (rakyat takut kepada angkatan atau penguasa yang mempunyai angkatan perang tetapi kita malu kepada pakaian yang kita kenakan). “Artinya pakaian adalah menunjukkan strata atau harga diri orang Aceh,”jelasnya.

Maka pakaian pun diatur oleh manusia. Jika ke sawah, cukup pakaian seadanya, karena pasti akan terkena lumpur. Begitu juga dengan acara resmi kebesaran, ditentukan acara apa yang memakai kupiah Meukeutop, kapan pakai Siwah, kapan memakai motif pucok rambong. ”Pakaian khas tidak boleh dipakai sembarangan, bukan karena alasan berdosa, tetapi dalam rangka memelihara adat. Sesuaikan dengan tempat, nilai dan aturan. Saya setuju, agar anggota dewan baru mengenakan kembali baju adat pada acara resmi,”terangnya panjang lebar. Memakai pakaian adat menguatkan identitas dan kebanggaan sebagai orang Aceh.“Kami secara institusi terus mendorong penerapan kembali nilai-nilai budaya dalam setiap kesempatan,”katanya.

Mantan gubernur Aceh, Ibrahim Hasan pernah mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) mengenakan pakaian batik Aceh khusus hari Jumat. Lalu, dia juga mengintruksikan agar kantor bupati di Aceh menyerupakai rumah adat Aceh. Lalu, mengapa semua tradisi itu dihilangkan. Badruzzaman menghimbau agar parlemen baru nanti, mau merubah tata tertib pelantikan anggota dewan. Mengganti jas, dengan baju adat khas Aceh, lengkap dengan kupiah meukeutop. Saatnya melestarikan tradisi di gedung wakil rakyat. [nizar]

Baca Tabloid Peuneugah Aceh, Edisi 4, 2009

Kupiah meukeutop menjadi kebanggan masyarakat Aceh. Akahkah anggota parlemen baru menggenakan kupiah itu ketika dilantik menjadi anggota parlemen?

TAHUN 2006, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh identik mengenakan pakaian adat Aceh. Pertama kali dilakukan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh. Pakar komunikasi politik menyebutkan, kampanye Irwandi-Nazar efektif, karena satu-satunya pasangan yang mengenakan baju Aceh. Lalu, Pemilu 9 April 2009, banyak caleg meniru langkah ini. Tidak semua berhasil. Ada yang terpilih, ada pula yang tidak. Lalu, mungkinkah anggota dewan yang baru terpilih pada Pemilu lalu, dilantik dengan menggunakan pakaian adat Aceh?

Calon anggota DPRA dari Partai Daulat Aceh (PDA) Nasrul Sufi, menyebutkan setuju dengan wacana mengenakan pakaian adat Aceh ketika pelantikan dewan.

“Tidak masalah. Saya bersedia mengenakannya. Ini jika diperbolehkan dalam aturan dan tata tertib pelantikan dewan,” ujar anggota dewan yang dipastikan lolos ke gedung parlemen Aceh itu.

Nasrul antusias. Wajahnya terlihat gembira. “Ini menarik, ada fenomena baru dalam acara formal dimana setiap kegiatan memakai baju khas Aceh,”sambungnya.

Senada dengan Nasrul, anggota DPRA Aceh, Sulaiman Abda sangat setuju dengan pakaian baru yang akan dikenakan pada pelantikan anggota dewan ini. Politisi dari Partai Golkar itu disebut-sebut juga terpilih kembali menjadi anggota DPRA periode lima tahun mendatang.

“Apa saja boleh dipakai tergantung pada kesepakatan resmi, tidak ada masalah bahkan memakai pakaian putih saja saya juga mau,”tegas Sulaiman. Dia menyebutkan, selama ini pelantikan anggota DPRA selalu menggunakan jas plus dasi. Dia setuju dengan gaya itu. Sulaiman juga tak keberatan bila diganti dengan kupiah meukeutop plus rencong di pinggang.

“Pihak sekretariat dewan yang akan mengatur lebih lanjut mengenai tata tertib pelantikan, Coba tanya mereka, dia lebih mengerti tentang aturan pelantikan. Terpenting, kita semua sepakat mengenakan pakaian adat saat pelantikan. Jadi, lebih seragam dan sangat ke-Aceh-an,”ujarnya.

Sulaiman dan Nasrul Sufi juga menyetujui bilang langkah itu akan diikuti oleh anggota DPRK kabupaten/kota di Aceh “Semua kembali kepada agreement (perjanjian) bersama anggota dewan,”ujarnya singkat.



Terbetur Tata Tertib
Sementara itu, Sekretaris DPRA, Hasan Basri A Thalib menyebutkan pelantikan DPRA dan DPRK diperkirakan hasil Pemilu 2009 tetap menggunakan jas dan dasi. Hal itu sesuai dengan tata tertib DPRA No 1/DPRD/2007 pasal 1 point a yang berbunyi, pakaian sipil lengkap dipakai untuk setiap kegiatan rapat paripurna atau paripurna khusus.

“Pelantikan anggota baru DPRA termasuk dalam sidang paripurna khusus atau istimewa. Artinya anggota dewan yang akan dilantik dilantik memakai pakaian sipil lengkap yang berupa jas lengan panjang,”rincinya. Namun dia tidak menutup kemungkinan kedepan pakaian adat Aceh itu bisa pada sidang paripurna. Syaratnya, tata tertib yang ada harus dirubah oleh anggota parlemen.

“Saya secara pribadi senang-senang saja melihat pakaian adat dipakai dalam sidang. Namun, kalau sekarang tidak bisa.Apabila anggota dewan yang baru mau merubah tata tertib, ke depan baju itu sudah bisa dikenakan pada sidang resmi,”ujarnya tersenyum.

Hasan menyebutkan, bila anggota dewan yang baru nanti ingin mengenakan pakaian adat Aceh, artinya melanggar tata tertib.

Dalam Peraturan Pemerintah No 24/ 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota DPR masing-masing anggota dewan mendapat pakaian resmi atau safari dan baju pelantikan satu stel per tahun. Ditambah pakaian sipil harian (PSH) dua stel per tahun. Biaya yang dikeluarkan pun terbilang besar, untuk pakaian PSH diberikan biaya sebesar Rp 3 juta per stel. Sedangkan pakaian pelantikan sebesar Rp 3,9 juta .

Informasi yang dihimpun Peuneugah, pakaian adat Aceh hanya dijual Rp 2 juta, lengkap dengan segala aksesorisnya. Namun, Hasan berpendat lain. Dia menilai biaya untuk pakaian adat Aceh lebih mahal. “Butuh Siwah (sejenis rencong-red), kupiah meukeutop juga, assesories lain, yang pastinya lebih mahal dari jas,”ungkap Hasan.

“Tidak ada biaya pelantikan khusus yang dianggarkan untuk pelantikan. Hanya diambil dari biaya rutin sekretariat dewan saja,” pungkas Hasan menutup perbincangan. [nizar]

Lihat teks asli pada Tabloid Peuneugah Aceh, Edisi 4, 2009.