Aceh Utara Paskagas [1]

PIM Jalan Terus, Provit Lain Tutup Buku

TAHUN-tahun sulit akan membalut Pemerintah Aceh Utara. Pasalnya, sejumlah proyek vital di Kecamatan Dewantara, telah mengakhiri masa operasinya. PT Kertas Kraf Aceh resmi menutup operasi, sejak awal tahun lalu. PT Arun, NGL akan mengakhiri produksi 2010 atau 2014 lalu, sesuai rencana operasional perusahaan itu. PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) ditutup tahun 2005 silam. PT Humpus Aromatic, bahkan tidak beroperasi sejak didirikan tahun 1994 dan dinyatakan ditutup akhir tahun 2007 silam. Kini, hanya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Arun yang masih beroperasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Sekretaris Perusahaan PT PIM, Usman Mahmud, kepada Kontras, menyebutkan pasokan gas sebagai bahan baku pengolahan pupuk urea di perusahaan itu sudah ada sampai akhir tahun ini. Usman, menyebutkan kini mesin produksi PIM 1 dan PIM 2 telah dioperasikan. “Sampai akhir tahun kita akan beroperasi. Gas untuk tahun 2009 telah tersedia, delapan kargo,” terang Usman. Gas itu diberikan oleh BP Migas. Usman menyebutkan, untuk tahun 201, pihaknya juga telah mendapatkan lampu hijau dari BP Migas. “Komitmen denagn BP Migas sudah ada untuk tahun 2010.

Idealnya, untuk beroperasi secara maksimal, PIM membutuhkan 12 kargo gas. “Komitmen sudah ada. Namun, belum dipastikan kapan akan disuplai oleh BP Migas untuk tahun 2010 ini. Kami yakin, PIM akan terus beroperasi, melihat komitmen BP Migas untuk mensuplai gas,” terang Usman.

Selama ini, masalah yang seringkali menjadi kendala PT PIM adalah tidak adanya suplai gas ke perusahaan itu. PIM hanya mampu membeli gas dengan harga US$ 5 per mmbtu. Pasokan gas untuk PIM akan aman bila tahun 2010 mendatang, Blok A, milik Medco di Langsa, beroperasi. Gas Blok A, ini pula yang diharapkan PIM untuk bisa disuplai ke perusahaan itu. Tentu dengan harga yang mampu dibeli perusahaan itu senilai US$ 5 per mmbtu.

Usman mengatakan, pasokan pupuk dipastiskan aman ke petani di Aceh tahun ini. Tahun ini, PIM mampu memproduksi pupuk sebanyak 566.000 ton per tahun. Maksimal mencapai 811.000 ton per tahun.

Namun, saat disinggung kontribusi ke daerah Aceh Utara, Usman mengatakan tidak mengetahui persis nilai rupiah. Dia mengatakan, setoran pajak diberikan pada pemerintah daerah. Sedangkan, setoran bagi hasil migas disetorkan pada pemerintah pusat. Dana itu, akan dibagi ke pemerintah Aceh Utara. “Angka rupiahnya saya lupa berapa pajak kita setorkan per tahun ke Aceh Utara. Itu yang tahu persis bagian keuangan kantor. Saya tidak ingat angkanya. Namun, perlu diingat, multi efek hadirnya proyek vital sangat membantu Aceh Utara,” kata Usman. Dia mencontohkan, saat ini PIM mempekerjakan 1.060 tenaga kerja organik, dan 2.000 tegaka kerja non organik. “Tenaga kerja itu saja sudah mampu mengurangi jumlah pengangguran di Aceh Utara. Bayangkan, kalau semua proyek vital tutup, maka beban Aceh Utara akan bertambah,” kata Usman.

Pemerintah Aceh Utara, saat ini mendapatkan dana bagi hasil migas terbesar di Aceh. Wajar saja, karena daerah ini merupakan daerah penghasil minyak bumi dan gas. Tahun 2009, Aceh Utara memperoleh tambahan dana bagi hasil dan otonomi khusus sebesar Rp 1, 89 triliun, tahun 2007 lebih kecil sebesar Rp 400 miliyar lebih. UU Pemerintah Aceh mengamanahkan, agar daerah penghasil lebih banyak mendapatkan dana bagi hasil migas. Namun, semua itu disesuaikan dengan produksi gas di daerah tersebut. Semakin kecil produksi, dan semakin kecil jumlah perusahaan yang beroperasi, maka pendapatan dari sector ini pun akan semakin kecil.

ENI Menunggu BP Migas
Sementara itu, harapan dari Pemerintah Aceh Utara, bisa mendapatkan bagi hasil gas tetap. Hal ini seiring dengan rencana perusahaan ENI Indonesia melakukan ekplorasi minyak dan gas di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Di daerah itu, menurut ENI terdapat tiga sumur yang memiliki gas.

Kepala Community Relations Officer ENI Indonesia, Didiek Djatiwaluyo, dihubungi Kontras per telepon, menyebutkan ENI belum mendapatkan lampu hijau dari BP Migas untuk memulai ekplorasi. “Kita belum melakukan produksi. Plant of Development (PoD) kita masih pada BP Migas. Kita belum bisa pastikan kapan,” kata Didiek.

Dia menyebutkan, setelah PoD diberikan oleh BP Migas baru akan memulai operasional anak perusahaan yang diberi nama ENI Krueng Mane. Didiek juga membantah bahwa ada kabar perusahaan itu telah merekrut tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. “Ah, tidak. Tidak ada. Kita belum beroperasi mas. Mana mungkin rekrut tenaga kerja,” kata Didiek dengan logat khas bahasa Jawa.

Terancam Bangkrut
Informasi dihimpun, hasil Musrenbang Pemkab Aceh Utara diketahui jumlah pendapatan tahun 2010 hanya sekitar Rp 660 miliar. Dari dana ini nantinya diperuntukkan untuk belanja pegawai mencapai Rp 580 miliar. Sementara sisanya nanti baru akan dipakai untuk belanja pembangunan atau untuk belanja lainnya.

Bahkan kondisi ini jelas terlihat dari realisasi pendapatan pada tahun 2009. Jumlah penerimaan anggaran pendapatan tahun 2009 Kabupaten Aceh Utara Rp 721.064.621.296. Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan setelah perubahan APBD tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp 263.277.443.932 atau sebesar 26,75 persen. Sementara itu penurunan tampaknya kembali terjadi pada tahun 2010 nanti. Dengn begitu, daerah ini terancam bangkrut. Ditambah lagi, pendapatan sector migas akan terus berkurang, sesuai dengan produksi gas di daerah tersebut. [masriadi]

Publis Oleh Dimas Sambo on 01.01. Filed under ACEH BISNIS, Feature . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response