MOST RECENT

Biaya Sewa Rumah Anggota Dewan Tak Logis

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Ketika korban tsunami masih memperjuangkan dana rehab rumah 'cuma' sebesar Rp 15 juta, anggota DPRK Kota Lhokseumawe malah sebaliknya. Dana tunjangan perumahan untuk 25 anggota dewan itu dinilai tak logis. Pasalnya, biaya itu terlalu besar yakni mencapai Rp 1,8 miliar. Itu terungkap dari hasil penelurusan Masyarakat Transparansi Aceh (MatA) tahun 2008.

"Alokasi anggaran sebesar itu bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan efisien serta tidak logis," ujar Asra Rizal, koordinator bidang advokasi dan kampanye MaTA, Kamis (30/4).Kata Asra, tindakan membuktikan sikap anggota dewan tidak berpedoman pada aturan Menteri Dalam Negeri No 59/ 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dia menyebutkan, saat ini harga pasaran biaya sewa rumah elit di Kota Lhokseumawe hanya mencapai Rp 30 juta per tahun. Itu bertolak belakang dengan rincian anggaran yang diterima anggota dewan untuk tunjangan perumahan itu.

Asra merincikan, biaya sebesar itu dimasukkan ke Pos DPRK dengan kode rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.01.16. Rinciannya, untuk Ketua DPRK Lhokseumawe dialokasikan Rp 7 juta/bulan dengan total satu tahun mencapai Rp 84 juta. Untuk wakil ketua DPRK Lhokseumawe dialokasikan sebesar Rp 6,5 juta/bulan. DPRK Lhokseumawe memiliki dua orang wakil ketua. Jika ditotal untuk kedua wakil ketua DPRK Lhokseumawe besarnya mencapai Rp 156 juta.

Sementara itu, untuk 22 anggota DPRK Lhokseumawe, masing-masing di anggarkan sebesar Rp6 juta/bulan dengan total Rp. 72 juta dalam setahun. "Total jumlah semua mencapai Rp. 1,8 miliar ini jelas-jelas termasuk kategori pemborosan dalam menggunakan keuangan daerah," ketusnya. [M.Sambo]

22.10 | Posted in | Read More »

Rumah Sakit di Aceh Belum Memadai

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Fasilitas layanan kesehatan rumah sakit di Aceh belum memadai. Minimnya fasilitas itu membuat masyarakat yang berobat harus repot-repot pindah ke rumah sakit di daerah lain. "Biasanya pasien kita rujuk ke rumah sakit di Medan atau Banda Aceh, kalau alatnya tidak ada di sini," sebut Direktur Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Lhokseumawe, Hamdani Oesman, Rabu (30/4).

"Ini kerap kali terjadi."Beberapa kali pihaknya menerima pasien yang harus menjalani kemoterapi. Kemoterapi merupakan alat yang dibutuhkan untuk pasien yang mengidap penyakit kanker. "Kita tidak miliki alat itu, bahkan di Banda Aceh, alat itu juga tidak ada," sebut Hamdani.

Solusinya, papar Hamdani harus dirujuk ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Secara otomatis, pasien harus menyiapkan pundi dana yang besar. "Selain untuk kemoterapi tentu juga untuk biaya selama di Medan," paparnya. Kata dia, jika fasilitas itu ada di Aceh, maka biaya pengobatan tak akan terlalu mahal yang harus ditanggung pasien.

Lebih jauh Hamdani menyebutkan umumnya pasien di Lhokseumawe dan Aceh Utara banyak yang menggunakan layanan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin). "Namun akan memberatkan bagi pasien pada saat harus dilakukan rujukan, apalagi ke Medan. Karena untuk biaya transportasi merupakan tanggung jawab pasien," ucapnya.

Dia berharap, satu waktu alat untuk kemoterafi tersebut bisa tersedia di rumah sakit umum itu atau di rumah sakit lainnya di Aceh. Tujuannya, agar tidak terjadi keterlambatan rujukan sehingga membahayakan jiwa pasien. [M.Sambo]

22.04 | Posted in | Read More »

Harga Beras Melonjak Drastis

Lhokseumawe, [AER] - Harga beras makin melonjak, tiga minggu terakhir meningkat drastis. Kenaikan harga beras ini disinyalir, karena banyaknya petani di Lhokseumawe dan Aceh Utara menjual gabah kering ke Medan, Sumatera Utara paska panen raya. Seharusnya, paska panen dihampir seluru kecamatan di Lhokseumawe, harga beras ralatif turun atau stabil

Salah seorang pedagang beras di pasar Inpres Lhokseumawe Nasruddin (47), Senin (28/4) menyebutkan banyak petani di Aceh Utara yang ditemuinya langsung menjual gabah kering setelah melakukan panen di desa masing-masing. Bukan hanya kenaikan beras di pasar-pasar tradisional di Lhokseumawe, namun juga mengakibatkan sedikitnya pasokan gabah kering di sejumlah kilang padi di kota itu
“Kenaikan harga sepertinya karena banyak petani kita yang menjual beras ke Medan. Setelah panen langsung dijual ke Medan. Makanya, mahal harga beras saat ini,” papar Nasruddin.

“Saya tau kalau banyak masyarakat yang menjual itu karena melihat sendiri. Mereka lebih memilih menjual ke Medan,” katanya
Senada dengan Nasruddin, Zulfikar, salah seorang pedagang di Pasar Pusong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menyebutkan hal yang sama. Kata dia, saat ini rata-rata kenaikan beras sebesar Rp 5.000 per kilogram. Namun, angka itu fluktuatif. Bulan Maret lalu, harga beras jenis biasa di Lhokseumawe sebesar Rp 65.000 per 15 kilogram, sedangkan saat ini mencapai Rp 75.000 kilogram dengan ukuran yang sama.

Untuk beras ramos, bulan lalu, mencapai Rp 70.000 per 15 kilogram. Sedangkan saat ini harga beras ramos mencapai Rp 95.000 per 15 kilogram.
Zulfikar mengatakan seharusnya masyarakat tidak menjual beras ke Medan, Sumatera Utara. Jika tidak dihentikan, maka harga beras semakin melonjak di kota itu. “Apabila produksi harga gabah kering, tidak segera dihentikan pasokannya ke Sumatera Utara, maka harga beras kedepan akan lebih melonjak lagi dari yang ada,” ujar Zulfikar.

Informasi yang dihimpun AER.COM, harga gabah di Medan, lebih mahal dibanding harga jual di Lhokseumawe. Umumnya, penjualan ke Medan, harga gabah kering mencapai Rp 3.200 per kilogram [Masriadi Sambo]

22.00 | Posted in | Read More »

Padang Gelar Kongres Pramuwisata Asia Tenggara

Lhokseumawe, acehmagazine.com

Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengikuti The First Southest Asia Tourist Guides Association Conggres (SEATGA) atau Kongres Pramuwisata se Asia Tenggara di Hotel Ambacanang Padang, Sumatera Barat, 30 Mei mendatang. Kegiatan itu akan direncanakan berakhir 2 Juni 2008 mendatang. “Kita akan ikuti acara temu wisata itu. Maksimal kita kirim dua orang peserta,” sebut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, Abdul Hadi, Selasa (29/4).


Dia menyebutkan, menurut informasi dari panitia pelaksana, acara itu akan diikuti oleh 200 peserta dari 10 negara di Asia Tenggara. “Acara ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan sumber daya manusia terhadap pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Asia Tenggara,” paparnya.


Kata dia, acara yang difasilitasi Himpunan Pramuwisata Indonesia bekerjasama dengan World Federation Asia Tourist Guides Assocation (WFTGA) akan membahas pemanfaatan sektor non pariwisata menjadi obyek wisata. “Seperti sektor pertanian, perkebunan dan lainnya akan dibahas dan dijadikan menjadi sektor wisata, sehingga menjadi pemasukan bagi negara,” ujarnya.


Kegiatan itu mendukung promosi wisata Indonesia (Visit Indonesia) yang dicanangkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik. “Kita berharap pariwisata Lhokseumawe semakin maju ke depan dan kita terus benahi pariwisata di sini (Lhokseumawe),” sebutnya. [M.Sambo]


22.12 | Posted in | Read More »

20 Ribu Warga Aceh Utara Tak Punya KTP

Aceh Utara, acehmagazine.com
Sedikitnya 20 ribu masyarakat di Aceh Utara belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional. Padahal, pembuatan KTP nasional di kabupaten itu sudah berlangsung lama. Hal itu diakui Kepala Badan Catatan Sipil Aceh Utara, T Banta Ali. “Ya, masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP nasional. Padahal itu sangat penting dan prosesnya sudah lama kita lakukan,” sebutnya kepada acehmagazine.com, Selasa (29/4).Untuk itu, kata Banta, pihaknya melakukan pemotretan ulang untuk warga di 27 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Kata dia, proses pengambilan foto masyarakat itu dilakukan sejak kemarin hingga 27 Juni mendatang.

Kata dia, pihaknya mempercepat pembuatan KTP masyarakat itu guna bisa memberikan hak pilih dalam Pemilihan Umum, yang direncanakan April 2009 mendatang. “KTP syarat dicatat sebagai pemilih. Kalau kita tidak cepat, bisa kehilangan hak untuk memilih masyarakat di Aceh Utara,” sebut T Banta lagi.

Lebih jauh Banta menyebutkan dalam dua hari ini pihaknya sudah melakukan pemotretan secara missal di Kecamatan Muara Batu, Sawang, Dewantara dan Kecamatan Nisam. “Di empat kecamatan itu saja ada 1400 orang warga yang belum memiliki KTP,” ungkapnya.

Umumnya pembuatan KTP batu ini didominasi remaja yang menginjak usia 17 tahun. Kata dia pembuatan KTP Nasional itu tidak dipungut biaya sepeserpun. Bagi yang belum memiliki KTP dan tidak sempat difoto oleh pihaknya di kecamatan masing-masing dia menghimbau untuk membuat di kantor badan tersebut.
“Bagi warga yang memiliki KTP ganda diharapkan segera melapor ke pihaknya. Kepemilikan KTP ganda bisa dikenakan tindakan Pidana dengan hukuman minimal dua tahun penjara dan denda Rp 25 juta, hal ini tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2006 no 23 pasal 97 tentang Administrasi Kependudukan,” paparnya. [M.Sambo]

22.07 | Posted in | Read More »

PROFIL KOTA LHOKSEUMAWE





PEMIMPIN PEMERINTAHAN
Walikota : Munir Usman
Wakil Walikota : Suadi Yahya
Sekda : Safwan

ADMINISTRASI

Profil Wilayah
Kota Lhokseumawe menjadi daerah otonom sejak tahun 2001. Kota itu sebelumnya berbentuk kota administratif dan tunduk pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun, kini kota itu merupakan kota yang sedang berkembang. Membangun daerah perekonomian masyarakatnya.
Kota ini terletak di Garis 96 º 20 ' - 97 º 21' Bujur Timur dan 04 º 54 ' - 05 º 18 ' Lintang Utara Luas : 181.06 Km2


BATAS WILAYAH

Secara wilayah geografis Kota Lhokseumawe memiliki luas, 181, 06 km2 dengan batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Aceh Utara
- Batas Timur : Aceh Utara
- Batas Barat : Aceh Utara

LUAS WILAYAH

- Kecamatan Blang Mangat 56.12 31.00
- Kecamatan Muara Dua 57.80 31.92
- Kecamatan Muara Satu 55.90 30.87
- Kecamatan Banda Sakti 11.24 6.21

PENDUDUK
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah Penduduk Aceh Utara (data statistik Kota Lhokseumawe masih bergabung dengan BPS Dati II Aceh utara) hingga akhir tahun 1996 adalah 922.379 jiwa yang terdiri dari 455.598 jiwa laki-laki dan 466.781 perempuan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,22 %. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Propinsi Nanggro Aceh Darussalam yang berjumlah lebih kurang 3,5 juta jiwa, berarti ¼ jumlah penduduk Aceh berada di daerah Tingkat II Aceh Utara.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk
Rata-rata kepadatan penduduk Daerah Tingkat II Aceh Utara adalah 171 jiwa/km2 (data tahun 1996). Dari data tersebut ternyata penyebaran penduduk dalam kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara belum merata dimana yang terdapat masih terdapat pertokoan sedangkan di pedesaan masih sangat jarang penduduknya.

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dari data terbaru yang didapat adalah 156.478 jiwa (Badan Pusat Statitik)

Tenaga Kerja
Wilayah yang memiliki 3 kecamatan ini juga memiliki karakteristik sendiri untuk masalah tenaga kerja di tiap-tiap kecamatannya. Kegiatan perdagangan misalnya, ramai ditemui di Kecamatan Banda Sakti, daerah dimana Ibukota Lhokseumawe juga berada. Penduduk yang tinggal di kecamatan ini mayoritas menggeluti perdagangan sebagai pekerjaan mereka. Selain perdagangan, perikanan merupakan lapangan usaha lain yang cukup potensial. Ia menjadi lapangan usaha kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Desa
Berikut akan adalah nama-nama desa di Kota Lhokseumawe,
Nama Mukim Kecamatan Banda Sakti
I. Mukim LhokseumaweSelatan
II. Mukim Lhokseumawe Utara
Nama Desa di Kecamatan Banda Sakti
Kelurahan Kuta Blang
Kelurahan Kota Lhokseumawe
Mon Geudong
Keude Aceh
Kelurahan Simpang Empat
Pusong Lhokseumawe
Lancang Garam
Pusong Baru
Kampung Jawa Baru
Kelurahan Kp Jawa Lama
Hagu Teungoh
Uteun Bayi
Ujong Blang
Hagu Selatan
Kelurahan Tumpok Teungoh
Hagu Barat Laut
Ulee Jalan
Banda Masen


Nama Mukim di Kecamatan Muara Dua

I. Mukim Kandang
II. Mukim Cunda
Nama Desa di Kecamatan Muara Dua
Alue Awe
Blang Crum
Cut Mamplam
Meunasah Mee
Cot Girek Kandang
Mns. Manyang
Mns. Blang
Keude Cunda
Munasah Uteunkot Cunda
Lhokmon Puteh
Meunasah Mesjid
Meunasah Panggoi
Meunasah Paya Bili
Meunasah Alue
Paya Peunteuet
Blang Poh Roh
Paloh Batee

Nama Mukim di Kecamatan Muara Satu
I. Mukim Paloh Timur
II. Mukim Paloh Barat
Nama Desa di Kecamatan Muara Satu
Cot Trieng
Paloh Punti
Ujong Pacu
Meuria Paloh
Meunasah Dayah
Blang Panyang
Padang Sakti
Blang Pulo
Blang Naleung Mameh
Batuphat Timur
Kelurahan Batuphat Barat

Nama Mukim di Kecamatan Blang Mangat
I. Mukim Meuraksa
II. Mukim Peunteuet
III. Mukim Mangat Makmu
Nama Desa di Kecamatan Blang Mangat
Kuala
Blang Cut
Mesjid Meuraksa
Jambo Timu
Tunong
Blang Teueu
Teungoh
Baloy
Blang Peunteuet
Kumbang Peunteuet
Mesjid Peunteuet
Ulee Blang Mane
Keude Peunteuet
Mane Kareung
Asan Kareung
Rayeuk Kareung
Alue Lim
Blang Buloh
Blang Weu Panjau
Jeulikat
Blang Weu Baroh
Seuneubok

EKONOMI

Kondisi Perekonomian Daerah
PDRB perkapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan salah satu indicator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2000 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe telah mencapai Rp 3.102.807 yakni meningkat sebesar 9,09% dari tahun sebelumnya (1999) dengan besar PDRB perkapita sebesar Rp 2.844.284 menurut PDRB atas dasar harga berlaku. Jika unsur inflasi dikeluarkan maka PDRB perkapita pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 1.234.835.

Menurun minus 0,67% jika dibandingkan dengan tahun 1999 dengan besaran PDRB perkapita Rp 1.226.596.

Pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian pada perekonomian Kota Lhoseumawe masih relative lebih besar yaitu 26,98%, disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,77% dan sektor industri pengolahan sebesar 20,74%. Sedangkan sektor lainnya (27,51%) meliputi sektor pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, pertanian, jasa-jasa, keuangan, sektor pertambangan dan penggalian.

DISTRIBUSI PERSENTASE KEGIATAN EKONOMI
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2002
Industri Pengolahan 20,74%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 24,77%
Pertambangan dan Penggalian 0,95%
Bangunan 4,40%
Pengangkutan dan Komunikasi 16,50%
Listrik Gas, dan Air Bersih 0,17%
Jasa – jasa 4,40%
Keuangan 1,09%
Pertanian 26,98%
LHOKSEUMAWE
Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe selain sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian juga termasuk menjadi pusat perdagangan. Perusahaan barang dan jasa yang melakukan aktifitas kegiatannya di Kota Lhokseumawe untuk tahun 2001 tercatat sebanyak 775 buah. Selain perusahaan besar, pedagang usaha menengah dan kecil yang berskala mikro tampak mewarnai kehidupan perekonomian di sektor perdagangan yang marak berkembang disebagian besar masyarakat Kota Lhokseumawe.

Secara kuantitas mungkin perkembangan tersebut tidak merupakan masalah, tetapi dari segi kualitas masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui penciptaan usaha yang kondusif dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada bagi para pengusaha untuk mampu bersaing dan meningkatkan produksinya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya lokal.

PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN
Komponen Air Bersih
Pelayanan air bersih di Kota Lhokseumawe dilayani oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Mon Pase Lhokseumawe, sedangkan untuk keperluan
perusahaan/proyek vital dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan.

DATA PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KOTA LHOKSEUMAWE
URAIAN SATUAN BESARAN

I. Pelayanan Penduduk
1. Jumlah penduduk Jiwa 156.478
2. Jumlah pelanggan Jiwa 7.824
3. Penduduk terlayani % 5
II. Data Sumber
1. Nama pengelola : PDAM Tirta Mon Pase Lhokseumawe
2. Sistem : -
3. Sistem sumber : sungai dan sumur dalam
4. Kapasitas sumber Lt/dt 63
III. Data Produksi
1. Kapasitas produksi Lt/dt 77
2. Kapasitas desain Lt/dt 96,25
3. Kapasitas pasang Lt/dt 85
4. Produksi aktual m3/th -
IV. Data Distribusi
1. Sistem distribusi : -
2. Kapasitas distribusi Lt/dt -
3. Asumsi kebutuhan air Lt/org/hr 15.647.800
4. Ratio kebutuhan % -
5. Air terjual m3/th -
6. Air terdistribusi m3/th -
7. Total penjualan air Rp -
8. Cakupan pelayanan air % 5
9. Cakupan penduduk Jiwa 7.824
10. Jumlah mobil tangki Unit -
V. Data Kebocoran
1. Kebocoran administrasi % -
2. Kebocoran teknis % 40
Sumber : data PDAM Tirta Mon Pase Lhokseumawe

Dengan asumsi kebocoran yang diperbolehkan untuk Kota Sedang sebesar 15%,
dan kebutuhan ideal adalah 100 liter/orang/hari, maka kebutuhan air bersih untuk
Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel berikut ini :

Kebutuhan Air Bersih
Kota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk 156.478 jiwa, membutuhkan air bersih sebesar 15.647.800 liter/hari. Jumlah ini diperhitungkan dari jumlah penduduk dikalikan dengan jumlah/kebutuhan dasar penduduk untuk klasifikasi kota sedang (100 lt/org/hr). Namun PDAM Tirta Mon Pase Lhokseumawe baru dapat memproduksi sebanyak 6.652.800 liter/hari. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas produksi sebanyak 8.995.000 liter/hari, atau 104,11 liter/detik.

Komponen Persampahan
Penanganan sampah di wilayah Kotif Lhokseumawe merupakan satu kesatuan dalam sistem. Karena itu untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sudah disediakan di Desa Alue Liem Kecamatan Blang Mangat, untuk mengantisipasi meningkatnya volume sampah yang dihasilkan dimasa yang akan datang lokasi TPA yang baru direncanakan berlokasi di Cekungan Rawa, di Kecamatan Kuta Makmur. TPA di lokasi baru tersebut akan dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah yang terpadu dengan menggunakan teknologi tepat guna sehingga sistem pengolahan tersebut dapat memberikan manfaat berupa produk pengolahan sampah seperti pupuk kompos, gas bio, serbuk/kaca plastik dan sebagainya.

Pengolahan sampah di Kabupaten Dati II Aceh Utara dikelola oleh Dinas Kebersihan sedangkan untuk Kotif Lhokseumawe di kelola oleh Seksi kebersihan Kotif Lhokseumawe dengan jumlah personil lapangan sebanyak 165 orang. Luas wilayah pelayanan persampahan di 5 (lima) Kecamatan adalah 404 Ha atau sekitar 6 % dari wilayah urban Kotif Lhokseumawe.

DATA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LHOKSEUMAWE
I. Data Pengumpulan Sampah
1. Nama pengelola : DKP Kota Lhokseumawe
2. Sistem : integrated system
3. Jumlah penduduk Jiwa 156.478
4. Asumsi produksi sampah Lt/org/hr 469.434
m3/hr 469,43
5. Jumlah sampah m3/hr 205,70
6. Jumlah pelayanan m3/hr 172,50
7. Cakupan layanan geografis Ha 6
8. Cakupan layanan penduduk Jiwa 90.000
9. Ilegal dumping : -
II. Data TPA
1. Jumlah pelayanan TPA m3/hr -
2. Nama TPA : TPA Blang Mangat
3. Status TPA : -
4. Luas TPA Ha 6,50
5. Kapasitas m3 -
6. Umur Tahun -
7. Sistem :open dumping
8. Jarak ke permukiman Km -
9. Incenerator Unit -
10. Nama pengelola : -
III. Data Peralatan TPA
1. Bulldozer Unit -
2. Back hoe Unit -
3. Loader Unit -
4. Shovel Unit -
5. Water tank Unit -
Sumber : kompilasi data
Dengan asumsi timbulan sampah untuk kota sedang sebesar 3 liter/orang/hari, maka
kebutuhan komponen persampahan Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel
berikut.

Kebutuhan Komponen Sampah Kota Lhokseumawe
Sesuai dengan standar kota sedang, yaitu tingkat timbulan sampah sebanyak 3
liter/orang/hari, Kota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk 156.478 jiwa,
menghasilkan 469,43 m3/hr timbulan sampah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah
penduduk dikalikan 3/1000 (m3/hr). Namun Kota Lhokseumawe baru dapat
mengelola sebanyak 172,50 m3/hr. Sehingga banyaknya sampah yang belum
terlayani adalah 296,93 m3/hr.

Komponen Sanitasi / Limbah Cair
Berdasarkan kondisi eksisting program pengembangan prasarana air limbah di Kotif Lhokseumawe, khususnya di Kecamatan Banda Sakti pengolahan air limbah direncanakan menggunakan perpipaan, meskipun sampai saat ini pengolahan air limbah rumah tangga di Wilayah Kotif Lhokseumawe masih memakai septitank. Karena pengolahan air limbah secara intensif dan berkesinambungan di Kotif Lhokseumawe dan Kabupaten Dati II Aceh Utara sampai saat ini belum ada, maka pengolahan air limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Sedangkan fasilitas umum lainnya seperti MCK, mobil tinja untuk keperluan penduduk diupayakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga.

Berdasarkan data yang ada, angka pemakai jamban yang memenuhi syarat masih cukup rendah, boleh dikatakan pelayanan yang ada di wilayah perkotaan saat ini tingkat sedang. Secara garis besar lebih kurang 36 % penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki jamban keluarga maupun jamban bersama, namun relatif belum memenuhi syarat. Sebab itu untuk jasa pelayanan mobil tinja cukup terbuka peluang bagi swasta dalam penyediaannya. Untuk produksi limbah, setiap manusia diasumsikan memproduksi limbah cair sejumlah 0,2 lt/org/hr. Angka ini merupakan kebutuhan ideal dari setiap penduduk pada kelas kota sedang. Sehingga didapatkan asumsi produksi limbah di Kota Lhokseumawe ini sejumlah 31.296 lt/hr dari hasil perhitungan kebutuhan ideal produksi limbah setiap manusia dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe.

Komponen Drainase

Kondisi Kota Lhokseumawe umumnya daratan pantai yang memiliki kemiringan rata-rata 0-3%, Daerah perbukitan terdapat di bagian Selatan Selat Malaka wilayah Kecamatan Muara Dua dengan ketinggian 12-40 m (kemiringan 3-8%) diatas permukiman air laut.

Siklus pasang surut Selat Malaka terjadi dua kali sehari dengan tertinggi dan terandah 1,70 meter, berdasarkan kondisi tersebut maka daerah sebelah utara terutama sekitar Kecamatan Banda Sakti rawan genangan terhadap pasang surut air laut, dan merupakan daerah potensial banjir/genangan baik genangan periodic maupun genangan permanen. Sedangkaan di Kecamatan lainnya (KecamatanMuara Dua, Blang Mangat, Muara Batu dan Dewantara) tidak termasuk daerah rawan banjir.

Komponen Jalan
Pengelolaan jalan di kota ini dikelola oleh Sub Dinas Bina Marga Kota Lhokseumawe. Karena data yang didapatkan kurang lengkap maka tidak diketahui pula bagaimana kondisi jalan yang ada di kota ini. [Masriadi/ dbs]

Sumber data
Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe Tahun 2006
Kliping Majalah, Artikel dan Koran, Tahun 2006-2007

23.18 | Posted in | Read More »

Polres Paparkan Temuan Senjata



Lhokseumawe, acehmagazine.com


Tim khusus yang dibentuk Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe berhasil menangkap 18 tersangka penculikan dari tiga tempat berbeda, serta mengamankan sepuluh pucuk senjata api. Masing-masing lima laras panjang jenis AK 47, M-16 dan laras pendek jenis colt dan senjata api rakitan masing-masing satu unit.apolres Lhokseumawe, AKBP Zulkifli, menyebutkan tim khusus yang dibentuk juga melibatkan beberapa Polres dari Kabupaten Aceh Tamiang hingga Kabupaten Bireuen. “Tim tersebut akan bekerja eksis mengejar pelaku perampokan yang telah meresahkan masyarakat selama ini,” ujar Kapolres di depan wartawan, Senin (24/4).



Dia menyebutkan, di Aceh saat ini masih banyak senjata ilegal yang belum diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena itu, dia menilai diperlukan kemitraan antara polisi dengan masyarakat. “Karena kalau senjata masih ada ditangan orang yang tidak bertanggungjawab, maka tidak akan mungkin Aceh akan aman,” sebutnya. Dia menambahkan, bila angka kriminalitas tinggi di Aceh, tidak akan mungkin investor akan masuk ke daerah tersebut.



Kasat reskrim, AKP Ricky Purnama Kertapati, menambahkan dari pengembangan kasus penculikan, mereka mengamankan 18 tersangka dari tiga tempat kejadian yang berbeda. Dikatakannya, temuan senjata itu berupa satu senjata laras pendek jenis colt 20 tanpa nomor register berhasil disita di Desa Puloh Bluk, Kecamatan Meurah Mulia, satu sempi rakitan di Desa Cot Baroh, Sawang, dan di Desa Meunasah Arun, Muara Batu juga berhasil disita satu unit senjata laras pendek.



Dua senjata laras panjang dan ratusan amunisi berhasil disita melalui penggerebekan di Desa Paloh Raya, Muara Satu. Dan dari dua senjata laras panjang yang berhasil disita tersebut, salah satu diantanya pernah digunakan komplotan penculik Boy Haqi yang sampai sekarang masih termasuk dalam daftar DPO pihak kepolisian.



Sejauh ini, tim khusus kepolisian Lhokseumawe juga sudah mengantongi nama-nama komplotan penculik yang pernah melakukan aksi di tiga tempat berbeda, diantaranya penculikan yang terjadi di Alu Umbang, Kecamatan Geudong Pase, melibatkan Rizwan, Munirwan, Anwar, Fredo, sudah tertangkap. Dua diantaranya masih DPO, maing-masing Sipon dan Muksin dan satu meninggal akibat kecelakaan.



Sementara itu, lanjut Ricky, penculikan yang terjadi di Bayu melibatkan Azhar Umar, sebagai otak perencana penculikan. Kasus itu melibatkan M. Jamil, Zukifli. Sedangkan Nuer, Hasanuddin, dan Nasir masih DPO.



Di tempat lainnya, polisi juga berhasil menangkap Nasruddin, Zulfiadi, Basrawi, Baktiar, Iswadi, Riski Tomi, Ismail, Abdullah, dan M. Nasir. Sedangkan ada beberapa nama seperti, Sulaiman, Ayah Cukeh, Kopi Anan, dan Rizal yang masih dalam daftar DPO. Untuk mengantisipasi aksi kriminal di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Polres juga sudah mengerahkan 25 orang personil penembak jitu. [M.Sambo]

04.08 | Posted in | Read More »

Pada 2014 Arun Resmi Berhenti


Lhokseumawe, acehmagazine.com
PT. Arun NGL Lhokseumawe resmi berhenti beroperasi di kota petro dolar tahun 2014 mendatang. Untuk itu, menjelang berakhirnya masa kerja perusahaan pengolahan minyak ini serius memberikan sejenis pelatihan peningkatan ekonomi pada masyarakat sekitar pabrik tersebut.
“Kita ingin selesai pelatihan ini ada peningkatan kemampuan cara berusaha di tingkat masyarakat,” sebut Aknasio Sabri, Presiden Direktur PT. Arun NGL, Senin (28/4) saat membuka pelatihan kewirausahaan di perusahaan tersebut.Dia menyebutkan, perusahaan akan berhenti beroperasi pada tahun 2014 mendatang.
Hal itu dikarenakan kurangnya pasokan gas dari Exxon Mobil untuk diolah dan dikapalkan oleh perusahaannya. “Tugas PT. Arun hanya memasak gas lalu mengapalkannya. Selebihnya masalah penjualan dan lain sebagainya itu urusan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, Pertamina BP Migas,” sebutnya.
Untuk itu, menjelang berakhirnya masa kerja, dia berharap masyarakat di sekitar kilang terbantu dengan mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari perusahaan tersebut.
Pelatihan itu mendatangkan pemateri dari Malang, Jawa Timur dan diikuti 200 orang peserta dari desa binaan sekitar komplek kilang Arunitu. Pelatihannya akan berakhir besok, (29/4). [M.Sambo]

03.34 | Posted in | Read More »

Baru, Diperdagangkan Kaos Motif Aceh

Aceh Utara, [AER]- Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Pase Aceh Utara memperkenalkan kaos motif Aceh. Baju itu ditujukan untuk seluruh kalangan, baik remaja, dewasa dan kaum tua. “Kita disain dengan motif seluruhnya Aceh. Namun, untuk remaja, kita buat sesuai selera anak remaja,” ujar Zulfadli Ishak Kawom, ketua lembaga itu, Sabtu (25/4).

Zulfadli memaparkan, saat ini dia bersama kawan-kawannya menyediakan 1.000 potong baju kaos untuk dijual ke pasaran. Disain khas Aceh tergambar jelas dibaju tersebut seperti kupiah meukuthop, rencong Aceh, gunongan, pinto khop, gambar pahlawan-pahlawan Aceh, pantun dan hadih maja (nasehat Aceh) serta tersedia juga dalam bahasa inggris. Dari sisi warna, baju ini terdiri dari warna hitam, putih dan biru serta merah.

“Kita sedang meretas pasar ke Banda Aceh. Disana pangsa pasar menjanjikan. Banyak bule yang suka dengan disain-disain seperti ini,” sebutnya menganalisis. Untuk segmen pasar, mereka membagi disain tersebut sesuai usia pangsa pasarnya. Seperti untuk disain rambu-rambu lalu lintas yang diubah dalam bahasa Aceh untuk remaja. Sedangkan untuk masyarakat luar negeri mereka mendisain dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kalangan tua, tersedia juga baju kaos dengan gambar pahlawan Aceh tempo dulu.

“Kita usahakan ini semakin memperkenalkan budaya Aceh ke dunia internasional. Sekarang orang hanya kenal kupiah meukutop saja. Kita mau memperlihatkan khas dan adat Aceh yang lain,” paparnya.

Kaos diberi lebel Rampago itu kini mulai dipasarkan di Lhokseumawe, Bireuen dan Aceh Utara. Saat disinggung soal kualitas, Zulfadli mejamin kain yang mereka gunakan untuk membuat baju tersebut sangat bagus. “Kita pilih dan jahit kain itu menjadi kaos. Bukan sablon pada baju kaos yang sudah jadi ,” paparnya. Harga baju itu terbilang murah, hanya sebesar Rp 50 ribu per potongnya.

Dia berharap dengan disain baju kaos tersebut membantu memperkenalkan budaya Aceh pada seluruh masyarakat di Indonesia maupun mancanegara. Awalnya, Zulfadli mengatakan mereka tidak tertarik dengan bisnis pakaian itu. Namun, setelah mempelajari minat bule dan remaja Aceh tentang pemilihan kaos selama beberapa bulan, maka mereka memutuskan untuk terjun kebisnis pakaian dengan serius.

“Kita awalnya hanya hobi mengenakan kaos. Lalu, kita perhatikan, bagaimana motif kaos yang digunakan remaja, pendatang dan orang tetua di Aceh,” ujar lajang yang satu ini. dia berharap, bisnis pakaian itu diterima dengan baik oleh konsumen kaos di Aceh. [Masriadi Sambo]

21.08 | Posted in | Read More »

Kualitas Rumah Tsunami Diragukan

Aceh Utara, acehmagazine.com

Masyarakat di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Baru, Aceh Utara meragukan kualitas rumah korban tsunami sebanyak 23 unit di desa itu. Rumah tipe 36 itu merupakan bantuan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Jika masyarakat kurang puas, komplain ke lembaga rehab rekon itu.


Sabri Ismail, salah seorang tokoh masyarakat desa itu menyebutkan proses pembangunan rumah itu tidak sesuai dengan bestek yang telah ditempelkan dalam gambar. “Pada saat awal pembangunan, pondasi bangunan pihak tukang hanya menggali sedalam 45 cm saja, menurut tertera pada gambar seharusnya digali sedalam 90 cm dari lantai dasar rumah. Untuk lebar lubang pondasi hanya 35 cm, seharusnya 70-75 cm,” sebutnya kepada acehmagazine.com, Minggu (27/4).

Kata Sabri, untuk pengecoran, para tukang tidak menggunakan alat Moler dan hanya mengandalkan pengadukan manual dengan sekop. “Hal ini bisa membuat kurangnya kualitas campuran semen dan pasir, imbasnya pondasi bangunan kurang kokoh,” ujar dia.

Sementara itu, Amrizal, salah seorang staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Perumahan BRR Regional II, menyatakan, selama ini pihaknya sering menerima pesan komplain melalui telepon selular terhadap pembangunan rumah bantuan BRR di desa tersebut.

Kata dia, sebaiknya masyarakat membuat laporan khusus komplain kualitas rumah ke kantor BRR di Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. “Kami sangat menghargai keluhan dari masyarakat namun sebaiknya mereka langsung melaporkan ke kantor BRR, jangan melalui HP, kami akan melayani setiap masyarakat yang melaporkan kinerja kurang baik yang dilakukan kontraktor di lapangan,” ujarnya. [M.Sambo]

21.04 | Posted in | Read More »

120 Koperasi Lhokseumawe Tidak Aktif

Lhokseumawe, [AER]- Sedikitnya 120 koperasi di Kota Lhokseumawe tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif itu akan diblack list. Koperasi-koperasi tersebut tergolong dalam koperasi bermasalah dan tidak akan pernah mendapatkan dukungan modal usaha dari pemerintah kota tersebut. “Di Lhokseumawe ada 240 koperasi. Hanya 120 yang aktif,” sebut Halimuddin, kepala seksi bidang penyuluhan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kota Lhokseumawe, Sabtu (25/4).

Kata dia, sebagian besar koperasi di Lhokseumawe lahir karena mendengar adanya bantuan dari pemerintah terhadap koperasi-koperasi di kota petro dollar itu. Bahkan, lanjt Halimuddin, hanya 30 buah koperasi di Lhokseumawe yang setiap tahun menyelenggarakan Rapat Tahunan Anggota (RAT). “Hanya 30 buah koperasi yang membuat RAT. Selebihnya hanya musiman saja. Ketika mendengar ada bantuan BRR atau Pemerintah, semuanya ramai-ramai mendirikan koperasi,” ungkapnya

Saat ini, secara nasional, sebut Halimuddin, koperasi yang sedang subur adalah koperasi dengan fokus pada usaha simpang-pinjam. Koperasi jenis ini sebutnya lebih berpotensi dibanding dengan koperasi jenis lainnya untuk dikembangkan dan meraih laba besar. Saat disinggung soal bantuan koperasi dari Pemerintah Lhokseumawe, katanya pihaknya akan berusaha memberikan bantuan pada koperasi di Lhokseumawe. “Itu, kalau koperasi itu sehat. Kalau tak sehat, ngapain diberikan bantuan,” ujarnya.

Sementara itu, tahun lalu Pemerintah Kota Lhokseumawe menyalurkan Rp 3 Miliyar bantuan untuk koperasi di kota itu. “Sebagiannya dapat Rp50 juta, ini kalau anggota koperasinya dibawah 50 orang. Kalau diatas 50 orang, kita bantu Rp 150 juta,” paparnya

Dia menyesalkan tahun lalu, Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias memberikan bantuan miliyaran rupiah pada sepuluh koperasi di Lhokseumawe. Sayangnya, sampai program akhir tahun 2007 lalu, hanya dua buah koperasi yang benar-benar mengelola bantuan tersebut dengan baik. “ Delapan lagi bermasalah. Kami dipanggil ke Banda Aceh. Terus, kami tahupun tidak bahwa BRR memberi bantuan kepada koperasi,” ujarnya.

Untuk membina koperasi di daerah tersebut, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengadakan pelatihan pengelolaan manajemen untuk koperasi di Kota Lhokseumawe. Terakhir, Halimuddin menyebutkan, agar koperasi di Lhokseumawe yang akan lahir memfokuskan diri untuk usaha simpan-pinjam. “Ini sedang marak dan sangat potensi untuk meraih keuntungan bagi koperasi itu,” paparnya. [Masriadi Sambo]

21.03 | Posted in | Read More »

Pendemo BRR Lhokseumawe Pulang


Lhokseumawe, acehmagazine.com


Para korban tsunami yang berasal dari lima desa di Lhokseumawe, telah kembali ke rumahnya masing-masing, kemarin sore (25/4). Sebelumnya, mereka telah melakukan aksi menduduki kantor BRR Regional II di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selama lima hari.


“Kemarin sore kita udah pulang,” ujar penanggungjawab aksi itu, Sofyan kepada acehmagazine.com, Sabtu (26/4). Selama lima hari itu para pendemo yang didominasi kaum ibu dan anak-anak itu diserang penyakit diare, mencret dan tifus.Sofyan menyebutkan, mayoritas yang diserang penyakit yaitu anak-anak berusia di bawah lima tahun. Kata dia, keputusan untuk pulang sementara waktu itu dilakukan karena hari Sabtu dan Minggu kantor BRR Regional II itu juga libur.


Namun, kata dia, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar dengan masa sekitar dua ribu orang. “Kita atur strategi baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat korban tsunami. Kita akan kembali dengan jumlah yang lebih besar,” ujarnya lagi.


Dia menambahkan kendati BRR cuek akan tuntutan mereka, namun aksi itu akan terus dilanjutkan. "Tidak akan menyurutkan tekad kami meskipun aksi ini di cuekin BRR dan kita akan teruskan aksi ini dengan aksi berikutnya," sebutnya.


Peserta aksi itu, berasal dari Desa Pusong Baru sebanyak 720 orang, Pusong Lama 540 orang, Keudai Aceh sebanyak 280 orang Blang Cut sebanyak 140 orang dan korban tsunami dari Desa Kuala sebanyak 91 orang. “Kini masyarakat korban tsunami dari Kandang juga ingin bergabung dalam perjuangan kita,” sebut Sofyan.


Saat disinggung kapan aksi berikutnya dilakukan, Sofyan mengatakan belum bisa memberi kepastian. Tentunya, lanjut Sofyan, mereka berdiskusi dulu baru menentukan jadwal aksi berikutnya. [M.Sambo]

22.59 | Posted in | Read More »

Bank Dunia Bagi Sertifikat Gratis


Lhokseumawe, acehmagazine.com

Pada tahun 2008 ini, masyarakat yang terkena imbas tsunami akan mendapatkan sertifikat tanah gratis. Pembuatan sertifikat gratis itu didukung sepenuhnya Bank Dunia.


“Kita upayakan pembuatan sertifikat masyarakat secepat mungkin. Tentunya setelah melalui persyaratan yang sesuai,” sebut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe, Lukman Hakim, kepada wartawan, Sabtu (26/4).Dia menjelaskan, untuk tahun 2008 ini seluruh daerah Aceh termasuk Lhokseumawe mendapat sertifikat hak alas atas tanah yang dibantu oleh Bank Dunia. “Jumlahnya 160.000 sertifikat,” sebut Lukman.


Lukman menambahkan, permasalahan masalah tanah di Aceh saat ini sangat kompleks. Masyarakat yang tidak memiliki tanah berani mengaku tanah orang lain. Padahal tanah tersebut jelas bukan miliknya. Uniknya lagi, sebut Lukman, sebagian masyarakat bahkan berani bersumpah mengakui bahwa tanah itu miliknya. “Banyak kasusnya begitu. Di propinsi juga kasus begitu banyak sekali,” sebutnya.


Dia menyebutkan, informasi Bank Dunia mendanai pembuatan sertifikat korban tsunami sebanyak 160.000 itu dari Kepala BPN Propinsi Aceh, T. Murdani saat meresmikan gedung BPN Lhokseumawe, baru-baru ini di Lhokseumawe.


Sembari mengutip ucapan Teuku Murdani, Lukman menambahkan, sedikitnya 14 kabupaten dan kota akan dibantu dengan pembuatan sertifikat tanah gratis di seluruh Aceh. Termasuk Lhokseumawe.Ditambahkan, dia bertekad BPN Lhokseumawe harus menjadi BPN yang melayani masalah pertanahan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemetaan dalam waktu dekat ini untuk seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat di wilayah kota tersebut. [M.Sambo]

22.53 | Posted in | Read More »

Pemko Alokasi Rp 5 Miliar Bangun Gampong


Lhokseumawe, acehmagazine.com

Pemerintah Kota Lhokseumawe, tahun 2008 ini mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan gampong (desa) di empat kecamatan dalam wilayah itu. Alokasi anggaran pembangunan desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37/2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). “Alokasi dana itu sesuai dengan Permendagri 37/2007.


Ini untuk memantapkan kemandirian desa. Itu tujuannya,” sebut anggota DPRK Lhokseumawe, Anwar Haiva kepada acehmagazine.com, Sabtu (26/4).Dia menyebutkan, masing-masing desa di Kota Lhokseumawe harus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Sementara itu, anggota DPRK Lhokseumawe, lainnya Junaidi Arsyen menyebutkan dana sebesar Rp 5 Miliyar itu telah dialokasikan dalam APBD tahun 2008. Namun, kata dia, untuk tahun 2008 setiap desa tidak lagi mendapatkan jumlah anggaran yang sama.


Tahun 2007 lalu, seluruh desa di Lhokseumawe mendapatkan dana pembangunan desa itu sebesar Rp 100 juta untuk setiap desa. “Dana tahun ini tidak disamakan lagi seperti tahun lalu. Sekarang jumlahnya berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya,” sebut Junaidi.


Kata dia, anehnya sesuai aturan Permendagri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) itu tidak bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem pengembalian dana secara bergulir. “Ini menyalahi aturan. Tahun lalu, kebayakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa itu digunakan ke pemberdayaan ekonomi dengan sistem dana bergulir,” sebutnya.


Untuk itu, pihak DPRK Lhokseumawe tahun 2008 ini menegaskan dana pembangunan desa tersebut hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kedepan honor alokasi pengurus desa dan pembangunan infrastruktur desa juga dialokasikan melalui dana itu,” sebutnya. Saat ini sedikitnya 52 desa berada dalam wilayah Kota Lhokseumawe. [M.Sambo]

22.48 | Posted in | Read More »

Tenaga Kerja Demo Rekanan PIM


Aceh Utara, acehmagazine.com

Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT Ima Meukat Raya (IMARA) berdemo di depan pintu masuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh Aceh Utara, Rabu (23/4). Mereka menuntut kenaikan upah dari manajemen perusahaan yang menjadi rekanan perusahaan pupuk raksasa di Aceh Utara itu.M Nasir, ketua SP IMARA menyebutkan, aksi itu dilakukan setelah manajemen PT Ima Meukat Raya tidak memenuhi tuntutan para pekerja yang meminta kenaikan upah dari Rp 1.300.000 menjadi Rp 2 juta.


“Tuntutan ini wajar. Para pekerja sudah mengabdikan diri keperusahaan itu selama 20 tahun lebih dan untuk mengimbangi semakin tingginya harga bahan pokok di pasaran,” sebut M.Nasir sekaligus koordinator aksi tersebut.


Dia menyebutkan, aksi itu untuk menuntut hak asasi bukan untuk memperkaya diri para pengurus serikat pekerja perusahaan itu. Kata Nasir, mereka telah menemui manajemen PT. Ima Meukat Raya berkali-kali. Namun, hanya dilakukan penambahan gaji sebesar Rp 178.000 dari gaji masing-masing karyawan.


Kata dia, sebelum tuntutan mereka dipenuhi, mereka akan melakukan mogok bekerja di perusahaan pupuk satu-satunya yang beroperasi di Aceh Utara itu. Dia menegaskan, aksi itu sudah diberitahukan ke Polres Lhokseumawe dengan tembusan surat ke Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.


Sementara itu, Manager PT Ima Meukat Raya, Fikli Bombang yang dihubungi melalui telepon mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan karyawan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu disepakati kenaikan gaji sebesar Rp 178.000. Dia menilai, upah karyawan sudah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp 1 juta. “Kita sudah tawarkan ke karyawan sebesar Rp. 1.500.000, namun mereka meminta lebih dan itu belum bisa dipenuhi, karena kondisi perusahaan sampai saat ini belum berproduksi,” ujar Fikli.


Dalam aksi itu terlihat puluhan spanduk dan poster digelar para pendemo. Satpam perusahaan juga tampak berjaga-jaga di lokasi tersebut. PT. Ima Meukat Raya adalah perusahaan rekanan PT. PIM untuk mendistribusi karyawan ke perusahaan pupuk itu. [M.Sambo]

04.54 | Posted in | Read More »

Korban Tsunami Tidur di Kantor BRR


Lhokseumawe, acehmagazine.com
Aksi unjuk rasa korban tsunami di Lhokseumawe kemarin, terus berlangsung. Bahkan, mereka mendiami dan menginap di halaman kantor BRR Regional II Lhokseumawe di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Rabu (24/4). Aksi itu merupakan lanjutan dari rangkaian demo sebelumnya.
Amatan acehmagazine.com di lokasi tersebut tampak masyarakat korban tsunami itu memasang tenda dan dapur umum. Lalu, hari ini mereka juga melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRK Lhokseumawe. Mereka meminta bertemu dengan Ketua DPRK Lhokseumawe, T.A. Khalid. "Saya mendukung aksi ini. Kita akan cari solusi terbaik bersama muspida," sebut Khalid ketika menemui ratusan pendemo itu.

Sementara, Wakil Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya ditempat yang sama menyebutkan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat korban tsunami tersebut. "Apalagi dana dari BRR ini sangat banyak," sebut Suaidi. Seperti yang dilansir Harian Kompas, Rabu (23/4) bahwa dana rehabilitasi Aceh sebanyak Rp 32 triliun tak terpakai. Hal itu dilaporkan ketua BRR Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto kepada presiden di Jakarta.

Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bada Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzeta di media tersebut yang menyebutkan bahwa separuh dana BRR Untuk Aceh dan Nias itu tidak terpakai meskipun target pembangunan terlampaui.
Ia juga menyebutkan kendati terjadi perubahan masterplan menjadi lebih luas pembiayaan oleh BRR Aceh dan Nias tetap efisien. Bahkan dari rencana penggunaan anggaran Rp 64 triliun hingga akhir 2008 yang dipakai Rp 24 triliun. Dan hingga akhir masa tugas, April 2009 ada tambhan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

Pemberitaan tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Aceh saat ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya bantuan BRR yang belum menyentuh masyarakat korban tsunami di seluruh Aceh. Bahkan warga menuduh BRR melakukan pembohongan publik terhadap seluruh korban tsunami di Aceh.

Irvansyah, coordinator aksi tersebut menyebutkan mereka akan bertahan dan menginap di depan gedung BRR Regional II Lhokseumawe tersebut sampai tuntutan mereka dipenuhi. Ratusan korban tsunami itu meminta agar BRR memberikan dana perbaikan rumah sebesar Rp 15 juta dan bukan Rp 2,5 juta seperti yang telah diumumkan lewat media lokal di Aceh. [M.Sambo]

04.47 | Posted in | Read More »

Korban Tsunami Surati Walikota


Lhokseumawe, acehmagazine.com
Korban tsunami yang tergabung dalam wadah Gerakan Rakyat Korban Tsunami (GRKT), hari ini, Kamis (24/4) mengirim surat kepada Walikota Lhokseumawe. Surat itu juga ditujukan ke Majelis Permusyawaratan Ulama, DPRK Lhokseuymawe dan Dinas Syariat Islam kota petro dollar itu.
Hal itu terkait, perkataan Helmizar yang mengakibatkan masyarakat korban tsunami itu sakit hati dan terhina.Seperti yang diberitakan kemarin, masyarakat korban tsunami Rabu (23/4) lalu melanjutkan aksi unjuk rasa ke gedung dewan dengan berjalan kaki dari kantor BRR Regional II Lhokseumawe, didampingi oleh pihak kepolisian.
Namun di tengah perjalanan pemuda (Helmizar) tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh sejumlah pengunjuk rasa itu.
“Seharusnya kata-kata tersebut tidak pantas diucapkan, apalagi di depan peserta aksi yang didominasi oleh kaum ibu,” ujar Sofyan, penanggung jawab aksi kepada acehmagazine.com, Kamis (24/4).

Hal ini menjadi masalah bagi mereka, karena tujuan dari aksi adalah menuntut ganti rugi dana rehab sebesar Rp15 juta kepada BRR untuk warga korban tsunami yang berasal dari lima desa itu.

Mereka juga memohon kepada pihak kepolisian untuk secepatnya membebaskan tiga orang anggota mereka yang ditahan di Polres Kota Lhokseumawe terkait insiden pemukulan itu. Serta minta jajaran eksekutif dan legislatif di Kota Lhokseumawe untuk secepatnya menyelesaikan tuntutan masyarakat itu. “Kami menyurati Walikota dan instansi lainnya agar segera membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Soal perkataan itu sangat menyakitkan hati,” sebutnya.

Hari ini merupakan hari ketiga korban tsunami di Lhokseumawe bertahan menginap di Kantor BRR Regional II Lhokseumawe di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti. [M.Sambo]

04.41 | Posted in | Read More »

Kebiasaan Masyarakat Jual Gabah Membahayakan


Aceh Utara [AER]- Kebiasaan masyarakat di Aceh Utara untuk menjual gabah ke Medan, Sumatera Utara membahayakan. Pasalnya, kondisi itu jika berlangsung terus menerus akan terjadi kekurangan pangan di kabupaten tersebut.


Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, M. Abas melalui Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian dinas itu, M. Jamil Ibrahim, menghimbau agar masyarakat tidak menjual gabah ke Medan, Sumatera Utara. “Sekarang masyarakat sering menjual gabah ke Medan. Ini, sedikit membahayakan dan bisa mengurangi stok pangan,” sebutnya, Selasa (22/4).


Dia menyebutkan, masyarakat harus menyimpan gabah tersebut. Umumnya, kata dia setelah panen masyarakat langsung menjual gabah. Tanpa memikirkan persediaan gabah untuk dirinya sendiri.


“ Kalau kondisi ini tetap dipertahankan, maka imbasnya akan dirasakan oleh para petani sendiri, karena setelah dijual, dikhawatirkan para petani tidak sanggup membeli gabah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,” sebut Jamin
Jamin menyebutkan enggannya para petani di daerah tersebut untuk menjual gabah ke Bulog karena harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan para pembeli di Medan. Saat ini, untuk Gabah Kering Panen (GKP) Bulog membeli Rp 2.000 per kilogram. Harga itu sangat rendah, sedangkan untuk penjualan gabah di Medan harganya mencapai Rp 2.700 perkilogram.
Lebih jauh Jamin menyebutkan, pihaknya akan melakukan penyuluhan pada petani di Aceh Utara. Penyuluhan itu berisikan materi tentang pentingnya mempertahankan kondisi pangan.


Dalam lima tahun terakhir, Aceh Utara terus mengalami Surplus dan dapat mengimbang permintaan masyarakat maupun pasar. “Malahan kita sudah bisa mengirim stok pangan kebeberapa wilayah kabupaten di Aceh,” katanya. Data Dinas Pertanian Aceh Utara menyebutkan , Rata-rata Produksi Gabah Kering Panen (GKP) pertahun mencapai 239.284,93 Ton dengan total pengeluaran secara keseluruhan 129.019,48 Ton pertahun akibatnya Aceh Utara mengalami Surplus sebesar 110.267,45 Ton pertahun.


Kondisi ini didukung dengan adanya fasilitas pertanian yang mencukupi, seperti areal persawahan yang mencapai 39.777 Hektar yang tersebar di 27 kecamatan dengan sistem irigasi memadai.


Sekali lagi Jamin menegaskan agar masyarakat menahan penjualan gabah ke Medan Sumatera Utara. Akibat penjualan gabah yang rutin dilakukan saat ini harga beras juga melambung di Aceh Utara. Saat ini untuk satu karung ukuran 15 kilogram, dijual dengan harga Rp 75.000. [Masriadi Sambo]

04.35 | Posted in | Read More »

Lagi, Korban Tsunami Kepung BRR Regional II


Lhokseumawe, acehmagazine.com
Masyarakat korban tsunami di Lhokseumawe yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Korban Tsunami (GMKT), Selasa (22/4) kembali mengepung kantor BRR Regional II Lhokseumawe di Desa Mon Gedong, Kecamatan Banda Sakti, kota setempat.

Tuntutan mereka masih sama, mempertanyakan bantuan dana rehab rumah sebesar Rp 15 juta yang tidak dipenuhi. Mereka mengancam akan menginap di area kantor BRR tersebut."Kembalikan jatah uang kami," teriakan korban tsunami dari micropon terdengar keras. Orasi itu semakin memanas ketika Kepala BRR Regional II Lhokseumawe, T. Marsal Saputra memberi solusi untuk bermusyawarah yang diwakili dari tiap desa.

Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Mereka menerima tawaran diskusi asal wartawan juga diperbolehkan meliput proses diskusi itu. "Jangan seperti yang lalu yang hanya mengajak seorang wakil dari kami dan tidak menghasilkan apapun," ujar Musrifah, koordinator GMKT.

Masyarakat menilai Kuntoro Mangkusubroto melanggar aturan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 30 Tahun 2005 tentang rencana induk rehabilitasi dan rekontruksi Aceh. Menjawab pernyataan sikap warga tersebut, T. Mursal Saputra menjelaskan bahwa untuk warga yang belum terdaftar namanya dapat melakukan pendaftaran pada hari itu juga.

"Kami menyediakan ruangan untuk warga yang namanya belum terdaftar. Pada bulan juni kami akan melakukan verifikasi kembali terhadap para korban tsunami di Kota Lhokseumawe," katanya. Ketika masyarakat mempertanyakan dana bantuan ia mengatakan bahwa hal itu akan di sampaikan kepada BRR Pusat di Banda Aceh, hal ini dikarenakan tuntutan yang sama dari berbagai wilayah di Aceh belum mendapatkan keputusan. [M.Sambo]

23.31 | Posted in | Read More »

Save Serahkan Klinik Tahan Gempa

Lhokseumawe, acehmagazine.com

Save the Children dan Exxon Mobil meresmikan dua unit pusat layanan kesehatan desa (polindes) di Lhokseumawe, Selasa (22/4). Fasilitas kesehatan itu dibangun dengan dukungan Exxon Mobil untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Aceh Utara paskagempa dan tsunami medio 2004 silam.Kedua Polindes itu, Polindes di Desa Meunasah Tutong dan Polindes Blang Buloh, di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Hari Darshan Shrestha, Direktur Departemen Konstruksi Aceh Program Save the Children menyebutkan respon dari bencana tsunami di tahun 2004, klinik-klinik itu dibuat agar bisa tahan terhadap banjir dan gempa.


“Kami sangat senang sekali dapat menyerah terimakan fasilitas kesehatan ini kepada masyarakat yang selama ini telah bekerja sama dan sangat pengertian. Disamping kami menghadapi tantangan-tantangan yang berarti dan tenggat waktu penyelesaian yang lebih lama dari yang diharapkan, Save the Children lebih mengedepankan kepentingan anak, dengan memastikan gedung-gedung tersebut memenuhi spesifikasi yang aman dan berkualitas bagi anak,” sebut Hari.
Lebih jauh Hari menyebutkan pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Exxon Mobil yang telah memberikan kepercayaan pasa save untuk penjalankan proyek kesehatan itu.


Exxon Mobil memberikan bantuan sebesar US$ 70,00 bagi pembangunan tiap 80 meter persegi dari Polindes yang dibangun. Klinik itu diharapkan dapat melayani 1,000 orang tiap bulannya. Fasilitas klinik tersebut seperti ruang tambahan untuk melahirkan, akomodasi bagi para bidan, ruang tunggu, fasilitas sanitasi dan sistem air bersih.


“Kesehatan adalah salah satu program pokok pengembangan masyarakat dari Exxon Mobil dan kami secara teratur mendukung program yang berfokus pada peningkatan kondisi kesehatan. Kami yakin bahwa fasilitas-fasilitas bagi para bidan ini akan mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat di sekitar Exxon Mobil beroperasi,” kata Terry S. McPhill, President dan General Manager Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. [M.Sambo]


23.28 | Posted in | Read More »

DPRK Cuek Hadapi Tuntutan Mahasiswa



Lhokseumawe, acehmagazine.com

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara terlihat cuek mendapat tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam wadah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Mahasiwa dua daerah tersebut melakukan demontrasi akbar Senin (21/4).


Mereka menentang pembelian tanah Mon Geudong Kota Lhokseumawe yang dilakukan 40 orang anggota legislatife kabupaten itu.Habibillah, koordinator aksi tersebut mengatakan tanah itu dialihkan menjadi milik pribadi wakil rakyat. Mahasiswa menolak dana pengukuran tapal batas tanah tersebut sebesar Rp500 juta dan penimbunan sebesar Rp468 miliar kapling tanah pribadi anggota dewan yang diambil dari APBK Aceh Utara. "Kembalikan tanah negara," teriak dia dalam orasinya.


Selain itu aliansi BEM juga menolak pengadaan 17 unit mobil Toyota Avanza senilai Rp3,8 miliar yang akan digunakan para wakil rakyat. Selain itu, dana sebesar Rp7,2 miliar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke PT.Peunari Tani agar segera ditarik dan kembalikan ke kas daerah karena tidak melalui PD Bina Usaha yang merupakan BUMD milik Aceh Utara.


Habibi menyebutkan, agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas pengalihan tanah negara menjadi milik pribadi anggota dewan tersebut. "Polisi harus mengusut tuntas terhadap kasus pengkaplingan tanah milik negara dijadikan menjadi milik pribadi oleh wakil rakyat Aceh Utara itu," ujarnya lantang.
Sementara, untuk menghadapi aksi mahasiswa itu, hanya beberapa anggota dewan saja yang terlihat. Tampak Ketua DPRK Saifuddin Ilyas, anggota dewan lainnya Zulfikar Rasyid dan Sayed Rifan.


Wakil rakyat itu membenarkan aset negara menjadi milik pribadi dengan mengacu Kepmendagri Nomor 152/2004, sedangkan pengunjuk rasa menggunakan Kepmendagri Nomor 17/2007.
Alasan wakil rakyat tersebut, karena saat pengalihan aset negara menjadi milik pribadi, Kepmendagri Nomor 17/2007 belum terbit.


"Sehingga kita menggunakan peraturan Kepmendagri Nomor 152/2004, walaupun sekarang sudah diubah menjadi Kepmendagri Nomor 17/2007," kata Saifuddin Ilyas, yang langsung dibantah oleh salah seorang pengunjuk rasa.


Kata seorang demonstran, Kepmendagri 17/2007 tentang pengalihan aset negara menjadi milik pribadi tidak dibenarkan lagi, apalagi menggunakan Kepmendagri nomor 152/2004 yang telah dianulir, celetuk mahasiswa itu.
Kemudian, mahasiswa juga menurunkan bendera merah putih dari tiangnya. Mahasiswa memasang bendera merah putih itu menjadi setengah tiang.


Itu dilakukan sebagai aksi duka akan sikap dewan. Mereka mengancam akan mengundang seluruh masyarakat Aceh Utara untuk berdemo bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh anggota dewan yang terhormat itu. "Kita akan undang seluruh masyarakat Aceh Utara dan berdemo disini. Kita siapkan tenda di sini, agar mereka mau mengembalikan tanah negara tersebut," tegasnya [M.Sambo]

00.57 | Posted in | Read More »

Pupuk Langka di Lhokseumawe



Lhokseumawe [AER]- Kelangkaan pupuk masih terjadi di Kota Lhokseumawe. Kelangkaan pupuk di daerah itu sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Hal itu membuat para petani dan pedagang mengeluh. Akibat kelangkaan itu, harga pupuk di pasaran juga meningkat drastis.


“Kami sangat susah mendapatkan pupuk saat ini, karena terbatasnya ketersedian di pihak distributor dan penyalur,” ujar Efendi, salah seorang pedagang pupuk di Pasar Cunda , Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Minggu (20/4).


Dia menyimpulkan kelangkaan pupuk yang terjadi di Lhoskeumawe saat ini dikarenakan kurangnya pasokan dari distributor pupuk yang ada di Lhokseumawe maupun yang dipasok dari Medan, Sumatera Utara.


Hal yang sama juga diakui Kamaruddin, pemilik Toko Mulia Tani di Pasar Peutuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Dia bahkan mengherankan, beberapa pupuk bersudsidi seperti Pupuk sp36 dan NPK seakan hilang dipasaran. Namun, pupuk jenis urea diakuinya masih tersedia stok yang cukup. “ Saya tidak tahu persis langka pupuk saat ini, namun ada isu bahwa pihak distributor di Medan menjatah setiap pupuk yang dikirm ke Aceh,” ungkap Kamaruddin.


Untuk pupuk bersubsidi seperti Urea meningkat dari harga Rp 110.000 per sak naik menjadi Rp 130.000 per sak. Untuk jenis Urea masih stabil pada harga sebelumnya Rp 60.000 sampai Rp 70.000 per sak. Sementara itu, untuk jenis NPK dijual dengan harga Rp 145.000 per sak. Sebelumnya harga pupuk ini hanya sebesar Rp 115.000 per sak.


Sementara itu, salah seorang petani di Desa Cunda, Kecamatan Muara Dua Kota Lhoskeumawe khawatir akan langkanya pupuk dipasaran. “Sebentar lagi musim tanam. Kalau langka terus pupuk, sulit. Sangat mengkhawatirkan,” sebutnya.


Amatan AER dibeberapa pusat toko perbelanjaan alat-alat pertanian harga pupuk memang sangat bervariasi. Umumnya, pedagang yang ditemui menyebutkan ada kenaikan harga 15 persen dibanding harga dua minggu lalu. Mereka mengaku tidak tahu pasti mengapa bisa terjadi kelangkaan pupuk di Kota Lhokseumawe.


Tahun 2008 ini Pemerintah Pusat sebenarnya telah menyiapkan dana untuk pupuk sebesar Rp 10 triliun. Tujuannya meningkatkan produksi beras dan swasembada pangan di Indonesia. Namun, di Aceh, kelangkaan pupuk masih terus terjadi. [Masriadi Sambo]

00.53 | Posted in | Read More »

Usaha Kue Kering Belum Diperhatikan



Aceh Utara [AER]- Usaha kecil dibidang pembuatan kue kering di Aceh Utara belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten tersebut. Padahal, usaha itu sudah berjalan puluhan tahun. Hal itu terlihat pada usaha pembuatan kue sepit, di Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. “Usaha ini sudah turun temurun kami kembangkan. Sejak nenek saya juga udah membuat kue sepit,” ujar Mutia, salah seorang pembuat kue sepit, Minggu (20/4).

Mutia menyebutkan, kegiatan itu telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, ketika mengawali usaha tahun 1960 silam, mereka masih menggunakan cetakan kue sepit dengan membakarnya di tungku bahan baku sabut kelapa.


Kini, mereka menggunakan kompor minyak tanah dan cetakan kue sepit biasa. Tidak menggunakan listrik. “Sebenarnya kami berharap pemerintah memberikan kompor gas dan cetakan listrik. Sehingga mudah dan lebih cepat selesai pembuatan kue,” ujarnya dalam logat khas Aceh.
Hal senada juga disebutkan, Sapiah, pembuat kue lainnya di daerah itu. dia berharap perhatian dari pemerintah. “Kita harap ada perhatian sedikit dari pemerintah. Jangan hanya sekedar dilihat tapi tak pernah dibantu-bantu,” sebutnya.

Mutia menyebutkan beberapa waktu lalu pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan bantuan berupa lima kilogram minyak goreng dan 25 kilogram tepung terigu. Bantuan itupun tidak diberikan begitu saja. Mereka membuat proposal untuk mendapatkan sedikit bantuan tersebut. “Kami urus proposalnya. Kita lihat berulang-ulang duluu kekantor, kapan keluarnya bantuan itu,” sebut Mutia sambil tersenyum

Dia mengatakan, pangsa pasar bisnis kue kering itu mulai berkembang. Saat ini kue itu sudah dipasarkan ke Gerugok, Bireuen, Pereulak dan sebagian besar kota kecamatan di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Semakin kondusifnya keamanan di Aceh membuat mereka mengembangkan bisnis itu. “Semuanya dengan modal sendiri. Dari biaya pembelian tepung sampai biaya mengantarkan ke toko-toko langganan kita,” kata Sapiah.

Saat ini, kendala yang dihadapi oleh pembuat kue kering di daerah itu berupa kurangnya modal usaha. Mahalnya harga bahan baku seperti tepung segitiga biru sebesar Rp 160 ribu per sak membuat mereka tidak mampu memproduksi lebih banyak. “Satu hari kami hanya bisa membuat kue sebanyak 10 kilogram kue kering. Bahannya mahal, takut tidak laku,” sebut Mutia

Harga jual kue tersebut kini mencapai Rp 30.000 per kilogramnya. “Jika dihitung seluruh biaya, hanya laba sekitar Rp 3000 per kilogram. Memang sedikit sekali untungnya, kalau hari biasa seperti ini,” ujarnya
Lebih jauh dia menyebutkan, mereka baru sedikit lega bila bulan ramadhan dan menjelang lebaran idul fitri. Penjualan meningkat. “Kalau lebaran kami bisa untung Rp 10.000 per kilonya,” ungkapnya.


Desa itu memang pembuat kue sepit. Tiga orang Kepala Keluarga (KK) di sana sejak turun temurun melakukan kegiatan ini. Entah, sampai kapan mereka harus berharap bantuan untuk mengembangkan usaha dari leluhurnya itu? Entahlah. [Masriadi Sambo]

00.49 | Posted in | Read More »

Rezeki dari Kue Sepit Semakin Sempit

SIANG itu udara panas membakar bumi. Tak kelihatan aktivitas masyarakat di Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, Minggu (20/4). Di sudut kampung itu, terdapat usaha kecil masyarakat. Ya, bisnis pembuatan kue sepit. Orang-orang di desa itu menyebutnya kue semprong. Bisnis pembuatan kue itu ternyata sudah dilakoni masyarakat disana sejak lama. “Sudah dari nenek-nenek kami dulu membuat kue ini,” ujar Mutia (20 Tahun) salah satu pembuat kue itu.

Ibu satu anak itu meneruskan usaha mertuanya, Sapiah (45 Tahun). “Kalau masyarakat di sini lebih kenal mamak saya dibanding saya. Sebut saja nama ibu saya, pasti orang-orang kampung sini kenal,” ujarnya sambil tersenyum. Menurut Mutia, keluarga mertuanya yang memperkenalkan usaha kecil itu di sana. Dia mengaku usaha itu turun temurun digeluti oleh keluarganya. Di desa itu hanya tiga Kepala Keluarga (KK) yang melakoni bisnis kue kering itu. Dua Kepala Keluarga lainnya juga keluarga Mutia.

Senyumnya ramah. Dia mempersilahkan saya minum air putih. Selembar tikar digelar di atas lantai bersemen untuk tempat kami mengobrol. Mutia mengatakan, ketika konflik masih terjadi di Aceh, usaha pembuatan kue kering itu tidak begitu menjanjikan. Bahkan, dia dan orang tuanya hanya memasok kue ke dua toko di Simpang Mulieng, ibukota kecamatan Syamtalira Aron. “Dulu hanya dua kedai yang kami titip kue. Sekarang sudah lumanyan. Perang terus mana ada yang pesan kue banyak-banyak,” sebutnya dalam logat khas Aceh.

Keamanan Aceh kian kondusif, membuat pangsa pasar kue itu semakin luas. Dia menjual kue sepit itu di jual sampai ke Simpang Keuramat, Gerugok, Peureulak dan beberapa kota kecamatan di Aceh Utara. Namun, musibah lain datang. Harga bahan baku seperti tepung segitiga biru terbilang mahal Rp 160 ribu per sak. Ditambah lagi harga gula dan minyak tanah.

Berapa besar laba sekali produksi? Mutia tersenyum. “Jet tapeugah chit hana laba idroneuh bang kue nyoe. Teuma hana but laen, kakeuh. (Memang tidak ada labanya bang kue ini. Tapi karena tidak ada kerjaan lain, ya sudahlah),” sebutnya dalam bahasa Aceh. Sesekali wanita itu membelai kepala putri pertamanya. Lalu, dia menyebutkan untuk mendistribusikannya ke sejumlah kios dan toko di Aceh Utara, Ibunya, Sapiah mengantarkan langsung ke toko tujuan. Otomatis, biaya tranfortasi juga bertambah.

Saban hari, sebut Mutia, mereka memproduksi kue sepit 12 kilogram kue sepit siap dipasarkan. “Setiap 2,5 kilogram tepung itu tiga kilogram hasil jadi. Biasanya kami membuat 10 kilogram per hari. Kalau ada pesanan bisa ditambah lagi,” sebutnya. Untuk membuat kue itu Mutia dibantu empat orang tenaga kerja. Dia menyebutkan, sistem gajinya tergantung hasil kue yang mampu dicetak. “Kalau untuk tenaga kerja, kita bayar Rp 4.000 per kilogram setelah kue dicetak,” ungkapnya.

Artinya biaya operasional pembuatan kue semakin bertambah. Dia menyebutkan, laba hanya sekitar Rp 3.000 per kilogramnya. Dua puluh tahun silam, modal awal usaha itu sebesar Rp 400 ribu. Itu untuk membeli cetakan kue sepit dan beberapa kompor untuk alat memasaknya. Saat disinggung bantuan dari pemerintah, kembali Mutia tersenyum. Wanita berkulit putih ini menyebutkan, baru-baru ini mereka menerima bantuan lima kilogram minyak goreng dan tepung sebanyak 25 kilogram. “Itupun telah kita usulkan dulu. Kita buat proposal dulu. Kita cek lagi ke kantor Dinas Sosial kalau tidak salah namanya,” sebutnya mencoba mengingat nama lembaga yang memberikan bantuan itu.

Bantuan itu tentu tidak cukup. Namun, daripada tidak ada sama sekali. Mutia mengaku senang juga menerima bantuan tersebut. “Daripada tidak ada sama sekali,” sebutnya sambil tertawa. Seminggu lalu, Dinas Sosial Aceh Utara kembali mendatangi usaha kecil itu. Mereka mengambil tiga kilogram kue untuk contoh promosi kue sepit produksi Desa Kumbang.

“Sebenarnya yang sangat kami harapkan, ketiga pembuat kue disini, yaitu agar pemerintah membantu kompor gas dan cetakan kue sepit elektrik. Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah membantu tepung dalam jumlah besar. “Sekarang udah ada alat cetak kue sepit listrik. Tapi tak ada uang, kami tak sanggup membeli. Padahal, kalau ada alat itu pasti lebih mudah,” harapnya.

Usaha itu telah dilakoni turun temurun. Dari membuat kue sepit dengan membakarnya ditungku dan sabut kelapa sampai ke kompor. Kini, mereka berharap mesin cetak elektrik. Adakah yang peduli dengan bisnis kecil di pedalaman itu? Entahlah. [masriadi sambo]

21.05 | Posted in | Read More »

Yang Berkreasi Yang Dilupakan



“Sampai sekarang belum ada bantuan yang pernah saya terima,” ketus Iwan Sunarya, Sabtu (19/4) warga Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Usianya muda. Baru 20 tahun. Merintis bisnis kerajinan peci Aceh di desa itu sejak tahun 2002 silam. Ketika saya temui, dia baru saja menyelesaikan sebuah peci dengan motif rencong Aceh. Senyumnya ramah menyambut kedatangan saya.

Suara mesin jahit terdengar jelas di kios kecil yang disewanya. Kios ukuran 3 x 4 meter itu terletak dipinggir jalan desa itu. Untuk menuju kesana, dapat melalui Simpang Teupin Punti. Ikutilah jalan itu, sekitar tiga kilometer temukanlah usaha peci khas Aceh itu disana. Di desa itu ada tiga orang pengrajin peci berbagai motif khas Aceh. Tangan Iwan Sunarya telaten menjahit peci-peci itu. Sesekali dia berhenti. Memperhatikan hasil jahitannya. Jika rapi, senyumnya mengulas. Lalu mengambil gunting dan memotong sisa benang yang menempel di peci tersebut.

Puluhan peci yang siap di pasarkan diatur rapi dalam rak kecil disamping kiri mesin jahitnya. Usaha itu masih menggunakan mesin jahit model zaman dulu. Belum menggunakan mesin jahit yang dialiri aliran listrik. “Masih menggunakan mesin manual. Tidak ada modal. Harap pemerintah, sampai sekarang belum ada bantuan,” ujar lajang berkumis tipis itu.

Iwan memulai kerajinan itu dengan modal empat mesin jahit. Dia merogoh kocek sebesar Rp 7 juta untuk memulai usahanya. Ketika itu, dia masih menimba ilmu di SMA Negeri 1 Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Sekitar lima kilometer dari kampungnya. Sejak masih remaja dia telah memikirkan lapangan kerja untuk teman-temannya. “Saya pikirkan dengan buka usaha ini, pasti menciptakan peluang kerja baru. Jadi, bisa sedikit mengurangi angka pengangguran,” ujarnya diplomatis. Iwan memang gemar menjahit. Dia juga mendisain motif peci-peci untuk dijahit teman-temannya.

Benar saja, saat ini dia mempekerjakan tiga orang untuk menjahit puluhan peci Aceh itu setiap hari. Iwan Sunarya senang bisa membantu sesama. Pria yang lama mondok di Pesantren Budi Teupin Punti, Aceh Utara mengaku usahanya sedikit berkembang. Kini, pasaran peci itu sudah sampai ke Aceh Timur, Bireuen dan Aceh Utara. Harga jual peci itu bervariasi. Tergantung kain yang digunakan. Standarnya, dia menjual dengan harga Rp 23.000 per peci.

Iwan mengaku, baru-baru ini, beberapa orang yang mengaku akan memberikan bantuan kredit Peumakmu Nanggroe sempat mengunjungi usaha kecil miliknya. Namun, hingga saat itu, kredit yang dijanjikan itu tidak pernah diterimanya.
Dia berharap, agar pemerintah memperhatikan pengrajin kecil di Aceh Utara. Kata dia, sejauh ini belum ada bantuan sedikitpun dari Pemerintah Aceh Utara. Padahal, peci khas Aceh telah digemari oleh pasaran nasional. “Saya harap pemerintah melihat usaha kecil yang ingin berkembang. Saya sangat berharap pemerintah memberikan bantuan modal usaha,” harapnya.

Sore kian merangkak menjemput senja. Iwan sibuk merapikan beberapa peci miliknya dan berkreasi besok pagi dengan puluhan peci. Iwan Sunarya, yang berkreasi yang terlupakan. [masriadi sambo]

21.01 | Posted in | Read More »

Kadin Kembangkan Penggemukkan Sapi

Aceh Utara, [AER] - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Utara mengembangkan penggemukan sapi di Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Pengembangan agribisnis itu didasari atas potensi peternakan yang memadai di kabupaten tersebut. “Dahulu Aceh dikenal sebagai pensuplai sapi untuk sumatera dan sebagian Indonesia. Makanya, sekarang kita ingin kembalikan kejayaan itu kembali,” ujar Basri Yusuf, Ketua Kadin Aceh Utara, Jum’at (18/4).

Penggemukan sapi tersebut diberi nama program pengembangan pertanian terpadu. Program itu, sebut Basri, sudah direncanakan beberapa waktu lalu. Namun, karena ketiadaan modal maka program itu ditunda oleh pihaknya. Saat ini, sedikitnya 80 ekor sapi dan kerbau digemukkan di daerah tersebut.

Pusat pengembangan pertanian terpadu itu diresmikan oleh Bupati Aceh Utara, Ilyas A.Hamid, Rabu (16/4) lalu. Ilyas A. Hamid, menyebutkan sangat mendukung program tersebut. “Saya harap semua camat dilingkungan Pemerintah Aceh Utara mengikuti jejak pengembangan pertanian terpadu ini,” ujarnya ketika meresmikan acara tersebut. Basri mengungkapkan, di lokasi pertanian terpadu tersebut direncanakan juga dikembangkan lahan perkebunan jagung.

“Jadi kotoran sapi bisa untuk pupuk jagung. Dan, limbah jagung bisa untuk pakan sapi-sapi ini,” ujarnya. Inilah yang disebut Basri,sebagai usaha agribisnis yang menjanjikan di Aceh Utara.

Namun, karena masyarakat pemilik lahan persawahan tidak memberikan izin, maka untuk mengembangkan jagung dipindahkan ke Kecamatan Muara Batu seluas 30 hektare. Saat ini, untuk Indoneseia, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai penghasil sapi terbesar. Daging sapi dari propinsi tersebut dijual keseluruh propinsi di Indonesia, termasuk Aceh. Untuk menutupi kebutuhan nasional, Indonesia masih mengimpor daging sapi sebanyak 400 ribu kilogram per tahun dari Australia.

Tingkat konsumsi masyarakat Aceh saat ini terbilang masih rendah. Data dari Dinas Peternakan Aceh Utara menyebutkan, hanya 12.000 ekor sapi yang dikonsumsi setiap tahun di Aceh Utara. “Kita yakin, dengan begini Aceh akan kembali menjadi lumbung ternak seperti zaman dulu,” sebut Basri optimis. Pengembangan pusat pertanian terpadu itu didukung oleh Bank Indonesia, Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe serta Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.

Basri menyebutkan, setiap masyarakat dapat menitipkan ternaknya di lokasi penggemukkan sapi tersebut. Syaratnya harus dilakukan secara berkelompok. [Masriadi Sambo]

08.32 | Posted in | Read More »

Mewariskan Budaya Lewat Tulisan




BUDAYA
adalah kebiasaan yang telah terjadi turun temurun dalam komunitas tertentu. Budaya ini dapat berupa seni, tari, adat dan lain sebagainya. Aksi klaim mengklaim budaya sedang marak di tanah air. Setelah rasa sayange diklaim sebagai budaya milik Malaysia, kemudian menyusul Reong Ponorogo juga diklaim milik negeri jiran itu. Lalu ada apa dengan Indonesia dan komunitas masyarakat di Negara ini.


Budaya Indonesia terlihat begitu rapuh, mudah di klaim oleh Negara lainnya. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi budaya di seluruh Indonesia. Kita tahu, Indonesia kaya akan ragam etnis dan budaya yang sebagian besar sudah jarang digunakan oleh masyarakatnya. Degradasi budaya terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini.

Contoh kecil saja, sangat sedikit masyarakat yang bangga berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Misalnya, orang Aceh menggunakan bahasa Aceh, Batak menggunakan bahasa Batak dan orang Minang menggunakan bahasanya sendiri. Seakan bahasa itu tenggelam dalam gemerlapnya budaya cosmo yang sedang meraja di Indonesia.
Slogan menjaga budayapun seakan hanya patut ditabalkan pada orang tua renta dengan uban penuh diatas kepala.


Ini yang menjadi aneh. Sangat sedikit remaja yang mengerti akan budayanya. Bahkan untuk alat musik dan lagu daerah juga mengalami yang sama. Seakan musisi kita tenggelam dalam gemerlapnya lirik-lirik Hindustan dan Barat yang sedang menjadi tren. Seakan originalitas musik itu sudah tak ada lagi, hilang begitu saja.


Lalu, sekarang saatnya merenung. Merenung untuk mencoba memperbaiki budaya negeri ini. Tidak adil rasanya menyalahkan satu pihak, semua kita salah dalam kasus ini. Departemen, dinas dan masyarakat juga memiliki kesalahan dengan kadar sendiri. Salah untuk tidak melakukan tranformasi budaya pada generasi muda daerahnya masing-masing. Dalam tulisan ini saya memberikan beberapa alternatif untuk mentransformasi budaya; Pertama, mari mulai menulis ulang budaya lokal yang berkembang secara turun temurun dikalangan masyarakat. Bukankah budaya menulis ini sudah diperkenalkan Gutenberg si penemu mesin cetak di Eropa itu.


Lalu, kini malah sebaliknya, kita tabu menulis untuk menyelamatkan budaya. Bahkan komunitas menulis sangat sedikit jumlahnya diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat mengelilingi beberapa propinsi di Indonesia. Hanya dua atau tiga komunitas menulis yang eksis di setiap propinsi. Bukankah ini angka yang sangat menyedihkan?


Untuk itu, saya pikir menyiasati minimnya komunitas menulis di negeri ini, maka harus ada upaya untuk menerbitkan buku-buku budaya oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bulan lalu, saya dengan beberapa pegiat budaya asal Medan turut menggarap buku budaya di Aceh Selatan. Dimana dalam buku itu, terlihat jelas bagaimana adat dan budaya masyarakat yang dijuluki kota naga itu. Toh, sampai saat ini, masih sangat minim literatur budaya dari daerah yang dikenal dengan legenda Tuan Tapa tersebut.


Sepertinya, pemerintah daerah disana mulai menyadari pentingnya tranformasi budaya melalui tulisan. Bahasa tulisan sudah menjadi rahasia umum bertahan lama dan dapat dijadikan dokumen ilmiah. Sedangkan, tradisi kita saat ini dengan lisan, hanya mampu di dengar dan sedikit diingat. Namun, sayangnya pemerintah daerah lainnya masih lupa akan hal yang satu ini. Jika setiap tahun diterbitkan buku soal budaya yang membedah khusus tema tertentu, maka budaya akan terjaga dengan sendirinya. Misalkan saja, tahun ini akan diterbitkan buku tentang adat pernikahan di salah satu daerah, tahun depan diterbitkan seni musik didaerah tersebut begitu seterusnya. Dengan begitu, budaya cosmo yang merasuk kerelung generasi muda kita akan terimbangi dengan sendirinya.


Tentunya, menulis dan menerbitkan buku saja tidak cukup. Perlu di ingat, kesan buku budaya adalah bacaan yang membosankan perlu untuk menjadi perhatian tim penulisnya. Layaknya buku budaya yang diterbitkan sekarang ini harus mengacu pada bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca dan dikemas dengan bahasa bertutur yang menarik. Tujuannya tidak lain, agar buku tersebut menjadi santapan yang lezat, bukan malah santapan yang membuat pusing. Ini dikarenakan, remaja saat ini terbiasa dengan budaya visual (tampilan gambar). Tak ada salahnya menampilkan gambar pendukung tulisan dalam buku itu. Jangan takut dikatakan buku kurang ilmiah, karena menampilkan sekian banyak gambar. Toh, esensi buku itu sendiri sudah ilmiah, karena ditulis dengan bukti-bukti sejarah dari berbagai sumber.

Kedua, sekolah merupakan tempat yang subur untuk membudayakan menulis. Saat ini, budaya ini belum berkembang dan populer di Indonesia. Hanya sebagian saja, sekolah-sekolah di Jakarta yang mewajibkan siswanya membaca sekian daftar buku-buku sastra dan budaya. Sedangkan untuk Sumatera, termasuk Aceh, ini bahkan belum dilakukan. Saya sempat beberapa kali turut memberikan materi pelatihan menulis kreatif di sekolah-sekolah Lhokseumawe, hasilnya pelajar-pelajar disekolah itu mengaku sangat jarang membaca buku budaya. Alih-alih untuk menulis, membaca saja susah dan malas. Tidak adil, jika menyalahkan murid-murid disekolah. Sepertinya, ada sinkronitas antara murid dan guru bahasa Indonesia. Sebagian sekolah memiliki guru bahasa yang aktif mengajak siswa berdiskusi soal budaya dan sastra. Hasilnya, siswa mereka mampu menulis bahkan menjuarai beberapa perlombaan di Aceh. Nah, untuk itu, peran guru perlu ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, perlu juga memperbanyak referensi bacaan di perpustakaan sekolah. Ingat, pembudayaan menulis di sekolah jangan sampai membuat pelajar kaku dan bosan dengan materi yang disampaikan. Buatlah mereka fatner dan bukalah forum diskusi seluas-luasnya. Tidak ada yang lebih cerdas, karena hakikatnya kemampuan manusia sangatlah terbatas. Terkadang, guru ego menganggap dirinya lebih pintar dan membantah apa yang disampaikan muridnya. Jika begini, bukan proses belajar-mengajar namanya. Namun, proses pemaksaan kebenaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Ini akan membunuh semangat muda mereka untuk menulis.

Ada satu komunitas menulis di Banda Aceh yang menerapkan interaksi dengan siswanya. Sekolah Menulis Dokarim namanya. Sekolah yang mengusung nama sastrawan Aceh zaman dulu itu menerapkan sistem terbuka untuk siswa-siswanya. Bahkan, terkadang, siswa itu sendiri bisa menjadi fasilitator dalam kelas mereka. Toh, kemampuan membaca kita sangat terbatas. Terkadang, ada materi budaya yang belum dibaca oleh sang guru, sedangkan siswanya sudah membaca lebih dulu. Format sekolah menulis ini layaknya menjadi inspirator untuk seluruh komunitas menulis di Sumatera. Selain itu, mereka menerbitkan satu buku sebagai kumpulan “skripsi” untuk setiap angkatan. Dalam buku tersebut, siswa diberikan tugas menulis dengan tema yang disukainya. Lagi-lagi, buku menjadi penting untuk menjaga budaya. Dan ini juga diakui oleh Fauzan Santa-sang rektor sekolah itu.


Ketiga, membudayakan menulis dari orang tua. Kita tahu, celah pertama untuk anak adalah orang tua dan keluarganya. Sangat sedikit orang tua yang menilai bahwa menulis itu penting. Seakan-akan menulis hanya wajib dilakukan oleh para professor di perguruan tinggi dengan segudang teori. Ini anggapan yang salah. Bukankah menulis juga akan dialami ketika menjelang akhir studi di perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa wajib menulis tugas akhir atau skripsi bukan? Sesungguhnya menulis adalah kebutuhan global. Untuk itu, pesan orang tua dengan mewajibkan anaknya menulis adalah satu dasar yang sangat berharga untuk menjaga budayanya sendiri. Mari membudayakan menulis di kalangan keluarga. Jika begini, maka klaim-klaim Negara lain atas budaya bangsa ini tidak akan terjadi lagi. Karena apa, karena kita telah menuliskan budaya kita dan menerbitkannya dalam bentuk buku budaya, fiksi dan sastra.

Diakhir tulisan ini, saya hanya ingin menyebutkan semua pihak yang menghirup nafas di dunia ini harus membudayakan menulis. Bahkan, pemerintah seharusnya mencanangkan gerakan menulis budaya secara nasional. Tujuannya untuk menjaga budaya bangsa yang sangat varian ini. Menjaga budaya adalah menjaga jati diri bangsa. Semoga bangsa ini mampu menjaga budayanya, melalui tinta dan pena. Semoga. [Masriadi Sambo]


20.26 | Posted in | Read More »

Afdhal Berikan Modal Usaha Khusus Perempuan


Lhokseumawe [AER]. Binis kaum hawa tampaknya semakin menggeliat di Kota Lhokseumawe. Salah satunya dapat dilihat kegiatan bisnis di Koperasi Syariah, Baitul Qirat (BQ) Afdhal Lhokseumawe.
Mereka memberikan modal usaha khusus untuk kaum perempuan dan tidak meminta jaminan apapun dari nasabah yang diberikan pinjaman. “Itu kekhasan kita. Kita tidak meminta anggunan dari para nasabah. Namun, kita yakinkan benar mereka jujur dan akan mengembalikan pinjaman,” sebut Cut Eldinayanti, pimpinan lembaga keuangan mikro tersebut, Kamis (17/4)
Lebih jauh dia menyebutkan, usaha yang dirintisnya sejak sepuluh bulan lalu itu kini telah memiliki 1.800 orang nasabah. Pinjaman mereka nasabah tersebut diakuinya sangat bervariasi.
Icut, panggilan akrab perempuan berkacamata itu menyebutkan pihaknya mengorganisir kelompok untuk memberikan pinjaman modal usaha. “Kita organisir kelompok. Satu kelompok sampai 20 orang. Mereka bisa tentukan sendiri kelompoknya. Kita datangi kampung-kampung dan menjelaskan pinjaman yang kita berikan tidak memakai anggunan,” paparnya

Saat disinggung mengapa memberikan pinjaman khusus pada kaum perempuan, Icut mengatakan pertimbangan pihaknya bahwa kaum perempuan relatif jujur dalam mengembalikan pinjaman usaha. Dia mengaku, dari 1.800 orang nasabah, hanya 20 orang yang menunggak. “Tingkat pengembalian kita sampai 99 persen. Sebelum lebaran tingkat pengembalian kita pernah sampai 100 persen, ini luar biasa,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh itu.

Dengan dibantu 27 orang stafnya, kini BQ Afdhal telah membuka cabang di Matang Geulumpang Dua, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara. Direncanakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuka cabang di Kabupaten Bener Meriah dan Lhoksukon. “Saya yakin, kalau kita ikhlas mengembangkan bisnis ini, para perempuan Aceh yang memulai bisnis kecil-kecilan akan maju dan ekonominya lebih baik,” katanya.

Dia menargetkan akhir tahun 2008 mendatang, pihaknya mampu menarik 10.000 nasabah dari seluruh cabang usaha yang dimiliki oleh BQ Afdhal. “Kita target 10.000 nasabah akhir tahun ini. Semoga berhasil. Ya, dengan pola tanpa anggunan kita optimis ini dapat diterima masyarakat,” ujarnya. [Masriadi Sambo]

20.21 | Posted in | Read More »

Mungkinkah UKM Berjaya di Aceh?



PASKAPERJANJIAN damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki medio 2005 silam, banyak kemajuan yang terjadi di Aceh. Masyarakat telah berani melakukan aktivitas siang dan malam hari. Hal itu dikarenakan tingkat kemanan kian kondusif di bumi serambi mekkah itu. Aceh dikenal karena dua hal yaitu konflik dan tsunami.

Kedepan, banyak pihak berharap aceh dikenal karena kemandirian ekonomi mikro. Kini sedikit demi sedikit nadi-nadi bisnis mulai berdenyut. Ini dapat dilihat ketika malam hari, tempat jajanan malam kian menjamur di Lhokseumawe dan Aceh Utara, bahkan beberapa kota lainnya di Aceh.
Namun, ironisnya, berkah perjanjian damai itu tidak mampu berbuat banyak pada para pegiat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Aceh. Buktinya, sampai saat ini, belum ada kemajuan berarti dari bisnis-bisnis tersebut. Beberapa kasus misalnya, seperti pengrajin peci khas Aceh di Geudong, Aceh Utara. Pangsa pasar industri kerajinan itu masih seperti dulu. Belum berkembang. Hal itu juga terjadi dengan pengrajin kuali tanah (beulangong tanoh) dan pembuat parang (pande besi) di Kecamatan Tanah Pasir.
Pola penjualan dan cara promosi mereka, masih menggunakan pola lama dan sangat klasik sekali. Bisnis itu dikenal secara alami. Dari mulut ke mulut orang-orang yang berkunjung ke kampung itu.
Secara khusus, ada beberapa hal yang mengakibatkan UKM di Aceh belum berkembang. Konflik menjadi salah satu faktor yang melumpuhkan para pebisnis UKM di Aceh. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah UKM-UKM di Aceh belum menggunakan manajemen kemasan yang baik. Saat ini,menjadi persoalan umum, UKM di Aceh dan Sumatera Utara tidak menggunakan kemasan yang bagus untuk produk mereka. Alasan yang digunakan para pegiat bisnis kecil ini yaitu mahalnya biaya produksi jika menggunakan kemasan yang menarik.
Padahal, kemasan itu sendiri mengikuti sistem percetakan. Dalam dunia percetakan dikenal, semakin banyak kertas yang dicetak maka semakin kecil biaya yang dikeluarkan. Untuk membuat kemasan yang indah serta menarik perhatian konsumen tidaklah mesti menggunakan cetakan lux yang mengkilap. Cukup menggukanan disain yang sederhana namun kaya akan nilai estetis. Dengan sedikit kolaborasi warna tentunya kemasan tersebut akan terlihat indah dan menarik. Dengan begitu, biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin untuk membuat kemasan yang baik, indah dan menarik perhatian konsumen.

Bukankah, ketika melihat satu produk, konsumen tertarik jika kemasannya menarik. Jika tidak menarik, Anda atau saya mungkin tidak akan pernah membeli produk tersebut. ini yang tidak diperhatikan oleh para pegiat UKM di Aceh, juga Medan, Sumatera Utara. Sekali lagi, kemasan yang menarik tidak mesti mengkolaborasikan sepuluh warna didalamnya? Cukup satu atau dua warna saja.

Ini yang dilakukan para UKM di Yogyakarta. Sehingga, UKM disana menjadi UKM yang mandiri.
Selain itu, UKM di Aceh belum mengorganisir diri dalam sebuah wadah organisasi. Perjuangan tak akan mulus bila tidak ada lembaga tempat bernaung yang mengadvokasi permasalahan yang sedang diperjuangakan. Pemerintah tidak akan mendengarkan suara-suara pebisnis yang tertindas ini (UKM), bila mereka sendiri tidak mengorganisirnya dalam satu wadah tertentu. Tahun lalu, sebuah NGO luar negeri asal Swis, Swiscontack memfasilitasi berdirinya aliansi Pusat Informasi Bisnis (Pinbis) di seluruh Aceh. Acara itu dipusatkan di Banda Aceh dan membentuk Pinbis diseluruh kabupaten/kota di Aceh. Ini langkah awal yang baik untuk membangun ekonomi mikro di negeri ini.
Banyak keuntungan yang dapat diraih dari sebuah organisasi ini. Katakanlah, para pegiat bisnis peci mendirikan aliansi pengrajin peci, begitu juga pegiat binis tukang obat dan lain sebagainya. Paling tidak, melalui organisasi itu mereka bisa memperjuangkan kepentingan mereka pada pemerintah. Perjuangan ini misalnya meminta pemerintah untuk mengurus hak paten produk khas Aceh ke Jakarta.

Mengurus hak paten tidak dapat dilakukan secara perseorangan, jika usaha itu dalam kategori usaha kecil. Hak paten hanya bisa diurus secara perorangan bila usaha itu tergolong dalam usaha berskala besar. Padahal, kita tahu Aceh kaya akan usaha kecil dengan kekhasan bumi Iskandar Muda ini. Nah, ini dapat diperjuangkan melalui organisasi tersebut dengan mendesak Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Propinsi Aceh membantu mengurus hak paten tersebut.
Perlu diingat Jurnalis saja yang notabene sebagai agen control sosial dan pendukung pilar demokrasi untuk memperjuangkan kebebasan pers melebur dalam satu wadah tertentu seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan lain sebagainya. Manfaat lain dari aliansi bisnis ini yaitu dapat menyamakan harga jual pada konsumen.

Dengan seragamnya harga jual, maka akan timbul persaingan bisnis yang sehat antar pegiat UKM itu sendiri. Persamaan harga juga akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang dihasilkan oleh para UKM. Konsumen tidak akan memilah mana yang mahal dan mana yang murah dari produk UKM itu sendiri. Jika ini terjadi di Aceh, maka peningkatan pendapatan para UKM akan meningkat dengan sendirinya. Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah UKM di Aceh akan kembali berjaya seperti masa-masa lahirnya kongsi (kamar dagang Aceh) medio penjajahan dulu. Semuanya tergantung para pelaku bisnis dan niat baik pemerintah untuk mendukungnya. Mari menyatukan diri untuk kemajuan bersama, kemajuan ekonomi Aceh yang mandiri serta kejayaan UKM di Aceh. Semoga. [Masriadi Sambo]

20.18 | Posted in | Read More »

Blog Archive

Recently Commented

Recently Added