Laporan Masriadi
KONTRAS
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase telah diaudit oleh auditor independen. Kabarnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Provinsi Aceh juga telah beberapa kali mendatangi perusahaan itu untuk melakukan audit. Audit itu dilakukan secara menyeluruh. Benarkah banyak ditemukan dugaan penyimpangan? Bagaimana pula dengan kinerja BUMD lainnya?

PARLEMEN Aceh Utara mulai mempertanyakan laba badan usaha milik daerah (BUMD) di kabupaten itu. Pasalnya, sejauh ini belum diketahui seberapa besar laba yang disetor ke pemerintah daerah dari BUMD itu. Saat ini tercatat Aceh Utara memiliki BUMD, yang sebagian dikelola di bawah PD Bina Usaha, yaitu PT Lombarteks di Rancong, Kecamatan Muara Satu, Tangki CPO di Pelabuhan Krueng Geukuh, PT Hotel Lido Graha, PT Nort Aceh Airline dan Kapal Marisa. Selain itu, ada juga PT BPR Sabe Meusampe, dan PDAM Tirta Mon Pase.

Perusahaan itu diminta kalangan dewan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan rugi laba ke gedung parlemen Aceh Utara. Ada lah Komisi C, bidang anggaran yang akan memanggil seluruh direktur utama perusahaan itu. Dua orang anggota Komisi C, DPRK Aceh Utara, Thantawi dan Tengku Subki Elmadny menyorot tajam seluruh BUMD itu. “Kita akan panggil semua Dirut BUMD di Aceh Utara. Kita ingin tahu, bagaimana posisi perusahaan itu. Sehat atau tidak,” kata Thantawi, diamini oleh Tengku Subki, kepada Kontras, baru-baru ini.

Tengku Subki menyebutkan, idealnya seluruh perusahaan menyerahkan laporan rugi laba kepada legislatif. “Jika tidak, maka kita tidak tahu apakah itu laba atau rugi. Jika rugi, mengapa disuntik modal lagi. Harus ditutup saja,” kata Subki. Dia menyebutkan, setiap kali pergantian direktur utama, diharapkan ada auditor yang melakukan audit perusahaan. Sehingga, direktur yang baru tidak menerima “dosa warisan’ dari direktur sebelumnya.

“Kalau BUMD tidak menyerahkan laporan sebelum kita memulai masa persidangan 2010, maka kita tidak akan berikan suntikan modal lagi,” terang Subki. Dia menyarankan, perusahaan yang tidak sehat itu lebih baik dikelola oleh pihak ketiga, dengan sistem bagi hasil. “Misalnya, bagi hasil dengan pemerintah daerah. Kita dapat Rp 1 miliar misalnya per tahun. Ini lebih jelas, dibanding dikelola sendiri tapi hasilnya tak jelas,” kata Thantawi.

Beberapa perusahaan milik pemkab Aceh Utara itu dituding selama ini tidak transparan. Tidak jelas berapa untung, juga tidak jelas berapa ruginya setiap tahun. Yang pasti, permintaan suntikan dana APBK hampir selalu menyertai setiap pengesahan anggaran. Seorang mantan pejabat di Aceh Utara kepada Kontras mengatakan, perusahaan-perusahaan itu seperti benalu yang menggerogoti APBK. “Sejatinya bisa menguntungkan kalau dikelola secara profesional, akan tetapi ini tidak dilakukan,” kata mantan pejabat ini seraya meminta tidak disebutkan namanya.

Kontras juga coba menelusuri persoalan di PDAM Tirta Mon Pase. Kabarnya, perusahaan itu telah melakukan audit internal, pascapelantikan Direktur Utama yang baru, Zulfikar Rasyid. Audit PDAM dilakukan oleh auditor independen dari Kantor Rizal Yahya M Ec, CPA, tertanggal 15 Oktober 2009. Hasilnya, tunggakan rekening konsumen hingga kini mencapai Rp 13 miliar. Selain itu, utang perusahaan pada sejumlah toko di Aceh Utara mencapai Rp 25. 560.000. Utang pada rekanan yang belum dibayar hingga kini Rp 279.530.000.

Beban operasional yang harus dibayar Rp 294.161. 974. Piutang karyawan sebesar Rp 24.700.000. Sedangkan total aktiva tetap perusahaan berupa tanah, instalasi sumber air, gedung, dan lain sebagainya sebesar Rp 53. 120.428.227. Uang tunai milik perusahaan saat ini disimpan pada Bank BPD dengan nomor rekening 010.358.001-8 sebesar Rp 2 juta. Rekening BPD 010.358.0001-5 sebesar Rp 13.248.114.690, pada Bank Mandiri Lhokseumawe dengan nomor rekening 105.00.9606268-6, sebesar Rp 603.042.

Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase, yang baru dilantik dua bulan lalu, Zulfikar Rasyid, menyebutkan, dirinya akan membenahi seluruh manajemen di kantor itu. Dia menyebutkan, tunggakan konsumen misalnya yang terlalu besar akan dibentuk tim pemutusan sambungan. “Kita akan putuskan sambungan bagi konsumen yang tidak membayar. Ini salah satu cara untuk mengembalikan dana dari penjualan air yang tertunggak itu,” kata Zulfikar baru-baru ini.

Selain itu, dia juga mengetahui kabar bahwa ada karyawan nakal yang memasang sambungan liar pada konsumen. Uang sambungan itu tidak disetorkan ke kantor. “Jika saya temukan karyawan ini, saya akan pecat, tanpa surat peringatan. Plus, saya serahkan ke polisi, agar ditindak secara hukum,” terang Zulfikar. Dia juga menyebutkan, saat ini tim BPKP Banda Aceh telah datang ke kantor itu untuk melakukan pemeriksaan. Saat ditanya hasilnya, Zulfikar enggan berkomentar. “Yang diperiksa itu anggaran yang lalu. Saya baru dua bulan. Jadi, silakan tanya langsung ke BPKP Aceh saja,” kata Zulfikar. Untuk memastikan apa saja persoalan yang melilit BUMD “basah” itu, hingga kini Kontras belum berhasil menghubungi pihak BPKP Aceh.

Tugas berat memang menghidupkan perusahaan itu. Zulfikar harus berusaha keras untuk memulihkan kembali perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya mencapai 201 karyawan. Dia juga harus membenahi dan membayar hutan yang belum dibayar sampai saat ini. “Saya akan berusaha maksimal. Saya terbuka saja. Laporan auditor independen ini nantinya juga saya sampaikan ke legislatif bila diminta,” kata Zulfikar. Benarkah hasil audit ini nantinya akan dipublikasikan secara terbuka? Wallahu’aklam.

Nasib pesawat NAA
Satu lagi BUMD Aceh Utara adalah NAA. Pemkab setempat berencana membuat sebuah maskapai yang bisa menjadi lalulintas penghubung Aceh Utara dengan Medan, Sumatera Utara. Pada Jumat 16 Mei 2008 menjadi hari bersejarah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, karena pesawat komersial North Aceh Air (NAA) yang dicarter Pemkab Aceh Utara dari Pelita Air Service (PAS) itu terbang untuk pertama kalinya dari Lhokseumawe ke Medan. Sayangnya, sebulan kemudian tidak jelas lagi nasib pesawat tersebut. Bahkan masalah pesawat ini sempat menjadi kasus, lantaran tim penyelidik Kejati Aceh mencurigai penggunaan dana Rp 6 miliar untuk maskapai yang akhirnya gagal terbang itu. Kini tidak jelas lagi nasib maskapai milik Pemkab Aceh Utara itu.

--
Tabloid KONTRAS Nomor : 520 | Tahun XI 17 - 23 Desember 2009

Laporan Masriadi dan Ibrahim Achmad

Pascatsunami dan konflik, dunia seni di Aceh tidak menunjukkan kebangkitan. Seniman hidup merana. Kalaupun dipakai, hanya di acara seremonial. Mengapa pemerintah kurang peduli?

PAGI itu, Hasballah Hanafiah (55 Tahun) terlihat santai duduk di atas tikar pandan di rumahnya di Desa Blang Weu Panjo, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. Tangannya sibuk memegang alat musik tradisional Rapa ‘i di bagian belakang rumahnya. Dia satu-satunya pembuat alat musik tradisional itu di Kota Lhokseumawe. Kegiatan itu dilakoni sejak 1980 silam. Saat itu, dia mulai tertarik pada alat musik itu. Berbagai jenis Rapa’i seperti jenis Rapa’i daboh, uroh dan geleng diproduksi di ruang berukuran 5 x 5 meter itu.

“Saya memulai usaha ini sejak 1980. Saat itu, ide awal karena ingin membudayakan kesenian di Lhokseumawe. Paling tidak untuk desa ini,” terang Hasballah, kepada Kontras, baru-baru ini. Sembilan tahun usaha itu berjalan lancar. Dia mengolah kayu Merbo, Seradih, dan Tudang untuk lingkaran Rapa ‘i. Sedangkan untuk pelapis tabuhan digunakan kulit kambing. Produksi pun meningkat drastis. Laba membuatnya tersenyum bahagia.

Namun, bahagia itu berubah duka, ketika pada tahun 1990 konflik di Aceh semakin menyala. Tahun-tahun sedih itu pun terpaksa dilalui dengan perih. Hasballah meninggalkan kampung halamannya. Saat itu, sebagian besar kaum Adam memang memilih meninggalkan kampung. Tak tahan dengan interogasi aparat keamanan. Selain itu, senjata menyalak dimana-mana, saban waktu. Tak ada ruang bagi Hasballah untuk meneruskan niatnya, membudayakan pembuatan Rapa ‘i. “Saya pindah ke Kerinci, Kepulauan Riau waktu itu. Di kampung susah sekali. Usaha pembuatan Rapa ‘i terpaksa tutup,” kenang Hasballah melambung ke puluhan tahun silam.

Tahun 2002, konflik mulai mereda. Dia pun kembali ke Blang Weu Panjo. Usaha itu kembali dirintis. Kulit kambing dibeli seharga Rp 100.000 per lembar. Sedangkan, kayu lingkaran Rapa ‘i dibeli dengan harga bervariasi antara Rp 500.000 - Rp 800.000. Untuk memproduksi Rapa’i dari kayu sampai jadi dibutuhkan waktu dua bulan. Biasanya, Hasballah mencetak lingkaran Rapa ‘i baru memasang kulit kambing. “Kalau sudah ada lingkaran kayunya, saya bisa pasang kulit kambing itu sehari untuk satu Rapa ‘i,” terang Hasballah.

Harga jual antara Rp 500.000-Rp 1,5 juta. Tergantung kayu dan kulit kambing yang digunakan. Jika kulit kambing tebal, maka suara yang dihasilkan Rapa ‘i lebih jernih. Hasballah kini kekurangan alat produksi. Dia masih menggunakan alat tradisional untuk memproduksi usaha itu. Selama ini, dia menggunakan alat pisau, dan pahat untuk mengukir. Tentu membutuhkan waktu lama. Kegiatan ini bukan hanya sekadar bisnis. Namun, Hasballah juga membina grup Rapa ‘i di kampungnya. Ini yang disebut sebagai berkesenian ala kadar. Hasil yang diperoleh dari penjualan produk juga digunakan untuk dana mentas, dana latihan, dan lain sebagainya. Semua pengorbanan itu atas nama kesenian.

Dia mengaku, sudah mengusulkan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, hingga kini, bantuan itu tak jelas juntrungannya. Dia berharap, Walikota Lhokseumawe, Munir Usman, bisa ikut membudayakan Rapa ‘i. “Saya berharap Walikota bisa membantu alat. Artinya, Walikota juga ikut membudayakan seni musik ini,” kata Hasballah.

Hampir punah
Sementara itu, Ketua Persatuan Rapa’i Uroh, Kota Lhokseumawe, Hamdani Idris, menyebutkan tradisi Rapa ‘i diambang kepunahan. Buktinya, dari 63 desa di Kota Lhokseumawe, hanya 22 desa yang memiliki kelompok seni Rapa ‘i. “Jumlah ini sangat sedikit. Harus dibudayakan kembali. Jika tidak, saya khawatir, akan tidak ada lagi kesenian ini nantinya di Lhokseumawe,” terang Hamdani. Hamdani menyebutkan, perlu ada intervensi pemerintah untuk membudayakan kesenian daerah. Jika tidak, alamat sepuluh tahun mendatang, kesenian ini akan hilang ditelan zaman.

Majelis Seniman Aceh
Pemerintah Aceh perlu membentuk sebuah lembaga tempat bernaung para pelaku seni dan musisi Aceh. Kalau di bidang pendidikan telah memiliki Majelis Pendidikan Daerah (MPD), juga Majelis Adat Aceh (MAA), kenapa tidak para pelaku seni juga bisa dinaungi oleh Majelis Seniman Aceh (MSA) yang setara dengan MPD dan MAA.

Hal itu diungkapkan penyanyi Aceh, Rafli, baru-baru ini di Lhokseumawe. Dia menilai penting adanya Majelis Seniman di Aceh. Hal ini akan menjadi lembaga yang membina dan mendukung kegiatan berkesenian sampai ke pelosok desa. Realitas saat ini, sanggar kesenian tidak begitu berkembang. Pasalnya, kabupaten/kota di Aceh memiliki sanggar kesenian sendiri. Sehingga, sanggar di luar binaan pemerintah terkesan jalan di tempat.

Persoalan lainnya, seniman tidak dibina dengan baik. Rafly menilai, lembaga Dewan Kesenian Aceh (DKA) tidak memiliki kemampuan untuk membina para pelaku seni. Sehingga, perlu membentuk lembaga baru yang khusus memperhatikan para seniman dan kegiatan keseniannya. “Saya pikir perlu lembaga baru. Sekarang, banyak seniman yang pekerjaannya tidak jelas. Dia mencari uang dulu, baru melakukan pementasan. Jika pun ada bantuan pemerintah, jumlahnya sangat sedikit. Ini sangat memprihatinkan,” terang Rafly.

Menurut Rafly, selama ini pecinta seni bergerak sendiri-sendiri, dengan modal sendiri, ada pecinta seni di daerah desa menjual kelapa karena tak ada dana meniti kariernya. Lebih-lebih selama ini ada seni pembinaan khusus yang dibiayai, pelakunya hanya anak-anak pejabat dibina, sementara pelaku seni asli yang lahir dengan penuh jiwa dan pikirannya tidak mampu bangkit dan tergilas dengan pelaku seni binaan khusus pemerintah daerah.

Beberapa even yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang tepat sasaran, misalnya penggelaran acara Dewan Kesenian Aceh (DKA). Acara tersebut menghabiskan dana mencapai Rp 300 juta, tapi tidak mengenai sasaran, penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang bukan pecinta seni.

Karena itu, ke depan Rafly meminta supaya pemerintah daerah tidak boleh mengelola seperti membina sanggar khusus, sementara pelaku seni lainnya di kecamatan dibiarkan punah. Sementara bibit pecinta seni kebanyakan di daerah pedesaan, malah beberapa seni seperti seni Rapai, Seurune Kale, Geundrang, dan beberapa tarian lainnya yang khas Aceh mulai punah digilas oleh seni luar daerah.

Memang, tambah Rafly, di Aceh telah ada MAA yang di dalamnya telah tergabung dengan Adat budaya Aceh, namun untuk diketahui bahwa MAA belum dapat menerima keberadaan peseni. Karena ada seni yang tidak berkenan dihati pejabat, lalu dibiarkan punah sendiri, hanya seni yang disenangi saja yang dipupuk dan dibina. “Ini tak boleh terjadi dan semua seni yang ada di Aceh harus dipelihara dengan baik,” kata Rafly, Sabtu kemarin.

Baginya, tambah Rafly, bukan berarti senang dengan mendapat bayaran belasan juta sekali tampil. Sementara pecinta seni lainnya dibiarkan punah, karena itu Rafly meminta pemerintah daerah dan pihak lain mendukung pembantukan Majelis Seni Aceh. Sebab, dengan adanya majelis (MSA) tentunya pembinaan pecinta seni akan lebih terarah dan terfokus, tidak sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Banyak pecinta seni bagaikan anak ayam disambar elang.

Pondasi dana
Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) Lhokseumawe, TM Zuhri, menyebutkan DKA Lhokseumawe tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pembinaan terhadap para seniman. “Kami tidak memiliki dana yang cukup. Sekretariat saja kami kontrak yang murah di Terminal Bus Lhokseumawe. Ini yang membuat kami tak bisa berbuat banyak,” kata TM Zuhri.

Dia menyebutkan, memang perlu upaya serius untuk menjaga kesenian Aceh yang kian hari kian punah. Namun, keseriusan itu harus didukung oleh pemerintah daerah. “Jika pondasi dana yang diberikan hanya sedikit, bagaimana kita melakukan pembinaan. Membeli alat musik mahal, menggelar pementasan mahal. Semuanya serba tidak cukup. Jadi, kami pikir memang harus ada gerakan untuk mencintai dan mengembangkan budaya. Tentu, dengan pondasi dana yang memadai,” kata Zuhri.

Dia mendukung bila ada Majelis Seniman Aceh (MSA), sehingga peran DKA dan MSA nantinya bisa dikomunikasikan. Misalnya, DKA khusus menangani bidang tertentu, MSA menangani bidang lainnya. Sehingga, seniman, dan dunia seni semakin terperhatikan. Kisah para seniman memang unik. Demi melestarikan budaya, mengeluarkan uang dari saku celana sendiri sudah menjadi realitas. Hanya untuk kata berkesenian, dan pementasan. Sampai kapan dunia seni Aceh begini? Jika tidak dibantu pemerintah, alamat sepuluh tahun ke depan, kita hanya bisa mendengar cerita kemasyuran Tari Ranup Lampuan, dan sejumlah seni tari lainnya. Seniman memang harus dibantu, sekarang juga! Ayo, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, buktikan mengembangkan seni dan budaya.

--
Tabloid KONTRAS Nomor : 518 | Tahun XI 3 - 9 Desember 2009

Rute pelabuhan mulai di buka. Lonching dilakukan 30 November mendatang. Tidak berhenti sampai di situ. Buruh pelabuhan, masih menolak rencana tersebut.

PEMERINTAHAN orde baru, berkuasa. Sejak itu pula pelabuhan di Aceh mulai ditutup secara tidak langsung. Seluruh pelabuhan di Aceh praktis tidak terurus dengan baik. Ditambah lagi, konflik bersenjata yang berkepanjangan membuat pelabuhan itu hanya digunakan sebagai pangkalan militer. Bahkan, bukan hanya angkatan laut yang menggunakan pelabuhan sebagai pangkalan militer, namun hal yang sama juga dilakukan angkatan darat dan udara. Semua pasukan yang berstatus bawa kendali operasi (BKO) juga didistribusikan dari jalur pelabuhan. Meski ada juga yang didistribusikan dari udara.

Akibatnya, puluhan tahun pula masyarakat Aceh terpaksa menyuplai barang dari Medan, Sumatera Utara. Upaya membuka pelabuhan pun belum bisa dilakukan. Ketika senjata masih menyalak di Aceh, praktis pemerintahan lumpuh. Tidak ada orang yang memikirkan pelabuhan itu. Bahkan, harga barang yang dipasok dari Medan, melambung tinggi. Pedagang Medan, mengambil keuntungan 50 persen dengan menjual ke Aceh. Angka ini tentu laba yang sangat luar biasa. Sementara masyarakat Aceh kesulitan dengan harga barang yang melambung itu. Contohnya saja, jika harga sepatu di Medan, sebesar Rp 200.000, maka di Aceh harga itu bisa mencapai Rp 300.000 per pasang.
Kondisi ini sudah berlangsung lama. Angin damai juga tidak membawa perubahan yang banyak. Aceh, masih mengantungkan diri pada Medan, dari sisi suplai barang. Barang masih tetap saja mahal. Bahkan, ketika pekerja NGO yang membantu memulihkan Aceh paskatsunami, sampai terkejut-kejut, begitu mahalnya barang di provinsi yang menerapkan syariat Islam itu.

Selain itu, komuditi pertanian di Aceh dihargai dengan harga rendah. Ini diakibatkan, banyak agen pengumpul yang ikut ambil peran dalam bisnis komuditi ini. Agen yang mengumpulkan ke pelosok desa, akan membawa pada agen kecamatan. Lalu, agen kecamatan membawa pada agen lebih besar untuk dijual ke Medan, Sumatera Utara. Dari sini saja, para agen sudah mengambil laba. Sehingga, harga jual pada petani sangat murah. Pinang hanya dibeli Rp 1.500 per kilogram.

Anehnya lagi, daerah seperti Papua saja sudah bisa menjual barang secara langsung ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pelabuhan. Kesan diskriminasi masih terekam kuat untuk Aceh. Dalam UU Pemerintah Aceh, memang telah diamanahkan untuk membuka jalur pelabuhan. Namun, tiga tahun paska UU itu disahkan, geliat pelabuhan belum ada sama sekali. Di Pelabuhan Malahayati dan Krueng Geukuh, rata-rata hanya satu kapal saja yang berlabuh. Itu pun untuk keperluan angkutan semen.
“Padahal, komuditi kita cukup untuk kita jual ke luar Aceh langsung dari Krueng Geukuh. Saya contohkan, misalnya pinang. Rata-rata dua hari sekali, 700 ton pinang per dua hari. Meski ini pada kondisi musim panen. Kalau kondisi tidak musim panen, 200 ton per dua hari ada barang,” kata Ketua Tim Ekspor Aceh Utara, Syahruddin Hamzah kepada Kontras.

Dia menyebutkan, tahun 2007 pihaknya telah berusaha untuk mendatangkan kapal-kapal agar masuk ke pelabuhan. Namun, hasilnya nihil.

Djakarta Lloyd
Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Djakarta Lloyd bidang transfortasi laut menyebutkan pihaknya komit untuk membuka rut eke Aceh. Namun, pihaknya juga sangat hati-hati. Karena khawatir ketiadaan barang dari Jakarta untuk diangkut ke Aceh. Kapasitas kapal yang dimiliki oleh perusahaan Negara itu mencapai 200 kontainer untuk sekali jalan. Untuk tahap awal, akan dibuka jalur transfortasi pengangkutan barang Jakarta-Batam-Medan-Krueng Geukuh-Banda Aceh. Jalur ini merupakan jalur terbaru yang dibuka perusahaan yang milik Negara itu. Rute ini resmi dimulai pada 15 November mendatang. Sedang lonching rute tersebut dilakukan pada 30 November mendatang di Jakarta oleh Meneg BUMN, Mustafa Abubakar dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

“Masak di Aceh belum. Ini kan kesannya diskriminasi. Makanya, kami juga membuka rute kemari. Ini untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Aceh. Jadi, tidak via Belawan lagi. Hanya transit saja di Belawan,” kata vice presiden PT Djakarta Lloyd, Bambang Sudarsono, di Hotel Lido Graha, Ahad kepada Kontras (1/11).

Lebih jauh dia menyebutkan, biaya angkut per container mencapai Rp 8 juta. Sekali jalan, kapal milik Djakarta Lloyd itu bisa membawa 200 kontainer. “Kita tempuh jalur yang panjang transit sana-sini itu untuk menghindari kerugian. Kita khawatir barang untuk Aceh tidak banyak, makanya kita transit. Kalau ada barang langsung ke Aceh, kita langsung bawa ke Aceh. Tidak singgah-singgah,” kata Bambang. Dia memperkirakan, butuh waktu 11 hari dalam perjalan bila mengunakan rute yang telah dibuat. Namun, jika dari Jakarta-Aceh hanya membutuhkan tiga hari.

Bambang menyebutkan, pihaknya juga sudah ketemu dengan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Sabtu (31/10) malam. Intinya, Wagub setuju dan sangat berharap agar pelabuhan Aceh bisa segera difungsikan.

Masalah Tersisa
Sementara itu, dalam rapat itu mencuat pula persoalan buruh pelabuhan. Buruh pelabuhan di Krueng Geukuh, Aceh Utara meminta biaya bongkar-muat itu digunakan satuan ton. Namun, secara umum, di pelabuhan mana pun di Indonesia, satuannya adalah Kontainer. “ Persoalan ini nantinya bisa kita bicarakan dengan para buruh dan pihak pelabuhan Krueng Geukuh. Kita harap ini tidak ada kendala,” kata Kadis Perindagkop Aceh Utara, Mehrabsyah.

Mehrab menyebutkan, pihaknya sangat antusias menyambut rute palayaran kapal barang itu. “Sudah lama pelabuhan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ini menjadi titik awal, untuk memutuskan mata rantai via Medan. Jadi, langsung ke Aceh,” pungkas Mehrabsyah.

Hasil akhir kesepakatan itu akan dilakukan pertemuan berikutnya, untuk membicarakan teknis pengumpulan barang, tempat penampungan, dan lain sebagainya. Rapat ini akan digelar dalam waktu dekat ini. Jika pemerintah memaksa, maka buruh bongkar-muat itu akan melakukan boikot kerja. “Kalau persoalan buruh ini, kita akan tangani segera. Sebelum kapal masuk pada tanggal 25 November di Lhokseumawe. Harus sudah selesai persoalan ini. Jika memang buruh memaksakan kehendaknya, kita akan datangkan buruh lain dari Banda Aceh. Malahayati Banda Aceh sudah setuju. Kita ikuti pola sana,” kata Mehrabsyah. Soal ongkos bongkar-muat akan dihitung per container, sebesar Rp 405.000. Harga ini, kata Mehrab, sama dengan harga di Pelabuhan Belawan, dan Malahayati, Banda Aceh.

Dukungan Perbankan

Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Aceh sudah siap untuk realisasi perdagangan Jakarta-Aceh ini. Sementara itu, pihak perbankan, menyatakan akan mendorong agar perbankan semakin rajin memberikan kredit pada pengusaha di Aceh. Sejauh ini, banyak dana perbankan yang menganggur, tidak disalurkan pada nasabah, karena dinilai tidak layak dibantu. Prinsip kehati-hatian pada perbankan membuat dana itu banyak menganggur.


Deputi Pimpinan Bank Indonesia Lhokseumawe, Rusli Albas, baru-baru ini menyebutkan, BI akan terus memompa perbankan agar lebih agresif memberikan kredit pada pengusaha di Aceh. “Kita terus dorong perbankan untuk memberikan kredit pada pengusaha. Intinya, kalau pengusaha kesulitan dana, ya ke perbankan. Jika perbankan sudah lancar, maka pengusaha bisa melakukan kegiatan bisnis via pelabuhan,” kata Rusli.


Dia menyebutkan, pihaknya serius untuk mendukung beroperasinya pelabuhan di Aceh. “Kita serius dukung. Tentu dengan kapasitas BI yang bisa mendorong perbankan memberikan kredit. Ini yang bisa kami bantu,” pungkas Rusli Albas.


Kini, sejarah baru perdagangan via laut tercatat di Aceh. Memutuskan rantai dagang dengan Sumatera Utara, Berharap, harga barang bisa jauh lebih murah di banding saat ini, dan hasil pertanian jauh lebih mahal. Semoga. [masriadi]

Oleh Masriadi Sambo | Jurnalis KONTRAS, dan alumnus Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

PEMILIHAN, putri pariwisata Indonesia (PPI) digelar Sabtu (7/11) malam di salah satu stasiun televisi swasta untuk kedua kalinya digelar. Utusan Aceh, Erika Adam, meraih posisi runner up kedua, sedangkan posisi pertama diraih utusan DKI Jakarta 5, Andara Rainy. Dari sisi intelektual, Erika Adam mampu menjawab dengan baik pertanyaan dewan juri. Namun, dalam tulisan ini saya tidak mempersoalkan kuwalitas Erika. Namun, eksistensi Aceh untuk mengembangkan pariwisatanya, dan peran Erika untuk mempromosikannya.
Dua tahun terakhir, setiap daerah di Aceh mengadakan pemilihan miss torism. Tujuannya,agar puteri yang terpilih mampu mempromosikan wisata di daerah masing-masing. Selain itu, tentu mengikuti seleksi puteri pariwisata di tingkat provinsi yang kemudian diutus untuk mengikuti pemilihan puteri pariwisata Indonesia (PPI). Pemenang PPI, akan mengikuti miss torism tingkat internasional. Saya menilai, acara seremoni ini jauh dari tujuan dasar, yaitu mempromosikan pariwisata dan budaya di Aceh. Pasalnya, ribuan situs sejarah tidak terawat dengan baik.
Lihatlah lokasi Makam Putro Neng, di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Makam Tengku di Lhokseumawe, di Desa Uteun Bayi, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. Di Aceh Utara, lihatlah Makam Sultan Malikussaleh di Kecamatan Samudera, Rumah Cut Nyak Mutia, di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Situs sejarah paling populer itu juga tidak ditata dengan baik. Dalilnya, selalu tidak memiliki anggaran yang memadai. Data dari Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, Lhokseumawe (2008) hanya memiliki anggaran sebesar Rp 75 juta. Angka ini sangat kecil. Hanya cukup untuk membuat plang nama pada lokasi situs sejarah. Tanpa bisa melakukan rehabilitasi lebih baik, dan mengadakan promosi wisata.
Secara umum, ada peningkatan kunjungan wisata ke Aceh. Jika merujuk pada data Aceh’s Culture and Tourism Agency, (2008) jumlah wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. Pada tahun 2006, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh sebanyak 12.596 wisatawan. Pada tahun 2007, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing sebanyak 14.602 wisatawan. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2007 meningkat sebesar 595.546 wisatawan dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 395.691 wisatawan (Azhar A Gani : 2009). Sekilas, program visit Aceh year, memang berhasil. Namun, perlu beberapa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh, cendrung dalam rangka penelitian. Beberapa diantaranya, pernah saya temui. Mereka menyanyangkan mengapa, asset sejarah yang begitu berharga tidak dikelola dengan baik. Jika pun kembali ke Aceh, para wisatawan ini, hanya sekadar mengumpulkan bahan penelitian. Tidak lebih dari itu. Aceh tidak menjadi target kunjungan mereka. Karena, fasilitas pendukung wisata tidak memadai.

Pembenahan Menyeluruh
Untuk meningkatkan kunjungan wisata, tidak cukup hanya dengan mengadakan pemilihan miss tourism, di setiap daerah. Kondisi infrastruktur menuju lokasi wisata perlu dibenahi, jalan menuju Makam Cut Nyak Mutia hingga kini masih berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan roda empat. Jalan menuju rumah srikandi Aceh itu juga compang-camping. Begitu juga dengan lokasi situs sejarah lainnya. Kondisi memprihatinkan ini terjadi masiv, di seluruh Aceh. Hingga kini, belum ada satu pun lokasi wisata yang patut dibanggakan di Aceh. Lalu, apa yang akan dipromosikan oleh Erika Adam, runner up, puteri pariwisata asal Aceh itu?
Pembenahan lainnya adalah soal gaji para penjaga situs sejarah ini. Saya mewawancarai beberapa penjaga situs sejarah di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Mereka mengaku hanya mendapat gaji Rp 300.000 per bulan. Itu pun dirapel enam bulan sekali oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Penjaga situs sejarah tentu menjadi garda terdepan untuk menjelaskan tentang situs yang dijaganya pada para wisatawan. Mereka sudah menjaga situs sejarah itu puluhan tahun. Jasa mereka, hanya diharga Rp 300.000 per bulan. Angka yang sangat-sangat tidak ideal.
Lokasi wisata bahari juga mengalami nasib yang sama. Air terjun Blang Kulam, Aceh Utara, dan tiga air terjun di Aceh Tamiang, dua air terjun di Kota Subulussalam, juga memprihatinkan. Tidak mudah menuju lokasi wisata itu. Fanorama alam air terjun tiga daerah di atas sangat luar biasa. Sangat indah. Namun, tidak memiliki fasilitas pendukung, seperti toilet, dan lain sebagainya. Kondisi jalan yang buruk saja, sudah menyurutkan niat para wisatawan untuk menuju lokasi wisata itu.
Lalu, dari sisi promosi wisata. Aceh dan provinsi lainnya di Indonesia selalu memasukkan mata anggaran promosi wisata di hampir semua dinas. Idealnya, promosi wisata ini hanya dilakukan oleh satu dinas saja. Jadi, jangan sampai dinas pariwisata, dinas perdagangan, dan dinas lainnya juga memasukkan mata anggaran promosi wisata. Sehingga, promosi yang dilakukan tidak tepat sasaran.
Jika beberapa poin di atas, tidak dibenahi, maka ajang miss tourism, dilakukan setiap tahun di kabupaten/kota tidak akan menghasilkan apa pun. Hanya sekadar memenuhi agenda seremoni. Tanpa membidik substansi pariwisata itu sendiri. Jika ini terus berlanjut, lebih baik, kegiatan itu dihentikan. Karena, akan menghabiskan anggaran daerah saja. Tanpa membawa makna yang nyata.

ANGGOTA DPRK Aceh Utara, Thantawi, ketika dimintai komentarnya terkait kondisi PDAM Tirta Mon Pase, menyebutkan lembaga usaha milik daerah itu perlu diaudit terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui apa saja yang telah menyimpang dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Direktur Utama PDAM yang baru. “Alangkah baiknya Inspektorat turun tangan untuk mengaudit PDAM Tirta Mon Pase. Karena, sudah menjadi rahasia umum, periode yang lalu, kinerja PDAM sangat buruk. Ini penting, agar menjadi tugas Dirut yang baru. Dan, tidak menimbulkan fitnah, serta saling menyalahkan. Jangan nanti Dirut yang baru bilang itu kerjaan Dirut yang lama. Harus diperjelas dan diaudit dulu,” kata Thantawi.
Politisi dari Partai Demokrat Aceh Utara itu menyebutkan, dia sangat kecewa ada dua WTP di Kecamatan Sawang tidak digunakan. Bahkan, WTP di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang itu menelan dana sebesar Rp 2 Miliyar. “Itu sumbangan SAB-SAS dan IRD. Orang sudah mengucurkan uang miliyaran rupiah untuk membantu kita. Masak kita memfungsikannya saja tidak bisa. WTP itu harus segera difungsikan oleh PDAM. Jangan dibiarkan menjadi gudang hantu,” kata Thantawi.
Lebih jauh dia menyebutkan, sejauh ini, air yang diolah PDAM belum terdistribusi ke seluruh kecamatan di Aceh Utara. Prinsip bisnis menjual air ke masyarakat Lhokseumawe dinilai sudah tepat. “Namun, harus dipikirkan distribusi air bersih ke seluruh kecamatan. Karena, PDAM itu uangnya dari anggaran daerah juga, yang sumbernya dari rakyat. Maka, harus memberi air bersih pada rakyat. Kuwalitas air dan pemerataan distribusi harus ditingkatkan,” kata Thantawi.
Dia juga mengingatkan agar PDAM Tirta Mon Pase tidak bergantung pada suntikan dana APBD. Dia meminta agar Dirut PDAM yang baru mencari fondasi dana dari pihak ketiga. Sehingga, PDAM bisa lebih baik dan maju ke depan. “Saya ingatkan ke PDAM Aceh Utara agar mampu dan rajin melobi sumber dana dari pihak ketiga,seperti donatur. Jangan hanya menghabiskan dana yang sudah ada. Kalau menghabiskan dana yang sudah ada, saya pikir semua orang bisa. Mencari sumber dana yang baru untuk membangun Aceh Utara selain APBK ini baru hebat. Perusahaan daerah lainnya juga harus begitu,” tegas Thantawi. (masriadi)

ZULFIKAR Rasyid telah dilantik menjadi Direktur Utama, PDAM Tirta Mon Pase, awal pekan lalu. Mantan anggota DPRK Aceh Utara ini, menanggung beban berat. Dari sisi pendidikan, dia mengantongi ijazah sarjana ekonomi. Wartawan Kontras, Masriadi, mewawancarai Zulfikar di ruang kerjanya, terkait setumpuk persoalan di tubuh kantor yang dipimpinnya. Berikut petikannya;

Jumlah karyawan di PDAM terlalu besar, sedangkan pelayanannya kurang memuaskan?
Saya akui, bahwa jumlah karyawan terlalu besar, mencapai 201 karyawan. Ini jumlah yang sangat besar. Jadi, perlu dirasionalisasikan. Idealnya hanya 120 karyawan saja. Jadi lebih 81 orang. Seminggu sudah saya berkantor, saya tegaskan ke seluruh karyawan jangan ada yang duduk santai, main game, dan lain sebagainya. Harus melayani masyarakat, mau itu penagihan, dan lain sebagainya. Jangan hanya duduk diam.

Dalam waktu dekat ini, saya akan rasionalisasikan jumlah karyawan. Namun, saya tidak akan pecat mereka. Saya akan tempatkan mereka ke posisi lain. PDAM Tirta Mon Pase ini akan membuka unit usaha, seperti pengisian air isi ulang, dan air kemasan. Ini dua usaha yang sudah kita bidik. Jadi, karyawan itu nantinya kita pekerjakan ke unit usaha tersebut. Kemudian, jika tidak bisa bekerja dengan baik, ya siap-siap saja menerima konsekuwensi pekerjaan. Kita tegas saja. Kerja harus professional.

Kemudian, ada pencatat meteran yang tidak bekerja, sehingga angka yang harus dibayar masyarakat membengkak?
Kita tidak akan biarkan lagi ini terjadi. Sudah cukuplah, 2,5 tahun lalu karyawan kinerjanya buruk. Untuk kali ini, saya tidak main-main. Bagian pencatatan meter itu lini terdepan PDAM bidang pendapatan. Jangan menipu. Jika ada bukti seperti itu, sejak saya duduk menjadi Dirut, silahkan komplain. Kita akan beri cubitan ke karyawan itu. Biar tau arti kejujuran dia.

Kebocoran air sangat besar, komentar Anda?
Saya tidak menampik itu. Saya akui kebocoran memang sangat besar. Data yang ada ditangan saya kebocoran mencapai 49,59 persen. Idealnya, hanya 10-15 persen, ini berlaku secara global di seluruh dunia. Persoalan kebocoran ini akan kita atasi. Saya akan melakukan pendataan yang memadai, sumber kebocoran itu akan kita minimalisir. Ini janji saya. Banyak sekali masalah yang ada, jadi, perlu kita benahi satu-satu. Namun, tersistem dengan baik.

Pemerintah Aceh Utara, setiap tahun menyertakan modal ke PDAM. Tahun 2009, mencapai Rp 15 Miliyar. Tapi, PDAM tidak pernah laba?
Ada perusahaan yang harus laba, dan cepat memperoleh laba. Namun, ada juga perusahaan yang susah sekali memperoleh laba. Salah satunya, PDAM. Setahu saya, di Indonesia ini, PDAM yang sudah laba itu hanya PDAM Kota Balik Papan. PDAM lainnya belum. PDAM Tirta Nadi, Medan, juga belum laba. Mereka juga masih disertakan modal pemerintah.

Penyebab PDAM tidak laba ini karena air yang kita jual tidak murni bisnis. Ini air bersubsidi. Biaya produksi air kita mencapai Rp 4.250 per meter kubik. Sedangkan yang kita jual ke masyarakat Rp 1.000 per meter kubik. Ini yang membuat susah meraih laba. Kalau bisnis murni, mungkin bisa cepat kembali modalnya. Tapi, kita upayakan, paling tidak begini, biaya karyawan sudah mampu ditanggulangi oleh pendapatan perusahaan. Ini upaya saya.

Bagaimana pola pembangunan PDAM kedepan, masih berharap dengan suntikan dana APBD saja?
Suntikan dana dari APBD tetap kita harapkan. Namun, untuk pengembangan, kita akan mulai bekerjasama dengan sejumlah lembaga donor, investor dan lain sebagainya. Sehingga, PDAM ini kedepan tidak hanya bergantung pada sumber dana APBD. Kita akan upayakan ada sumber dana lain. Kita presentasikan, ke sejumlah lembaga, agar membantu PDAM ini.

Apa akan kembali bergabung dengan PDAM Regional?
Ya. Kita berencana bergabung dengan PDAM Regional. Sama dengan kabupaten lainnya. Kita menilai ini penting, untuk pengembangan PDAM.

Terakhir, soal kuwalitas air bagaimana?
Kita ingin meminimalkan tawas, dan zat kimia lainnya. Formula ini sedang kita cari solusinya. Sehingga, biaya produksi bisa kita tekan lebih kecil.

Bagaimana dengan suplai air ke Lhokseumawe?
Hahahaa…Kita tidak akan putuskan saluran air ke Lhokseumawe. Kita jamin ini. Namun, kita akan duduk kembali dengan Pemko Lhokseumawe. Apakah mereka akan mendirikan unit usaha dibawah PD Lhokseumawe, bidang air. Jadi, kita siap bantu teknisinya. Hal lain, kita akan kita bicarakan lagi dengan Pemko. ***

Zulfikar Rasyid [Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase]
1. Sebelum tahun 2004 menjadi kontraktor proyek pembangunan di Aceh Utara
2. 2004-2009, Menjadi anggota dewan dikenal sebagai kontraktor di Aceh Utara
3. 2004-sekarang menjadi Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Aceh Utara
4. 2004-2009, Anggota komisi B, bidang ekonomi DPRK Aceh Utara
5. Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Aceh Utara

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase, Aceh Utara, kini centang perenang. Kondisi ini merupakan proyek salah urus yang dilakukan manajemen sebelumnya, Yunus Kiran (Yuki). Kini, Yuki berstatus tersangka dalam kasus bobol kas Aceh Utara Rp 220 pada Bank Mandiri Jelambar. Yuki kini mendekam di rumah prodeo Salemba, Jakarta.

LIMA orang bocah bermain santai di atas tempat penampungan air, Water Trande Plan (WTP) di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Gedung itu berkapasitas 10 liter per detik. Didanai oleh SAB-SAS Belanda. Sampah terlihat menumpuk di gedung itu. Bahkan, tempat penampungan air juga terlihat jorok, penuh sampah. WTP ini tidak digunakan sejak dibangun tahun 2006 silam. Bahkan, sebagian besi di gedung itu juga hilang alias gedung ini terlantar.

Tidak jauh dari situ, sekitar 200 meter, juga terdapat WTP yang dibangun oleh IRD dan Unicef. Kapasitasnya, 20 liter per detik. Sekilas gedung ini terlihat digunakan. Namun, lihatlah kedalam, tidak ada kegiatan apa pun di sana. Hanya gedung kosong. Penelurusan Kontras, bahwa tahun 2006, Unicef dan IRD bahkan berencana menyumbangkan jaringan pipa sepanjang 18 kilometer lintas Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu-Sawang. Saat itu, Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase, masih dijabat Azhari. Kemudian, terjadi pergantian pimpinan, menjabat Direktur Utama, Yunus Kiran. Bupati Aceh Utara, memilih Yuki untuk menjabat Dirut PDAM. Padahal, dari pengalaman, Yuki tidak pernah bekerja sebagai pengelola perusahaan air minum. Dia hanya pengacara senior di Lhokseumawe.

Terjadi perbedaan pandangan antara Yuki dan lembaga donor. Akhirnya, donor pun tidak jadi membangun jaringan pipa sepanjang 18 kilometer itu. Ironisnya lagi, dua WTP itu tidak bisa difungsikan. Pasalnya, jaringan pipa tidak ada untuk disambungan ke sambungan rumah warga. Tokoh masyarakat di Kecamatan Sawang, Muhammad Sawang, menyesalkan sikap itu. “Saya sudah berkali-kali mengatakan hal ini pada PDAM. Tapi, tidak digubris. Waktu itu, masih dijabat Pak Yunus Kiran,” kata Muhammad Sawang, ditemui dirumahnya, Rabu (13/10).

Muhammad menyebutkan, jikalah Yuki, tidak berkeras, maka IRD dan Unicef akan membangun jaringan pipa. Jika begitu, maka masyarakat Sawang sudah menikmati air bersih. Saat ini, sebagian daerah sudah ada pipa. Namun, masih banyak yang belum. Ditambah lagi, WTP, tdiak difungsikan. “Bagaimana kita berkeras dengan lembaga donor. Kita yang ikut aturan main mereka. Karena mereka pemilik uang dan ingin membantu kita. Ini sebaliknya, kita yang berkeras dengan keinginan kita, harus A, B dan seterusnya. Kan aneh,” terang Muhammad Sawang.

Seharusnya, dua WTP itu difungsikan, maka persoalan air bersih di Kecamatan Muara Batu, Sawang, Nisam, dan sebagian Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Namun, lagi-lagi, masyarakat di daerah itu tidak bisa menikmati air bersih. Itu belum seberapa, lihatlah gedung pusat pengelolaan air di Lhoksukon, Aceh Utara. Gedung mewah itu ditumbuhi rumput, semak. Tidak layaknya sebuah gedung. Sedangkan bak penampungan air, penuh lumut. Gedung itu seolah tidak terawat. Padahal, pusat air bersih untuk kawasan timur Aceh Utara, bersumber dari WTP itu. Ini pula menjadi salah satu penyebab, air yang disuplai PDAM keruh. Tak jarang seperti air comberan.

Persoalan lainnya yang ditinggalkan Yuki adalah tidak bisa mengatasi kebocoran air. Kebocoran air mencapai 60 persen. Idealnya, hanya 10-15 persen. Salah satu kebocoran terletak di Desa Glee Dagang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pecaran air terlihat jelas, muncrat dari sambungan pipa yang bocor. Air ini kemudian digunakan masyarakat untuk mandi dan air minum. Air bocor ini berasal dari WTP desa itu. Kapasitas WTP ini jauh lebih besar, yaitu 40 liter per detik. Kapasitas itu melebihi dengan jumlah sambungan rumah yang ada, hanya sebesar 15.000 sambungan rumah. WTP ini dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias. Idealnya, dengan kapastias 40 liter per detik, bisa disalurkan ke 3.500 sambungan rumah. Namun, jumlah sambungan masih sangat minim.
“Seringkali bocor di sini. Kami senang saja kalau bocor, kan bisa digunakan untuk mandi, dan air minum,” kata Munawarah, warga Desa Glee Dagang.
Artinya air berlebih. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Lhokseumawe. Masyarakat di Lhokseumawe seringkali kesulitan air bersih. Bahkan, tidak jarang air mati berhari-hari. Suplai air bersih di Lhokseumawe memang masih ditangani oleh PDAM Tirta Mon Pase.

Salah seorang masyarakat di Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Mulyadi Saleh, sangat mengesalkan sikap PDAM Tirta Mon Pase. “Mereka kan jual. Kami beli. Jadi, harap diperhatikan kebersihan air. Ini kalau tidak keruh, mati. Kalau tidak mati, airnya ngecret, keluarnya hanya sedikit,” kata Mulyadi. Kuwalitas air memang masih buruk. Sumber air utama PDAM dari Krueng Pase, keruh. Sehingga, tawas dan bahan kimia yang lain, lebih banyak diperlukan untuk mengolah air siap minum.
Bukan hanya di Kecamatan Banda Sakti, kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Selain itu, mantan Kepala Bagian Humas PDAM Tirta Mon Pase, Fauzi Abubakar, menyebutkan bahwa tenaga kerja lapangan PDAM tidak professional. Seringkali, petugas pencatat meteran tidak melakukan pencatatan. Namun, hanya mereka-reka saja. Makanya, tidak jarang, pada loket pembayaran terjadi komplain. “Misalnya, bulan ini dibayar Rp 50.000. Bulan depan bisa jadi, mencapai Rp 100.000. Masyarakat ya rugi, pasti protes,” kata Fauzi. Dia menyebutkan, umumnya, pelanggan tidak keberatan dengan kenaikkan harga, asal kuwalitas dan pasokan ke pelanggan air terjamin.

Selain itu, dosa adalah jumlah tenaga kerja di PDAM terlalu besar. Mencapai 201 tenaga kerja. Jumlah itu terlalu besar untuk sebuah PDAM yang hanya mengelola Aceh Utara dan Lhokseumawe. Otomatis biaya gaji sangat besar yang perlu dikeluarkan. Selain itu, tenaga kerja ini juga tidak memiliki kemampuan bidang keairan. “Bidang operator, mereka belajar dan bekerjalah disitu. Sumber daya manusia yang perlu dibenahi,” ungkap Fauzi yang mengundurkan diri sejak Oktober 2008 lalu.
Masalah lainnya, Yuki menolak bergabung dengan PDAM Regional yang difasilitasi oleh SAB-SAS Belanda. Pada rapat di Medan, tahun 2007, PDAM Tirta Mon Pase, satu-satunya PDAM yang menolak bergabung dengan PDAM Regional. Padahal, seluruh kabupaten di Aceh bergabung dengan PDAM Regional. Keuntungannya adalah, jaringan kerjasama regional dengan lembaga donor atau investor masuk dari pintu PDAM Regional ini. Namun, Yuki menolak itu.
Kemudian, menjadi aneh, ketika Yuki mengancam memutuskan saluran air ke Lhokseumawe. Dia menyebutkan, Lhokseumawe harus membantu subsidi untuk PDAM. Jika tidak, maka saluran pun akan diputuskan. Ini pula yang membuat masyarakat berang. Prinsip bisnis adalah, PDAM menjual air, dan masyarakat Lhokseumawe membeli air. Kini, segudang persoalan ini pun menumpuk untuk diselesaikan.
“Kita berharap, agar Dirut PDAM yang baru, mampu membenahi seluruh permasalahan yang ada di PDAM. Sehingga, perusahaan itu maju dan berkembang pesat,” harap Fauzi.

PDAM Lhokseumawe
Berang dengan ancaman PDAM Aceh Utara, Pemko Lhokseumawe, mendirikan perusahaan daerah sendiri. Qanun pendirian PD telah disahkan. Informasi yang dihimpun, salah satu unit dari perusahaan itu adalah mengelola bidang air minum. Namun, terkendala persoalan dana. Pemko tidak memiliki budget yang kuat untuk mendirikan PDAM. Untuk itu, anggota DPRK Lhokseumawe, meminta agar PT Arun, NGL menghibahkan mesin air miliknya ke Pemko Lhokseumawe. Hal ini seiring dengan berakhirnya operasi PT Arun, 2012 mendatang. Saat ini, PT Arun sudah banyak mendirikan yayasan untuk menampung asset yang tidak mereka gunakan lagi.

“Kita minta agar PT Arun menghibahkan mesin airnya ke Pemko Lhokseumawe. Jadi, duduk dua pihak antara Pemko dan Arun untuk hibah ini. Ini untuk menjamin ketersediaan air bersih di Lhokseumawe,” kata anggota DPRK Lhokseumawe, Amir Gani.
Dia menyebutkan, kapasitas mesin air minum milik PT Arun NGL itu mencapai 430 liter per meter kubik. “Untuk itu, kita minta agar PT Arun menghibahkannya. Dan, eksekutif segera menjajaki peluang ini dengan PT Arun,” harap Amir Gani. Jika tidak, persoalan air minum di Lhokseumawe tidak akan selesai.
Sementara itu, Walikota Lhokseumawe, Munir Usman, menyebutkan perusahaan daerah Lhokseumawe kedepan juga akan membidik pengelolaan air minum. Munir mengatakan saat ini dirinya sedang mencoba memperbaiki paradigma berpikir masyarakat. Dia ingin agar perusahaan itu nantinya fokus pada profit oriented. “Saya ingin perusahaan itu nantinya focus pada profit oriented. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah,” kata Munir.

Siapa personalia perusahaan itu? “Ah, belum sampai ke situ. Saya mau rubah paradigma dulu. Lalu, baru pada rekruitmen personalia. Tapi, yang mau duduk di situ sudah banyak. Belum kita putuskan,” kata Munir. Dia mengatakan, lobi dengan PT Arun sudah memadai. Pada pembicaraan awal, PT Arun sudah sepakat untuk menghibahkan mesin pengolahan air mereka. Namun, teknis penyerahan dan hibah bantuan itu akan dibicarakan kemudian. “Prinsipnya PT Arun setuju. Nantinya, mereka akan membeli air dari PDAM Lhokseumawe. Tapi, ini sedang dikaji oleh PT Arun. Penyerahan hibah itu kan ada prosesnya. Dalam waktu dekat ini akan kita bicarakan lagi dengan PT Arun,” terang Munir.
Dia berharap, jika PT Arun sudah memberikan mesin pengolahan air itu. Maka persoalan air bersih bisa teratasi di Lhokseumawe.

Pengacara Yuki Tutup Mulut
Sementara itu, pengacara Yunus Kiran, Zulfira SH tutup mulut. Pengacara perempuan yang lama menetap di Lhokseumawe itu, tidak menjawab telepon dari wartawan media ini. Bahkan, berkali-kali ditelepon dengan menggunakan telepon redaksi dan handphone, juga tidak diangkat. Pertanyaan yang dikirim via sms pun juga tidak dibalas. Bahkan, sampai deadline, Zulfira akrab disapa Fira tidak membalas sms yang wartawan Kontras.
Kini, Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid, alias Ilyas Pase, mempercayakan jabatan Direktur Utama, pada Zulfikar Rasyid. Untuk kali ini, benarkah tindakan Ilyas Pase memilih Zulfikar? Inilah ujian berat bagi Zulfikar Rasyid. Salah urus lagi, atau PDAM akan semakin maju ke depan? Entahlah. (masriadi)

PAGI baru saja turun. Matahari masih tersenyum malu-malu, ketika handphoneku berdering. Mengabarkan bahwa panglima besar akan berangkat segera. Menuju kampung halaman yang puluhan tahun silam ditinggalkan. Meninggalkan kampung atas nama perjuangan. Meninggalkan keluarga, ibu dan ayah yang sangat dibanggakan.

Saat itu, masih jelas diingatanku panglima besar mengatakan bahwa bangsa ini harus sejajar dan seimbang dengan bangsa lainnya. Sama seperti endatu (nenek moyang) kita dulu. Bangsa ini harus menempati posisi dimata dunia. Bangsa ini harus A, B, dan seterusnya. Bahkan, waktu itu aku tak faham apa yang dia sampaikan. Bagiku, hanya ikut apa kata panglima besar. Kalimatnya sama dengan maklumat penting. Tak bisa kubantah. Dan, tak mampu otakku menghasilkan pikiran untuk membantah kalimatnya itu. Bagiku, kala itu, dia sangat luar biasa.
Kini, kabarnya dia kembali. Ini bukan kepulangan pertama. Ini untuk ketiga kalinya. Dua kali terakhir, aku tak bisa menemuinya. Dia terlalu sibuk. Bahkan,mungkin dia lupa pada sosok anak kecil yang setia mendengarkan ceramahnya dulu. Mungkini pula, dia ingat. Kabarnya, panglima besar memiliki ingatan yang luar biasa. Kabarnya lagi, dia selalu hafal wajah-wajah orang yang pernah dilihatnya.

Kali ini, ajudan pribadinya yang menelponku. Aku tak tahu apa artinya aku dimata panglima besar. Aku juga tak yakin, baginya aku ini penting. Aku juga tak faham, mengapa ajudan pribadi langsung menelponku. Darimana dia mendapatkan nomor handphoneku.
Teman-teman seangkatan mengatakan bahwa panglima besar ingin mengenang semua kisah dengan generasi pertama gerakan ini. Panglima besar, ingin menemuiku. Menyediakan waktu 15 menit untuk aku. Sontak diantara mimpi dan sadar, aku mendengar permintaan itu. Rasanya, jika panglima sudah di sini, aku ingin memeluknya. Menceritakan susah sekali hidup di hutan. Di gigit ular dua kali. Ditembak aparat Negara lima kali. Dan, tak makan satu bulan penuh. Aku ingin, beliau mengerti pengorbananku.

Ketika kuceritakan ini pada teman-teman,mereka hanya tertawa. “Kamu ini hanya orang kecil. Dulu, waktu kita berperang, kamu tidak memiliki senjata sendiri kan. Kamu sering pinjam senjataku. Mana mungkin, panglima memanggilmu. Menyediakan waktu pula. Ah, kamu pasti tidak baca do’a tidur semalam,” kata Jamin, seangkatan denganku ketika di hutan dulu.

Kucoba kembali mengingat-ingat apa yang kurasakan tadi pagi. Kuperiksa handphone, jelas, ada panggilan masuk dari nomor luar negeri. Meski hanya menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) aku rajin mengikuti perkembangan dunia. Aku yakin itu memang nomor luar negeri.

Kuhilangkan pikiran itu. Aku tidak bersiap menjemput panglima besar. Kemarin, aku lihat, teman-teman sibuk menyiapkan kendaraan. Mau ke Kutaraja. Menjemput panglima di bandara. Di daerah ini, tak ada yang mengajakku. Aku sadar benar, posisiku hanya pasukan bawah. Pasukan yang hanya digunakan sebagai pengintai lawan. Menyiapkan seluruh sandi operasi. Dan, jika mungkin, sesekali menyerang lawan. Itu pun dengan senjata pinjaman dari pasukan lainnya. Aku juga tak mau pusing. Saat ini, kusibukkan diriku ke kebun dan ladang. Satu istri dan dua anak, menemaniku saban waktu. Menyiapkan sarapan jika pagi tiba. Bagiku itu sudah cukup. Aku bukan tamak, seperti teman-teman yang selalu mengatakan bahwa dialah pejuang. Seakan tak ada orang lain yang berjuang. Hanya dia yang memanggul senjata.

Ada pula yang tak pernah memanggul senjata. Tapi, mengaku pejuang. Ini kata teman-teman gerilyawan tanggal 16 Agustus. Karena, pasukan resmi berdamai dengan pemerintah negeri ini, pada 15 Agustus. Jumlah gerilyawan 16 Agustus ini malah lebih banyak ketimbang jumlah pasukan kami dulu. Ah, mereka ini ingin menikmati rezeki diatas darah masyarakat Aceh. Menikmati lezatnya kue perdamaian. Sebagian teman, sangat marah dengan mereka. Bagiku, itulah demokrasi. Siapa saja,bisa berekspresi. Tergantung dia menggunakan etika dan naluri. Aku juga tak mempersalahkan itu.
Satu cerita yang kuingat, ketika mereka membentakku. Mereka tidak tau aku bekas pasukan pengintai. Mereka memaki, memarahi dengan kasar. Padahal, aku hanya menyelip kendaraannya. Arogan sekali. Tidak segan pula mereka mengatakan bahwa dialah yang berkuasa sekarang. Aku hanya diam. Kutunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) ku pada mereka. Mereka terkejut. Mereka tau namaku, tapi tak mengenal orangnya. Cepat-cepat dia memberi hormat, meminta maaf. Inilah demokrasi.
***
Pagi kembali tiba. Matahari masih tersenyum malu-malu. Sama seperti kemarin. Aku bagun. Kubaca sms yang masuk di inbox hanphoneku. Kubaca pesan, masih dari nomor kemarin. Ajudan pribadi panglima besar. Isinya, panglima sudah berada di Malaysia. Pagi ini bertolak ke Aceh. Aku diminta berangkat ke Kutaraja.


Kuntunjukkan pesan itu pada istriku. Dia bukan asli Aceh. Ayahnya Minang, Ibunya Aceh. Istriku menyarankan agar menghubungi panglima wilayah. Memastikan apakah pesan itu benar atau tidak. Karena, untuk ke Kutaraja, butuh uang ratusan ribu. Bagi Istriku, ratusan ribu itu lebih bermanfaat bila digunakan untuk membeli kebutuhan dapur. Pendapatan kami memang dari kebun dan sawah saja. Tak lebih dari itu.
Kucoba menghubungi panglima wilayah. Tak ada jawaban. Ajudannya bilang, kalau dia sudah ke Malaysia. Menemui panglima besar di sana. Harapanku pupus. Tak lagi kuperdulikan sms dan handphone itu.


Lebih baik aku mengurusi tanaman kacang panjang yang hampir panen dibanding memikirkan sms itu. Mungkin, ada teman di luar negeri yang mengerjaiku. Esok paginya, kulihat wajah panglima besar menjadi headline surat kabar lokal. Aku percaya itu dia. Aku jadi memikirkan kembali sms dan telepon dari nomor luar negeri itu.
Ingin rasanya aku ke Kutaraja, menemuinya. Namun, kubaca di surat kabar, tak sembarang orang bisa menemuinya. Bahkan, wartawan pun sulit menemuinya. Kubatalkan kembali niatku. Istriku berulang kali menyakinkan, agar jangan terlalu memikirkan berita panglima besar itu. Dia tahu, di kepalaku masih bersarang peluru. Jika aku berpikir keras, maka alamat pusing begitu menggigit. Sangat sakit. Nyeri sekali.
Pagi datang lagi, matahari kemarin masih seperti kemarin. Tersenyum malu-malu. Kali ini aku dibangunkan bukan dengan dering handphone. Namun, dengan ketukan pintu rumah yang tak beraturan.


“Tengku…maaf, menganggu pagi-pagi begini,” kata Maun setelah mengucapkan salam.
“Ada apa?”
“Kami diperintahkan panglima besar untuk menjemput Tengku. Beliau ingin bertemu. Ingin memberi perintah besar,”.
Istriku mengeryitkan kening. Dia tidak percaya. Si Maun ini sangat usil. Dia berkali-kali membohongiku. Antara yakin dan tidak, kuminta uang dari istriku. Dia memberikan uang Rp 300.000. Katanya, untuk ongkos ke Kutaraja.


Maun mengatakan seluruh biaya sudah ada. Jangan dirisaukan. Namun, istriku tetap risau. Dia pesan, uang itu untuk makan dan beli sebungkus kretek.
Enam jam perjalanan menyiksa dari Lhokseumawe ke Kutaraja. Aku penuh tanya. Si Maun tancap gas sekenanya. Sesekali kuingatkan dia. Bahwa, jalan itu bukan punya orantuanya. Jalan umum, ada aturan lalu lintas yang penting dipatuhi.


Sampai di Kutaraja, kulihat rumah mewah penuh dengan pengawalan ketat. Mereka mengenakan pakaian hitam berles merah. Sebagian anak buahku dulu. Mereka memberi hormat. Aku pikir, mereka juga sudah lupa padaku.
Pasukan pengamanan, datang memelukku. Lalu, mengapit. Membawa ke depan panglima besar. Aku baru sadar, ternyata aku pantas juga untuk dikawal. Panglima duduk alakadar. Tatapan matanya tajam. Kiri dan kanannya, penuh buku. Ada pula berbagai Koran nasional dan lokal. Para mantan menteri gerakan dulu juga ada di situ.


“Satu pesan untukmu Rasyid. Kamu kuamanahkan untuk mengawal seluruh teman-temanmu yang menjadi anggota parlemen. Kuamanahkan kau mengontrol mereka. Aku sudah tua. Kamulah penerusnya. Ingat tak ada perang, tak ada lainnya. Hanya ada kesejahteraan rakyat Aceh,” kata panglima, akrab kami di sapa wali Negara.


Aku hanya menunduk. Mengaturkan kesiapan. Tanpa membusungkan data karena mendapat kepercayaan dari wali. Panglima lalu mengatakan, jika para parlemen itu melanggar, maka jasadku dalam kubur akan tersiksa. Mereka harus mensejahterakan rakyat.


Semua kami menangis mendengar ucapan terakhir itu. Kami ingin dia hidup seribu tahun lalu. Meski usia telah senja. Kami ingin dia tetap ada. Ya, panglima besar yang sangat berwibawa. [Cerpen > Masriadi Sambo]

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Hj Ida Suryana, mengakui memang terjadi tolak-tarik di kalangan masyarakat Aceh Utara, terkait penetapan ibukota kabupaten Aceh Utara. Ida menyebutkan perlu dikaji ulang rencana pemindahan tersebut. Pengkajian ini idealnya melibatkan tim independen untuk menilai layak dan tidaknya Lhoksukon sebagai ibukota Aceh Utara.

“Pada prinsipnya, dewan sudah mendengar persoalan pemindahan ibukota itu. Namun, saya pikir perlu dikaji ulang. Karena, selama ini ada pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pemindahan itu. Dewan kan pada posisi netral,” terang Ida Suryana.


Lebih jauh dia mengatakan, Komisi A, bidang pemerintahan dan pimpinan dewan akan membahas secara serius persoalan rencana pemindahan ibukota yang tak kunjung terjadi itu. “Persoalan ini memang serius, sudah berlarut-larut cukup lama. Jadi, harus dikaji secepatnya. Kita akan bahas ini secara serius,” terang Ida.

Sejauh ini dikalangan anggota legislatif Aceh Utara saja, terjadi pro dan kontra terkait pemindahan itu. Sebagian anggota dewan dari daerah timur Aceh Utara tetap berkeinginan agar Lhoksukon menjadi ibukota, sebaliknya, anggota dewan dari daerah barat Aceh Utara mempertanyakan pemilihan Lhoksukon menjadi ibukota.


Politisi dari Partai Demokrat Aceh Utara itu mengatakan, sejauh ini gedung yang terlantar seperti Gedung Bachelor Camp yang telah menjadi milik Pemerintah Aceh Utara dan gedung Dinas Kesehatan Aceh Utara idealnya harus difungsikan. “Sayang, jika gedung itu tidak difungsikan. Nanti, setelah kita duduk dengan komisi A, dan wakil dan pimpinan dewan, maka akan kita ambil jalan tengahnya. Kita ingin semua masyarakat diuntungkan,” tegas Ida Suriani. (masriadi)

MATAHARI membakar Desa Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (13/10). Tampak beberapa pekerja santai, duduk rileks, di depan gedung Dinas Kesehatan, Aceh Utara di desa itu. Gedung itu telah rampung di bangun sejak awal tahun lalu. Namun, hingga kini, belum ditempati. Tahun lalu, dinas kesehatan beralasan belum ada perintah untuk menempati gedung itu dari Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid. Selain itu, terkendala dengan belum ada jaringan listrik. Namun, Pemerintah Aceh Utara, telah menganggarkan biaya pemasangan listrik Juli, 2009 lalu sebesar Rp 50 juta.
Gedung yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias itu kabarnya menelan biaya Rp 3,4 miliyar. Akibat tidak ditempati terlalu lama, rumput setingi satu meter pun tumbuh subur. Informasi yang dihimpun, baru dalam seminggu terakhir, Dinas Kesehatan Aceh Utara, membersihkan rumput dipekarangan kantor itu. Namun, rumput setinggi 30 centimeter masih tumbuh subur di depan kantor (diluar pagar kantor).

Sampai saat ini belum ada aktifitas perkantoran di gedung itu. Dinas Kesehatan masih berkantor di Jalan T Hamzah Bendahara, Lhokseumawe. Jadilah gedung lantai dua, dengan cat biru muda itu terlantar. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai “gedung hantu”.

“ Sejak selesai dibangun, sampai sekarang gedung ini belum ditempati. Hanya ada pemasang bendera merah-putih saja yang datang setiap hari,” kata salah seorang warga Desa Alue Mudem, Mansurlah Yasin.

Masyarakat lainnya, Abdullah Habib, mengatakan percuma saja gedung itu berdiri megah, jika tidak ditempati. Dia bahkan mengataka, jika Dinas Kesehatan Aceh Utara tidak mau menempati, alangkah baiknya pemerintah memberikan gedung itu pada desa. Sehingga, desa memiliki gedung untuk dijadikan pusat kegiatan desa.

Pemandangan serupa terlihat di gedung Bachelor Camp, bekas ExxonMobil. Lahan gedung ini mencapai 24 hektare. Tahun lalu, Pemerintah Aceh Utara menganggarkan dana sebesar Rp 2 miliyar untuk merehab kembali gedung itu. Hasilnya, proses rehab belum rampung. Ketika Kontras, mengunjungi gedung itu tampak tiga orang pekerja sibuk mengaduk semen. Gedung ini diplotkan untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Kantor Pemadam Kebakaran, dan sebagian Dinas Pendidikan.

Gedung ini pula diharapkan masyarakat untuk dijadikan Kantor Bupati Aceh Utara. Namun, sampai saat ini proses rehab belum rampung. Hanya sebagian bidang Dinas Bina Marga saja yang telah berkantor di bagian belakang gedung tersebut. Sebagian lagi, Dinas Bina Marga, masih berkantor di Desa Mon Geudong, Lhokseumawe.


Diperkirakan, proses rehab ini akan rampung dua bulan kedepan. Namun, belum bisa dipastikan pula, bahwa sejumlah dinas akan pindah ke lokasi itu. Pasalnya,seluruh dinas beralasan, bahwa pemindahan hanya akan dilakukan bila bupati telah mengintruksikan. Akankah bupati mengintruksikan anak buahnya pindah ke sana? Menempati gedung yang sudah tersedia, atau malah membiarkan gedung itu terlantar, menjadi “rumah hantu”. (masriadi)

TERKAIT pemindahan ibukota kabupaten dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, disebut-sebut karena Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid tidak serius pindah. Bupati ingin bertahan di Kota Lhokseumawe, dan tetap berkantor di Jalan T Hamzah Bendahara.
Namun, tudingan itu dibantah Ilyas A Hamid. Ketika ditemui setelah mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Utara, bupati yang akrab disapa Ilyas Pase ini menyebutkan dirinya serius untuk pindah ke Lhoksukon. Namun, perlu persiapan yang matang.

“Pemindahan tidak sesederhana itu. Perlu dipersiapakan program yang matang, perlu juga dana untuk pemindahan. Saya tetap serius untuk pemindahan ke Lhoksukon,” kata Ilyas, Senin (12/10). Lebih jauh dia menyebutkan, pemindahan ibukota Aceh Utara itu telah dipersiapkan sejak tahun lalu. “Kalau total pemindahan semuanya, mungkin akan dilakukan oleh bupati periode berikutnya. Saya hanya menyiapkan program dasar untuk pemindahan ibukota,” terang Ilyas.

Saat disinggung masalah gedung-gedung dinas terlantar yang belum ditempati hingga kini, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengungkapkan, dia sudah memerintahkan beberapa kepala dinas untuk menempati gedung tersebut. “Saya sudah perintahkan Kantor Pemadam Kebakaran untuk pindah ke Lhoksukon. Tapi, sampai sekarang belum pindah. Saya akan croschek lagi, kenapa belum pindah,” kata Ilyas.
Dia menegaskan, pihaknya akan duduk kembali dengan legislatif Aceh Utara untuk membicarakan persoalan pemindahan ibukota kabupaten. Dia menyebutkan, gedung yang akan ditempati oleh Kantor Pemadam Kebakaran adalah gedung Bachelor Camp, bekas ExxonMobil. “Kan bahaya, kalau Kantor Pemdam Kebakaran di Lhokseumawe, seperti kebakaran baru-baru ini di Lhoksukon, tidak sempat diselamatkan. Seharusnya kantor pemadam kebakaran dulu pindah ke sana. Kantor lainnya nanti menyusul, setelah duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” pungkas Ilyas A Hamid. (masriadi)

Membongkar Keseriusan Ilyas Pase !


GEDUNG Bachelor Camp itu tampak sepi. Sesekali terlihat lalu-lalang kendaraan roda dua melintas di depan gedung. Tampak dua orang satuan pengamanan (Satpam) duduk rileks. Menyulut sebatang kretek di bibir. Santai Tahun lalu, gedung ini sudah direnovasi untuk ditempati oleh tiga dinas Aceh Utara. Tiga dinas itu, Kantor Pemadan Kebakaran, Dinas Cipta Karya, dan sebagian sub pada Dinas Pendidikan Aceh Utara. Wacana ini sudah didukung oleh DPRK Aceh Utara, kala itu. Bahkan, DPRK mendesak agar seluruh dinas secepatnya bisa pindah ke Lhoksukon. Pasalnya, Peraturan Pemerintah No 18/2003 mengamanahkan bahwa ibukota Aceh Utara berada di Lhoksukon.
Saat itu, Komisi A, bidang pemerintahan, DPRK Aceh Utara, telah duduk bersama bupati Aceh Utara. Kesepakatannya, bahwa tiga dinas itu akan dipindahkan dalam waktu dekat. Namun, hingga kini belum terealisasi.

Penetapan ibukota ini dilakukan ketika Tarmizi A Karim, menjabat Bupati Aceh Utara. Saat itu, konflik masih menyalak di Aceh. Sehingga, sangat sedikit masyarakat yang melakukan protes terkait penetapan lokasi ibukota kabupaten itu. Secara demografi, Lhoksukon memang tidak strategis sebagai ibukota. Lhoksukon terlalu menjorok ke ujung timur Aceh Utara. Akibatnya, masyarakat di daerah barat pun protes.

Alasannya, terlalu jauh menuju ibukota, jika pemerintahan resmi pindah ke Lhoksukon.
Protes keras terjadi, pada Oktober tahun lalu. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Kecamatan Nisam, Nisam Antara, Sawang, Dewantara, Meurah Mulia, dan Kecamatan Simpang Kramat. Mereka khawatir, pelayanan pemerintah yang selama ini dinilai masih amburadul, akan mempersulit mereka. Mereka meminta bupati meninjau ulang kembali rencana pemindahan itu.

Kemudian, masyarakat di wilayah barat pun berang. Usulan mereka tidak diiyakan oleh pemerintah. Tokoh-tokoh di daerah itu pun merancang pemekaran wilayah. Kabupaten itu diberi nama Pase Barat, membawahi Kecamatan Sawang, Simpang Keramat, Kuta Makmur, Dewantara, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro dan Kecamatan Muara Batu. Salah seorang tokoh gerakan pemekaran kabupaten itu, Basri A Gani. Dia menyebutkan bahwa Lhoksukon memang tidak layak menjadi ibukota. Pasalnya, Lhoksukon berada di dataran rendah. “Selain itu, sangat jauh masyarakat Sawang, Krueng Mane dan lain-lain di daerah barat ini menuju Lhoksukon. Idealnya memang ditengah-tengah,” kata Basri, kepada Kontras, baru-baru ini.

Basri menyebutkan ada tiga opsi yang ditawarkan ke Pemerintah Aceh Utara. Opsi pertama yaitu membatalkan penetapan Lhoksukon sebagai ibukota kabupaten. “Kedua akan bergabung dengan Lhokseumawe dan memperjuangkan pembentukkan kabupaten Lhokseumawe. Sudah ada pembicaraan dengan Lhokseumawe terkait masalah ini,” sebut Basri.
Jika opsi kedua gagal, maka opsi terakhir, adalah membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Pase Barat. Dari sisi territorial, kawasan ini memang memadai untuk kabupaten. Syarat pemekaran di Indonesia, adalah kejelasan sumber pendapatan daerah, rekomendasi daerah induk, luas wilayah yang memadai, dan lobi pemerintah pusat yang paling menentukan. Saat disinggung tentang opsi paling diburu bila Pemerintah Aceh Utara tetap memilih Lhoksukon, Basri, mengatakan tetap akan mendirikan Kabupaten Pase Barat.

“Tim pembentukan Pase Barat sudah terbentuk. Jadi, kita masih serius jika memang Aceh Utara memaksakan pemindahan ibukota ke Lhokseukon,” terang Basri.
Sementara itu, masyarakat di kawasan timur, masih mempertahankan Lhoksukon sebagai ibukota. Tokoh muda Lhoksukon, M Husen MR, mengatakan jika pemerintah tidak mengindahkan amanah PP 18/2003, maka sama dengan melanggar aturan negara. Untuk itu, dia mengingatkan Ilyas Pase agar serius dengan pemindahan. “Jangan dari zaman dulu, sejak 2003 hanya wacana-wacana saja. Ini harus dipercepat. Amanah PP itu perintah pemerintah pusat, dan daerah wajib melaksanakannya,” tegas Husen.

Dia mengesalkan sikap pemerintah yang hingga kini masih berencana untuk pindah. “Konkritnya kapan? Jangan hanya rencana-rencana saja. Harus jelas,” ujar Husen. Jika pemerintah beralasan hanya melakukan program pemindahan saja, Husen menilai tidak logis. Idealnya, pondasi dasar pemindahan itu dilakukan pada masa Tarmizi A Karim. Bukan pada masa Ilyas Pase.

Kemudian, soal jarak yang dipersoalkan oleh masyarakat wilayah barat, Husen menyebutkan tidak logis. Dia menamsilkan bahwa ibukota Provinsi Aceh saja terletak diujung Pulau Sumatera, dan 80 persen kabupaten/kota di Aceh juga berada jauh dari ibukota provinsi.

“Banda Aceh sebagai ibukota provinsi saja, terletak jauh dengan kabupaten lainnya. Mengapa menjadi ibukota provinsi, karena dinilai dari sisi sejarah, yaitu bekas kerajaan Iskandar Muda. Kalau Lhoksukon, karena sisi amanah PP. Ini harus difahami benar oleh seluruh masyarakat Aceh Utara,”beber Husen.

Dia mengancam bahwa masyarakat Lhoksukon akan turun kejalan raya bila tidak secepatnya pindah ke Lhoksukon. “Saya khawatir, jika tidak ada kejelasan. Maka masyarakat akan turun ke jalan raya, tidak percaya pada pemerintah lagi. Dan, kami siap untuk itu. Ini yang penting dicatat oleh pemerintah,” pungkas Husen.
Pemindahan ibukota hingga kini belum jelas. Gedung terlantar hingga kini belum ditempati. Inilah bola api untuk Pemerintah Aceh Utara. Jika tidak segera disikapi, alamat, masyarakat tidak akan percaya pada pemerintah saat ini. Ayo Pak Ilyas, tunjukkan aksimu. (masriadi).

SUASANA sepi membekap jalan menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Siang itu, matahari terik. Hanya satu-dua kendaraan saja lalu lalang menuju pelabuhan. Di depan pintu gerbang pelabuhan, tampak dua orang security duduk santai, asap kretek mereka mengepul dari bibir. Sejurus kemudian, dia membukakan pintu pelabuhan.

Di kompleks pelabuhan ini, seluruh fasilitas sudah memadai. Polisi, bea cukai, dan lain sebagainya berkantor di sana. Namun, lihatlah ke bibir pelabuhan. Tidak ada kapal raksasa berjejer. Hanya satu kapal saja yang sedang membongkar semen, bersandar di pelabuhan yang kini berstatus internasional itu. Tampak pula pasukan pengamanan pelabuhan duduk santai. Bagian lain, hanya terlihat masyarakat memancing. Tidak terlihat kesibukan buruh bongkar-muat pelabuhan. Sepi.

Kondisi serupa juga terlihat di Pelabuhan Langsa dan Pelabuhan Malahayati, Banda Aceh. Tidak ada geliat bisnis yang luar biasa, di ketiga pelabuhan Aceh tersebut. Saat ini, Pelabuhan Langsa berstatus pelabuhan umum kelas IV, sedangkan Malahayati Banda Aceh, terbuka untuk perdagangan luar negeri, berada pada kelas III. Sedangkan Pelabuhan Lhokseumawe, kini berstatus internasional, terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Padahal, UU Pemerintah Aceh menyebutkan, pelabuhan salah satu pintu masuk pendapatan daerah untuk provinsi di ujung Pulau Sumatera itu. Namun, tampaknya pemerintah belum mampu berbuat banyak. Sehingga, fasilitas yang diberikan Negara, dan disahkan dalam UUPA tidak mampu direalisasikan. Menjadi aneh, karena pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dua tahun lalu gencar melobi investor sampai ke luar negeri. Namun, hingga saat ini belum ada eksekusi nyata dari sejumlah investor yang hanya berjanji itu.

Pengamat pelabuhan dan pelayaran di Aceh, Amsidar, menyebutkan banyak faktor yang membuat pelabuhan di Aceh tidak menggeliat. Salah satunya, tidak ada keinginan pemerintah untuk membuat sentra komudity pertanian. Untuk ekspor, harus terjamin pasokan barang. Jika tidak, maka importir tidak akan mau membeli barang dari Aceh. Saat ini, sentral pertanian Aceh di Takengon, Aceh Tengah, Redelong, Bener Meriah dan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, dinilai belum cukup untuk menjamin kuota ekspor tersebut.

“Jadi, butuh diperbaiki sentral pertanian dulu. Dibuat dulu sentral pertaniannya. Misalnya, pinang dimana? Kapasitasnya berapa ribu ton. Sehingga, India sebagai pembeli pinang terbesar, mau melirik Aceh. Kalau tidak ada jaminan pasokan barang, jangan pernah bermimpi Aceh bisa melakukan ekspor, meski pun UUPA sudah memberikan peluang itu,” ujar Amsidar.

Amsidar menilai, PT Pelindo hanya sebagai operator dalam aktifitas pelabuhan. Sedangkan, pemerintah lah yang harus memikirkan cara untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar, seperti Provinsi Sumatera Utara.

Lelaki yang lama terjun di bidang pelayaran dan pelabuhan ini menyebutkan sector perdagangan juga sangat sulit berkembang di Aceh. Tahun lalu, dia pernah mengajak beberapa distributor produk luar negeri, dan nasional untuk langsung membawa barang via Pelabuhan Krueng Geukuh dan Malahayati, Banda Aceh. “Prinsipnya, distributor nasional itu mau masuk via pelabuhan Krueng Geukuh dan Malahayati. Namun, masalah yang muncul adalah pedagang di Aceh tidak mau membeli di Lhokseumawe atau Banda Aceh. Mereka lebih memilih di Belawan. Mungkin, karena sekaligus jalan-jalan,” ujar Amsidar. Jika membeli di Pelabuhan Belawan,tidak kurang sebanyak 12 persen harga akan lebih mahal bila dibandingkan membeli di Aceh. Selain itu, tidak ada kebijakan khusus untuk mengatur pembeli ini dari pemerintah Aceh. “Saya pikir perlu qanun terkait perdagangan kapasitas besar ini. Sehingga, pedagang Aceh tidak lagi membeli ke Medan. Namun, langsung di Lhokseumawe atau Banda Aceh. Kita punya pelabuhan, mengapa tidak kita berdayakan,” tanya Amsidar.

Dia menyesalkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa tidak gencar melihat peluang pendapatan asli daerah dari sektor perdagangan dengan menggunakan jasa pelabuhan itu. Informasi yang dihimpun, awal tahun 2008, telah ditandatangani sebanyak 13 nota kesefahaman (MoU) antara Pemerintah Aceh Utara dengan investor nasional dan internasional. Tahun 2007, hingga 2008, memang gubernur dan bupati di Aceh sibuk mencari investor dalam dan luar negeri. Namun, hingga kini, 13 buah MoU itu hanya sebatas bundel kesepakatan. Tidak ada action atau realisasi dari MoU tersebut. Pertemuan demi pertemuan pun dilakukan untuk mengajak investor masuk ke daerah ini. Pelabuhan dan lapangan udara sudah mendukung. Tinggal lagi, maukah investor datang ke bumi Iskandar Muda, via Aceh Utara?

Investor butuh zaminan keamanan, bila mereka ketika berkunjung dikawal oleh militer, bagi investor ini sebagai bukti bahwa Aceh Utara dan daerah Aceh lainnya belum kondusif. Sisi lain, investor ingin jaminan hukum dan perizinan yang tidak berbelit-belit. Pertanyannya, mampukah Aceh Utara dan daerah lainnya menggerakkan pelabuhan yang telah diberikan pemerintah pusat itu?

Menjawab kritikan tajam dan keraguan sejumlah masyarakat, Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Mehrabsyah, menyebutkan pihaknya terus berupaya menggenjot sektor perdagangan via pelabuhan. 1 8 Maret 2009, telah dilakukan pertemuan dengan instansi terkait dengan pelabuhan di Gedung Bupati Aceh Utara. Pertemuan ini membahas kemungkinan melakukan ekspor dan import. Intinya semua sepakat. Namun, Negara tujuan belum ditentukan. Kemudian, Pemerintah Aceh Utara mengajak Bank Indonesia Lhokseumawe untuk duduk membahas persoalan ini. Bank diminta memberikan dukungan pada pengusaha lokal yang akan berbisnis ke luar negeri.

Pertemuan puncak dilakukan 1 Oktober 2009 di Aula Bank Indonesia. Pertemuan ini ditargetkan dihadiri oleh 40 pengusaha lokal dari Bireuen, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Utara dan Aceh Timur. Pertemuan ini diikuti oleh pengusaha dan pemilik kapal asal Malaysia, Mr David dan Ketua IMT-GT Join Business Tangkeil Malaysia, Datok Fauzinawan.

Diharapkan pertemuan ini akan langsung membicarakan teknis perdagangan ekspor dan perdagangan nasional. Mr David disebut-sebut sebagai pengusaha yang menyediakan kapal, bila kegiatan ekspor dan impor dilakukan dari Aceh Utara. Mehrab mengakui hal tersebut. “Kita harap, aka nada kesepakatan dengan pengusaha lokal nantinya. 40 pengusaha lokal, ditambah Perusahaan Daerah Bina Usaha, milik Aceh Utara,” kata Mehrabsyah.

Dia juga mengakui, bahwa Bupati Bireuen, Nurdin Abdurahman, sebagai inisiator agar pelabuhan Krueng Geukuh digerakkan secara bersama oleh beberapa kepala daerah. “Kita juga akan datangkan produk-produk nasional via Krueng Geukuh dalam waktu dekat nanti. Ya, distributor bisa masuk dari Aceh Utara, tak usah melalui Belawan lagi. Salah satu produk yang sudah siap masuk, PT Unilever,” terang Mehrab.

Saat disinggung Negara tujuan ekspor, Mehrab hanya menyebutkan Malaysia. Komudity yang diekspor pun berupa Pinang, Kakao, Karet dan lain sebagainya. Semua barang itu didatangkan dari daerah tetangga Aceh Utara, seperti Pidie, Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Timur.

Jika pengusaha lokal tertarik, mereka juga bisa melakukan impor dari Malaysia. Harganya lebih murah. “Barang-barang dari Malaysia bisa kita import dengan bekerjasama dengan PAMA Selangor. Mereka perusahaan yang mau bekerjasama,” ujar Mehrab.

Dia tidak menampik bahwa selama ini belum ada hasil dari nota kesepahaman antara Pemerintah Aceh Utara dan para investor. Dia berharap, pada pertemuan 1 Oktober mendatang, akan disepakati teknis kerjasama, impor dan ekspor, serta peragangan nasional dari Pelabuhan Krueng Geukuh. “Ke depan aka nada pertemuan lagi. Teknis kerjasama sepertinya akan kita bahas berulangkali. Tujuannya, agar semua pihak diuntungkan. Tampaknya, tak bisa putus pada 1 Oktober 2009,” kata Mehrabsyah.

Pertemuan demi pertemuan terus belangsung. Masyarakat berharap pertemuan itu bisa membuahkan hasil nyata. Tak hanya sekadar retorika. Tak saatnya lagi jual kecap, akan datang investor ini dan itu. Terpenting, aksi nyata. Mengerakkan pelabuhan, menambah penghasilan daerah, dan otomatis kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pegangguran akan menurun dengan sendirinya. Ayo, beraksi. Jangan hanya berjanji. (masriadi)

JALAN menuju rumah Cut Nyak Mutia di Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara sepi. Kiri-kanan jalan dipenuhi semak belukar. Jalan itu dulunya diaspal. Kini, aspal itu terkelupas. Menyisakan lubang menganga. Sejurus, tak pernah terpikirkan bahwa jalan menuju rumah pahlawan nasional asal Aceh itu sangat buruk. Namun, realitas berkata lain. Di kiri-kanan jalan, sawah petani membentang. Air berhembus, membuai rumah Cut Mutia teronggok sepi.

Meski menyimpan sejarah perjuangan Cut Ny ak Mutia melawan Belanda, namun sangat sedikit masyarakat yang berkunjung. Jika pun ada, hanya mahasiswa yang menyelesaikan tugas kuliah. Maklum saja, tidak ada promosi khusus yang dilakukan Pemerintah Aceh Utara terkait obyek situs sejarah dan wis ata di daerah itu. Ind ikasinya, tidak ada penunjuk jalan menuju rumah panggung Cut Mutia. Rumah ini terletak sekitar 15 kilometer arah timur Kota Lhokseumawe. Lalu, ikutilah jalan aspal menuju kemukiman Pirak. Di situ, akan ada persimpangan. Berbeloklah ke kiri. Ikuti jalan itu, dari kejauhan akan terlihat monument perlawan Cut Mutia, menjulang setinggi lima meter. Dicat warna merah dan putih.

Di rumah itu, terdapat lesung penumbuk padi, balai tempat rapat perjuangan, kolam renang, di sisi kolam ada monumen perjuangan. Rumah pangung itu modelnya sama seperti rumah Aceh pada umumnya. Nam un, tidak ada yang luar biasa tersimpan dalam rumah bersejarah itu. Foto-foto kusam perjuangan Cut Mutia tidak terawat dengan baik. Hanya ada satu buah lemari kosong, dan satu buah lukisan foto Cut Mutia terbaru. Selebihnya, hanya ruang berdebu. Begitu juga kondisi makam srikandi Aceh itu. Terletak jauh ke pedalaman, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara. Jalan menuju ke makam itu sudah dibangun dengan program TNI Masuk Desa (TMD) akhir tahun lalu. Jalan ke sana berlumpur,komplek makam itu jauh kepedalaman. Makam hanya ditutupi dengan kelambu kusam. Nisan pun sudah kabur. Hanya, prasasti yang dibangun oleh TNI sepuluh tahun lalu. Prasasti ini pun sudah kusam.

Kondisi serupa terlihat di Makam Tengku Dilhokseumawe, di Desa Uten Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Makam yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Lhokseumawe itu bahkan tidak ada gapura sama sekali. Juga tidak ada penjaga makam yang membersihkan makam tersebut saban hari. Makam hanya dibersihkan oleh warga yang menetap disekitar makam. “Tidak ada penjaga makam ini. Hanya, kami masyarakat di sini yang menjaga makam dan membersihkannya,” kata salah seorang warga, Munawarah, baru-baru ini.

Munawarah berharap, makam itu dijaga dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, setiap orang yang berkunjung dan ingin mengetahui sejarah Lhokseumawe bisa menjadikan makam itu sebagai referensi utama. Anehnya, di kiri-kanan makam tidak ada museum kecil pun. Renovasi peninggalan sejarah di Aceh Utara dan Lhokseumawe bisa dikatakan hampir tidak ada sama sekali. Renovasi rumah Cut Mutia dilakukan tahun 2005 silam, Tengku Dilhokseumawe, tahun 2004 silam. Itu pun hanya sekadar membuat pagar belaka.

Buruknya perawatan situs sejarah di Lhokseumawe dan Aceh Utara dikesalkan pengamat budaya, TM Zuhri. Zuhri yang juga pelaku seni di kota yang dulu dijuluki kota migas itu menyatakan perlu perhatian serius untuk membenahi situs sejarah dan wisata. Pasalnya, di Ancol, Serang, Banten, sektor wisata dan budaya bisa menghasilkan Rp 6 Miliyar pendapatan daerah per tahun. “Perlu pembenahan serius. Jika tidak, maka sampai kapan pun, wisata dan budaya kita tidak dilirik oleh pengunjung dari luar Aceh,” kata Zuhri.

Dia menyebutkan, program visit Aceh year yang digalakkan sejak tahun 2007 silam hingga kini tidak akan berjalan bila tidak didukung dengan pembangunan wisata dan situs sejarah yang memadai. Selain itu, program Mis Tourism, yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh saban tahun tidak aka nada manfaatnya. “Mereka itu ditargetkan menjadi pemandu wisata, mau pandu kemana. Toh, obyek wisatanya tidak bagus. Tdiak dibenahi situs sejarahnya. Ini mubazir,” terang Zuhri. Selain itu, promosi wisata dari Aceh memang terbilang minim. Promosi seharusnya dilakukan secara integral oleh satu dinas semata, namun, di Aceh dan umumnya Indonesia , promosi wisata dan budaya dilakukan oleh beberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, ada pula yang dilakukan Dinas Kebudayaan. “Buat saja misalnya, promosi satu atap, hanya dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan. Ini soal penamaan dinas saja, tidak seragam. Sehingga, promosi tidak berjalan efektif,” terang Zuhri.

Penjaga Makam Terlantar
Perhatian terhadap penjaga situs sejarah juga minim. Hal ini diakuit, Cut Hasan, penjaga Makam Putro Neng, di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Cut Hasan telah menjaga makam itu sejak puluhan tahun silam. “Dulu, waktu masih Aceh Utara, gaji saya dibayar per tiga bulan sekali,” ungkap pria penuh uban ini.

Namun, sejak dua tahun terakhir, gaji Cut Hasan dibiayai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Besarnya hanya Rp 300.000 per bulan. Itu pun dibayar setahun sekali. Angka itu tentu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan ayah enam oran g anak itu. “Untuk membeli cangkul membersihkan kompleks makam saja susa h. Gajinya sakit kecil,” kata Hasan. Dia berharap, pemerintah memperhatikan gajinya. Dia juga meminta agar gaji itu bisa dikirim tiap bulan. Layaknya, gaji pejabat negeri ini. “Kalau angka gaji saya itu kan , hanya gaji lima hari satu hari kerja para pejabat. Saya harap ada perhatian,” lirih Hasan.

Meski begitu, Hasan terus menjaga makam. Dia berharap ada peningkatan di tahun depan. Hasan dan Zuhri meminta, agar Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota mulai tahun ini segera membenahi situs sejarah. Sehingga, bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jika bukan kita yang menghargai situs sejarah dan wisata, siapa lagi tengku?


Sektor Wisata Terseok
MENTERI Kebudayaan dan Pariwisata RI , Jero Wacik, mencanangkan visit Indonesia years sejak tiga tahun silam. Tahun kunjungan wisata ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia dari mancanegara. Seluruh daerah pun diamanahkan untuk membuat daerah kunjungan wisata. Situs sejarah dan lokasi pariwisata menjadi dua sektor andalan. Maka, pemerintah provinsi di Indonesia pun membuat daerah kunjungan. Sebut saja Sumatera Utara, membuat visit sumut years, visit Aceh year, visit ranahminang year dan daerah lainnya. Namun, sayangnya, sektor wisata di daerah terseok. Pencanagan tahun kunjungan wisata hanya sekadar slogan. Tak mampu direalisasikan pemerintah provinsi dan daerah.

Struktur dinas di daerah pun berbeda. Lihatlah Lhokseumawe, sektor budaya dan sejarah satu atap dengan Dinas Perhubungan. Aceh Utara, berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal ini mempengaruhi kinerja bidang pariwisata dan budaya.

Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Hasbullah. “Pernah ada program untuk kabupaten/kota dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Tapi, karena kami berada di bawah Dinas Perhubungan, maka program ini tidak bisa disalurkan ke Lhokseumawe. Ini menjadi kendala juga,” kata Hasbullah.

Kemudian, saat disinggung soal perawatan Makam Tengku Dilhokseumawe, Hasbullah menyebutkan tidak ada dana untuk merenovasi makam itu. Dia beralasan, bahwa sejarah Tengku Dilhokseumawe sangat kabur. Tidak ada satu orang pun di kota itu yang bisa ditemui untuk menanyakan sejarah Tengku Dilhokseumawe. “Kami sudah mencoba melakukan riset kecil-kecilan. Tapi, tidak ada sejarah yang jelas, kapan lahirnya, asalnya, keluarganya Tengku Lhokseumawe. Sehingga, kita tidak bisa mengajukan proposal renovasi makam. Ini yang menjadi kenadala,” kata Hasbullah. Di sektor wisata, dia menyebutkan tidak memiliki pondasi dana yang kuat. Untuk tahun 2008 silam, sektor wisata hanya mendapatkan dana Rp 80 juta, dan tahun 2009 hanya Rp 49 juta dari APBK Lhokseumawe. “Kalau jumlah dananya begini, kita mau buat apa? Tidak cukup,” ungkap Hasbullah.

Meski begitu, dia telah mengajukan pada Walikota Lhokseumawe, Munir Usman untuk menata lokasi wisata yang memadai. Direncanakan, pantai Ujong Blang akan dijadikan semi ancol. Sumber dana untuk membangun Ujong Blang akan bekerjasama dengan VDven, sebuah perusahaan asal Belanda. Perusahaan ini, telah mengunjungi lokasi wisata Ujong Blang. “VDven meminta kita menyiapkan gambar bangunan. Kemudian, mereka yang akan membangun. Ini murni bisnis. Misalnya, kontrak dengan VDven selama dua puluh tahun, dengan bagi hasil 60 persen untuk VDven dan 40 persen untuk Pemko Lhokseumawe. Setelah itu baru VDven melepasnya murni ke Lhokseumawe,” kata Hasballah.

VDven telah mengunjungi Ujong Blang. Diprediksikan, tahun 2010 mendatang perusahaan ini telah mulai beroperasi di Lhokseumawe. Soal Syariat Islam, VDven menawarkan lokasi wisata terpisah. Misalnya, waterboom, kolam renang laki dan perempuan dipisahkan. Konsep ini sebenarnya telah dilakukan di Bandung , Jawa Barat. “VDven sudah siap. Jika tidak ada kendala apa pun, maka tahun depan akan action untuk pembangun kawasan wisata pantai,” pungkas Hasballah. (masriadi)


RIDWAN YUNUS [KETUA FRAKSI GABUNGAN DPRK ACEH UTARA]
“Situs Sejarah Harus Dibenahi”

MENANGGAPI buruknya pengelolaan situs sejarah di Aceh Utara, ketua fraksi gabungan DPRK Aceh Utara, Ridwan Yunus menyesalkan tindakan itu. Pasalnya, situs sejarah harus dikelola dengan baik. Sehingga, generasi muda Aceh, bisa mengetahui letak dan tempat pahlawan negerinya.


Dia mengkhawatirkan, jika situs sejarah tidak dikelola dengan baik, lama kelamaan generasi Aceh tidak akan lagi menghargai jasa pahlawannya. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Utara itu mengatakan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh Utara harus segera memperbaiki jalan menuju makam dan rumah Cut Mutia.


“Memang ada anggapan bahwa persoalan situs sejarah tidak menarik di Aceh. Ini anggapan yang keliru, jika kita tidak membuatnya menjadi menarik, maka situs itu tidak akan menarik. Namun, jika kita buat menarik, maka dengan sendirinya akan menarik,” kata Ridwan.
Lebih jauh dia menyebutkan, jika persoalan akses jalan menuju situs sejarah itu sudah selesai, baru akan dipikirkan persoalan promosi yang bagus. Dia mengakui, bahwa jalan menuju makam dan rumah Cut Mutia memang sulit dilalui. “Dari jalan saja yang sulit dilalui, orang sudah malas berkunjung. Belum lagi letaknya yang sangat jauh. Saya pikir, terpenting jalan dulu dibenahi,” tegas

Ridwan menyebutkan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk membicarakan persoalan jalan menuju makam tersebut. “Kalau dana tidak usah khawatir. Jika sekarang tidak ada dana, bisa diusulkan tahun depan. Terpenting, ada niat untuk memperbaiki situs sejarah,” pungkas Ridwan. (masriadi)

PERSOALAN penegakan syariat Islam tampaknya menemui kendala yang serius di Aceh. Pasalnya, penerapan syariat Islam secara kaffah sejak tahun 2002 silam itu tidak didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ditambah lagi jumlah personel wilayatul hisbah (polisi syariat Islam) yang tidak memadai. Di Lhokseumawe,misalnya, hanya memiliki 30 personel. Jumlah itu jauh dari angka ideal, yang diperkirakan mencapai 300 orang untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di empat kecamatan dalam wilayah kota itu.


Kepala Kantor Satuan Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe, Ridwan Jalil mengaku bahwa SDM di lembaga yang dipimpinnya memang tidak memadai. “Begini, sejak 2002 sampai sekarang, beluma ada sekali pun pelatihan teknis penerapan syariat Islam yang diberikan kepada personel WH. Idealnya, ada pelatihan. Sehingga, mereka faham benar, tugas mereka apa. Tidak ada pelatihan ini terajdi di seluruh Aceh,” terang Ridwan Jalil, Senin (28/9).


Selain itu, Ridwan menilai, qanun yang telah disahkan tidak didukung oleh perangkat pelaksanaan qanun itu. “Untuk seluruh Lhokseumawe, kami butuh 300 orang WH. Itu akan dibagi dalam tugas pengawasa, sosialisasi, pemeriksanaan, penindakan dan lain sebagainya. Ini, kami hanya punya 30 orang WH. Rekruitmen WH juga tidak ada aturan yang sama di seluruh Aceh. Harusnya, ada system yang lebih bagus, dengan bidang ilmu yang telah ditentukan untuk orang-orang WH ini,” terang Ridwan.


Dia menilai, penerapan syariat Islam di seluruh Aceh masih banyak terkendala pada kelemahan qanun. Misalnya, dalam qanun khalwat, disebutkan bahwa orang yang berkhalwat harus dilengkapi dengan saksi maksimal empat orang. “Persoalannya, bagaimana jika yang melakukan khalwat ini tidak ada saksi. Tapi dia mengakui perbuatannya, dalam qanun tidak disebutkan soal pengakuan pelaku meusum ini. Ini juga kelemahan qanun,” terang Ridwan. Kelemahan lainnya, tidak disebutkan apabila terhukum cambuk atas pelanggaran hukum syariat Islam bisa dijemut paksa, bila tidak menghadiri eksekusi hukuman cambuk. Penerapan syariat Islam di Aceh, masih pada tataran kulit luar saja. Bahkan, mengejutkan, ketika Ridwan Jalil menyebutkan bahwa masyarakat Aceh belum siap menerapkan syariat Islam secara kaffah.


Dia membuktikan, bahwa ada puluhan bukti pernyataan tuha peut dan tuha lapan dari sekian desa di Lhokseumawe, meminta agar kasus khalwat dan pelanggaran syariat Islam lainnya diselesaikan secara hukum adat. Hukum adat yang dimaksud adalah bila ditangkap khalwat maka akan dinikahkan, tanpa dicambuk sebagaimana amanah qanun syariat Islam. Ini pula yang mengakibatkan tidak terjadi eksekusi cambuk lagi di kota yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Aceh Utara itu.


“Saya melihat multi efek yang ditimbulkan dari hukuman cambuk, begini, ada orang yang telah dicambuk bercerai dengan istrinya. Ada yang pindah kampung, ada yang anaknya malu untuk ke sekolah. Saya melihat efek ini, sehingga, keputusan kita, setelah dibina, dipanggil orang tua kedua pasangan, tokoh desa, pelaku khalwat dinikahkan. Kalau kasus khamar, kita begitu juga, kita lihat multi efeknya,” ungkap Ridwan.


Saat disinggung persoalan qanun jinayat, yang hingga berita ini diturunkan belum ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Ridwan sangat menyesalkan sikap dewan mengesahkan qanun tersebut. Dia berpendapat, perlu dibenahi ekonomi masyarakat Aceh terlebih dahulu, baru pada tataran penerapan qanun yang lebih tegas. Untuk mengesahkan qanun itu, seharusnya DPRA memikirkan soal structural WH, dan perangkat pendukung lainnya. “Saya kesalkan,jika DPRA tidak melihat banyak sisi tentang qanun jinayat itu. Harusnya, DPRA minta dulu pendapatan ulama Se-Aceh.Jangan dipolitisir. Kalau diterapkan qanun jinayat, maka lembaga WH harus berdiri sendiri. Tidak boleh bergabung dengan bidang lainnya lagi,” ujar Ridwan.


Dia menyebutkan, perlu sosialisasi selama 15 tahun untuk qanun jinayat kepaa masyarakat. Selain itu, dilengkapi pula dengan teknis yang jelas, sampai sekecil mungkin. “Misalnya, juga harus dibuat aturan tentang pedagang yang menjual pakaian ketat dan seksi. Persoalan ini bagaimana, baju seksi kan langkah paling awal untuk mencegah generasi muda kita agar jangan lagi mengenakan pakaian yang tidak sesuai norma agama. Jadi, sekecil apa pun harus diatur. Jangan yang besar-besar saja, sedangkan kita lupa pada yang kecil-kecil,” pungkas Ridwan Jalil mengakhiri perbincangan. (masriadi)