Pemerintah Kota Lhokseumawe, tahun 2008 ini mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan gampong (desa) di empat kecamatan dalam wilayah itu. Alokasi anggaran pembangunan desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37/2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). “Alokasi dana itu sesuai dengan Permendagri 37/2007.

Ini untuk memantapkan kemandirian desa. Itu tujuannya,” sebut anggota DPRK Lhokseumawe, Anwar Haiva kepada acehmagazine.com, Sabtu (26/4).Dia menyebutkan, masing-masing desa di Kota Lhokseumawe harus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Sementara itu, anggota DPRK Lhokseumawe, lainnya Junaidi Arsyen menyebutkan dana sebesar Rp 5 Miliyar itu telah dialokasikan dalam APBD tahun 2008. Namun, kata dia, untuk tahun 2008 setiap desa tidak lagi mendapatkan jumlah anggaran yang sama.

Tahun 2007 lalu, seluruh desa di Lhokseumawe mendapatkan dana pembangunan desa itu sebesar Rp 100 juta untuk setiap desa. “Dana tahun ini tidak disamakan lagi seperti tahun lalu. Sekarang jumlahnya berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya,” sebut Junaidi.

Kata dia, anehnya sesuai aturan Permendagri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) itu tidak bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem pengembalian dana secara bergulir. “Ini menyalahi aturan. Tahun lalu, kebayakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa itu digunakan ke pemberdayaan ekonomi dengan sistem dana bergulir,” sebutnya.

Untuk itu, pihak DPRK Lhokseumawe tahun 2008 ini menegaskan dana pembangunan desa tersebut hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kedepan honor alokasi pengurus desa dan pembangunan infrastruktur desa juga dialokasikan melalui dana itu,” sebutnya. Saat ini sedikitnya 52 desa berada dalam wilayah Kota Lhokseumawe. [M.Sambo]

Publis Oleh Dimas Sambo on 22.48. Filed under PASE UPDATE . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response