Dayah Salafi Sengsara

Ironi pendidikan terjadi. Diskriminasi menimpa dayah salafi.

Ironi pendidikan terjadi antara dayah salafi dan modern di Aceh. Salafi hidup segan mati tak mahu. Menjalankan roda pendidikan agama dengan bantuan seadanya. Tak jarang terpaksa mengutang sana-sini. Itulah lakon pendidikan agama di Aceh. Padahal dana melimpah untuk pembangunan Aceh paska tsunami. Namun, suntikan dana untuk dayah salafi sangat kecil, untuk tidak dikatakan nihil.

Anggota DPRA Komisi F bidang pendidikan, Azhari Basyar, mengatakan sebenarnya dana bantuan untuk dayah sudah diplotkan sangat memadai jika dibandingkan dengan daerah lain. “Melalui Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah, bantuan diberikan sesuai dengan kategori dayah yang bersangkutan,”ujar Azhari per telepon.

Sebelumnya Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan akreditasi yang menetapkan kategori dayah dalam tipe A, tipe B dan balai seumeubuet (pengajian).

“Kualitas dayah kita memang masih rendah, dari sekitar 700 dayah, hanya sekitar tujuh dayah yang sudah menyamai kualitas pesantren di Jawa,”ungkap Azhari. Dia mengakui kondisi dayah Salafi di Aceh kini memang menyedihkan disbanding dayah modern. “Jelasnya, dayah di Aceh belum makmur. Ini yang saya lihat di lapangan,”ujarnya.

Peneliti dayah di Aceh, Mukhlisuddin Ilyas, menyebutkan pemerintah belum berpihak pada dayah salafi. Dia menilai tidak ada definisi konkrit tentang dayah salafi pada peraturan daerah “Hal ini menyebabkan pemahaman yang berbeda diantara pengambil kebijakan. Ini mengakibat pula yang mengakibat perbedaan perlakuan pemerintah daerah,” katanya. Dia menyarankan Pemerintah Aceh membuat qanun tentang dayah,

Anehnya lagi, jumlah dayah di Aceh tidak diketahui secara pasti. Penelitian Muklis menunjukkan angka yang berbeda. “Organisasi Rabithah Taliban mengeluarkan angka seribuan dayah pada tahun 2007, Departemen Agama merilis angka 800 dayah, sedangkan dinas pendidikan sebelum adanya Badan Pembinaan Dayah mengklaim antara 400-600 dayah,”ungkap penulis buku tentang Aceh ini.

Lebih jauh dia menyebutkan, Pergub Aceh tentang dayah semakin menyudutkan dayah salafi. “Ada yang lucu tentang dayah jika ditinjau dari klasifikasi tersebut, ada dayah Salafi yang memiliki 1000 santri tetapi menjalankan manajemen tradisional sehingga dianggap tipe B. Di tempat lain, ada dayah yang baru berdiri dengan santri ratusan saja tetapi menerapkan manajemen modern mendapat tipe A yang tentu saja akhirnya mendapat bantuan yang lebih besar,”beber Mukhlisuddin.

Dia menilai pemerintah cendrung lebih memperhatikan dayah dengan manajemen modern. Sedangkan salafi terus terlupakan. Informasi yang dihimpun bantuan dayah tahun ini mencapai Rp 226 miliar.

“Saran saya, pemerintah harus memisahkan dana bantuan antara Salafi dengan dayah modern, kedua SKPA yang terkait harus merumuskan blue print yang jelas sesuai dengan karakter Aceh, ketiga pemerintah harus membuat forum dayah semacam working group yang membahas segala kepentingan dayah dan terakhir segera membuat qanun khusus tentang dayah,”jelasnya.[nizar]

BACA TABLOID PEUNEUGAH ACEH, EDISI 4/2009

Publis Oleh Dimas Sambo on 22.47. Filed under Dayah, PASE UPDATE, PENDIDIKAN, UPDATE SAMBO . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response