Calon Dokter Atlet

SOSOK mungil, tidak membuat orang yakin bahwa dara yang satu ini jago mengayunkan raket. Lincah berlari kedepan, kebelakang. Mata tajam menatap bola. Melakukan smash tepat pada titik yang “mematikan” lawan. Itulah, Siti Ardila Ringusti. Sulung dari dua bersaudara ini, sejak kecil menggemari olahraga bulu tangkis. Dia tak bisa melihat raket tergantung. Pasti langsung beraksi. Mengayunkan raket ke kiri dan kanan. Lalu tersenyum puas.

“Saya ini belum ada apa-apanya. Saya masih banyak belajar,” ujar Ringusti, panggilan akrab Siti Ardila Ringusti, Sabtu (27/12). Dara yang memiliki lesung pipit ini menyebutkan, orangtuanya sangat mendukung aktifitasnya dibidang olah raga. “Kan olahraga bisa meminimalkan kenalakan remaja, begitu kata orang tua ha ha,” katanya terbahak.

Bakatnya dibidang bulu tangkis terlihat sejak kecil. Dia juga tercatat sebagai atlet bulu tangkis Aceh Utara sejak tahun 2001. Satu tahun kemudian, dia mengikuti turnamen bulu tangkis usia dini se-Aceh. Dia menggondol medali perunggu. Prestasi ini juga membuatnya menerima beasiswa Sampoerna Fondation. ”Saya belum puas. Saya terus berlatih,” ujar Ringusti.

Siswa SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye, giat berlatih. Tak hanya itu, penggemar Susi Susanti ini sering memperhatikan gaya bertanding atlet bulu tangkis internasional. Liliana Natsir, menjadi salah satu pemain Indonesia favortinya. Tahun 2004,

Ketika duduk dibangku SMP, tahun 2004 silam, dia kembali turun dalam turnamen. Ya, turnamen bulu tangkis putri se-Aceh. Ringusti belum beruntung, dia hanya mampu menduduki juara tiga saat itu. Kesal akan prestasinya yang tak meningkat, dia semakin giat berlatih. Hasilnya, tahun 2005, Ringusti meriah juara satu turnamen bulu tangkis putri se-Aceh.

Ringusti kembali mengejutkan pecinta olahraga bulu tangkis di Aceh. Pekan Olahraga Pelajar (Popda) X di Bireuen baru-baru ini dia mampu meraih juara satu. ”Saya tak pernah turun ganda. Saya selalu tunggal. Lebih leluasa,” ungkap Ringusti.

Lagi-lagi, prestasi ini membuatnya mendapat beasiswa dari Sampoerna Fondation. Ditahun yang sama, Popwil se-Sumatera yang digelar di Batam baru-baru ini, dia diturunkan. Namun, nasib belum berpihak. Ringusti kalah dan tak bisa mempersembahkan medali untuk Aceh Utara.

Lalu, bagaimana pandangan Ringusti terhadap minat pelajar Aceh terhadap bulu tangkis? ”Wah banyak faktor kenapa pelajar kurang suka bulu tangkis. Sarana dan tempat latihan tak ada. Jadi, bagaimana mau latihan. Perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi juga rendah sekali. Ini mungkin, yang membuat teman-teman pelajar lain enggan terjun bidang olahraga,”katanya diplomatis.

Ringusti berharap agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Utara memberikan perhatian serius terhadap atlet berprestasi. Selain itu, juga diberikan pembinaan yang mapan. Sehingga, siap ketika bertanding dan membawa medali untuk Aceh Utara.

Meski begitu, dara yang bercita-cita menjadi dokter ini berharap bisa eksis pada cabang bulu tangkis. ”Ini bukan saja hobi. Bagi saya, bulu tangkis sudah mendarah daging. Nikmati sekali olahraga ini,” katanya.

Jadi, ingin jadi dokter? ”Kalau jadi dokter, nanti para atlet olahraga apa pun jenisnya, di-discont biaya berobatnya hehehe,” kata Ringusti terbahak. Sukses ya, pantang mundur, dan tetap semangat. [masriadi sambo]

KACAMATA minus membuat gadis ini tampak lebih berwibawa. Tatapan matanya tajam. Gaya bicaranya lugas. Singkat, tepat, dan tidak suka basa-basi. Itulah Husniati (16 Tahun). Putri dari pasangan Ibrahim , dan Fadhilah, ini sejak kecil gemar berbicara tegas. Bahkan, ketika duduk dibangku sekolah dasar (SD) kelas satu dia telah bisa membaca. Usai membaca, dia mengulangnya. Mengikuti gaya da’i kondang di televisi.

“Saya hanya suka saja. Terus, saya coba ulangi kembali apa yang saya baca. Agar lebih mengingat saja,” terang Husniati, kepada Independen, Kamis (18/12) . Gadis ini juga meraih juara umum selama sekolah di SD 16 Lhoksukon. Juara umum juga diraih selama meudagang (modok di dayah) Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie. Dia juga sekolah di MTs S Jeumala Amal.

Karena kecerdasannya dia juga didaulat menjadi Miss Jeumala Amal 2004-2005. Bersama teman-temannya di dayah populer di Aceh itu, dia juga menjuarai lomba cerdas cermat, nasyid, dan lomba shalawat yang disenggarakan di kompleks dayah saban tahun. ”Keluarga mensyaratkan SMP itu harus di dayah. Ini berlaku bagi semua saudara saya. Jadi, bekal sebelum remaja,” ungkap Husniati terbahak.

Puas dengan itu? Tidak. Dara penggemar warna hijau ini mengatakan, hingga saat ini dia merasa belum memberi yang terbaik bagi orang tuanya. Targetnya, membahagiakan orang tua belum tercapai. Dia ingin, orang tuanya bangga pada prestasi yang diraih. Kini dia menimba ilmu di SMA 3 Putra Bangsa, Lhoksukon, Aceh Utara. Dari sini, dia melaju ketingkat kabupaten. Dia menjuarai specch contest, pidato bahasa inggris di Politeknik Lhokseumawe baru-baru ini. Selain itu, dia juga merebut juara II, penilaian remaja putri berprestasi tiga kabupaten (Aceh Utara, Bireuen, dan Kota Lhokseumawe). Gadis ini berapi-api ketika menyampaikan pidato. Dia bak orator ulung Indonesia, dan Presiden RI pertama, Soekarno. Lengkap dengan tatapan mata, dan bahasa tubuh yang sesuai. Pesan, tatapan mata, bahasa tubuh, semuanya disesuaikan. Ini kelebihan utama gadis ini.

“Saya merasa belum ada apa-apanya. Saya ingin berbuat lebih baik, untuk sekolah, untuk masyarakat, dan khusus untuk orang tua,” sebutnya merendah.

Apa kiat sukses Husniati? Dia tersenyum. Gadis ini menyebutkan, dia tidak ingin menang sendiri dan egois pada kehidupan nyata. ”Saya tidak ingin menang sendiri. Jangan pernah mempunyai sifat itu. Jika sifat ini ada, kita tak akan bisa mendengarkan keluhan orang lain,” kata Husniati menutup perbincangan. [masriadi sambo]

Melalui pintu BHP, kampus-kampus negeri menjadi setengah swasta. Kampus bisa mengeluarkan kebijakan menaikkan biaya administrasi, dan sejumlah rentetan biaya lainnya. Ini yang dinilai sejumlah mahasiswa memberatkan rakyat. Toh, rakyat negeri ini belum kaya dan mampu menimba ilmu dengan biaya tinggi.

Paska disahkannya BHP, seluruh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh melakukan demontrasi. Menolak BHP, dan meminta mencabutnya.

Namun, sosiolog Universitas Syah Kuala (Unsyah) DR Saleh Syafi’i memiliki pandangan lain. Dia menyebutkan BHP sebagai dasar hukum untuk mewujudkan kampus mandiri. ”Jangan terlalu takut dengan BHP. Baca lagi konsiderannya. Disebutkan memang kampus sebagai lembaga nirlaba. Tidak mencari keuntungan,” kata Saleh.

Dia mengatakan, dengan BHP kampus menjadi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. Seluruh kebijakan kampus untuk menambah pondasi keuangan kampus, juga digunakan untuk kemapanan kampus. Masalahnya, siapkah orang-orang dalam kampus menjadi ”manusia setengah dewa”. Benar-benar tidak mencari keuntungan?

”Ini yang menjadi masalah. Seluruh Indonesia belum ada yang siap benar seperti itu. Namun, semuanya harus dimulai. Jadi, dimulai pelan-pelan, misalnya, tahun ini 20 persen saja BHP, tahun depan ditingkatkan lagi,” katanya.

Saleh sepakat dengan BHP. Dia menilai, jika orang kampus bersih dan menjalankan sesuai amanah BHP, maka kampus negeri akan semakin maju dan berkembang. Sebaliknya, pengamat sosial nasional asal Aceh, Al Chaidar memiliki pendapat lain. Al Chaidar menyebutkan BHP merupakan jalan panjang pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan. Pasalnya, pemerintah merasa berat untuk memenuhi biaya pendidikan sebesar 20 persen dari alokasi APBN. Sehingga BHP menjadi tindakan jelas untuk meringankan beban pemerintah. Padahal di Kanada, alokasi untuk biaya pendidikan mencapai 30 persen dari belanja rutin negara itu.

”BHP itu jelas-jelas membuktikan pemerintah melepaskan tanggungjawabnya dibidang pendidikan tinggi. Ini tidak baik, dan seharusnya dicabut saja BHP itu,” kata Al Chaidar kepada Independen, Kamis (25/12).

Dia menyebutkan, jika pemerintah tidak bisa mencerdaskan rakyatnya, artinya pemerintah sudah tidak berguna lagi. Sehingga, masyarakat harus merogoh kocek setebal-tebalnya untuk masuk ke perguruan tinggi.

Penulis buku tentang Aceh ini menilai, jika BHP dilaksanakan, maka kampus akan sama dengan lembaga pemerintahan lainnya. ”Di kampus akan ada mafia proyek. Tidak ada BHP saja, kampus sudah sangat sombong. BHP akan membuat kampus semakin sombong. Tidak ada yang bisa menjamin, pengelolaan kampus akan bersih nirlaba, tanpa mengambil keuntungan,” ketus Al Chaidar.

Dia menyebutkan, pemerintah perlu mencabut BHP tersebut untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika BHP tidak dicabut, maka kaum miskin tidak akan bisa menimba ilmu di kampus. Pasalnya, biaya sekolah yang sangat tinggi. Tidak akan ada pula orang yang berani menjamin, bahwa keuntungan dari pengelolaan kampus akan diberikan pada kaum miskin yang cerdas dan ingin sekolah. Jika pun ada, pertanyaannya berapa persen uang keuntungan kampus diberikan untuk kaum miskin, dan berapa persen dikeruk masuk kedalam rekening pribadi? Entahlah, ini jalan panjang tak berujung pendidikan tinggi di negeri ini. [masriadi sambo]

DERETAN rumah tipe 36 itu dicat kuning tua. Atapnya dicat warna coklat. Mengkilap diterpa sinar matahari. Rumah yang terletak di Desa Blang Crum, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe itu ditempati oleh 163 kepala keluarga (KK) korban tsunami asal Desa Pusong, Keudai Aceh, dan Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.

3 Maret 2008 lalu, mereka mulai menempati rumah itu. Sebelumnya, mereka bertahan di barak pengungsian Desa Mon Geudong, Lhokseumawe. Sepanjang jalan menuju komplek perumahan korban tsunami itu, rusak parah. Jalan berlumpur. Harus berhati-hati mengendarai kendaraan melewati jalan itu.

Memasuki komplek, tampak anak-anak sibuk bermain. Sebagian masyarakat ikut dalam pembangunan parit di kompleks itu. Empat tahun tsunami, pembangunan infrastruktur masih banyak yang belum rampung. Lihat saja, mushala, masih dalam pengerjaan. Belum bisa difungsikan untuk tempat ibadah. Selain itu, rumah yang telah dibangun itu belum memiliki fasilitas sanitasi. ”Sebagian besar penutup toilet, tidak ada. Terbuka begitu saja. Pipa pembuangan toilet juga tidak ada. BRR mengatakan akan diberikan, entah kapan?” kata mantan koordinator pengungsi korban tsunami Mon Geudong, Faisal Za, kepada Independen, Kamis (25/12).

Faisal kini menetap disalah satu rumah korban tsunami itu. Selain itu, asbes rumah juga banyak yang bocor. Faisal menunjukkan asbes yang bocor dirumahnya. Jika hujan, Faisal, terpaksa meletakkan ember dibawah asbes yang bocor tersebut. ”Itu lumayan. Rumah lainnya, ada yang lebih parah asbesnya bocor,” terangnya.

Namun, persoalan lain muncul. Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) korban tsunami masih menetap dirumah saudaranya di komplek itu. Hingga kini mereka belum mendapatkan rumah bantuan. BRR hanya membangun 163 rumah. Sebanyak 151 diantaranya telah ditempati. 12 rumah lagi, hingga kini belum jelas pemiliknya siapa?

Sebelumnya, BRR telah memberikan 12 rumah itu kepada korban tsunami. Lalu, dicabut kembali, dengan dalih mereka tidak berhak menerima bantuan. ”Kalau kita pikir, mana ada korban tsunami yang terlalu parah di Lhokseumawe. Semuanya sama, namun BRR mencabut hak korban tsunami itu. Sehingga, mereka menetap di Pusong,” kata Faisal.

Untuk 40 kepala keluarga yang belum mendapatkan rumah bantuan itu telah ditanggulangi Save The Children. 20 unit rumah panggung telah dibangun di Desa Mayang, Kecamatan Blang Mangat. Dalam waktu dekat, segera ditempati oleh korban tsunami di daerah itu. Sedangkan 20 unit rumah lagi, terletak di Desa Blang Crum. Rumah ini belum dibangun sama sekali. Lahan telah dibersihkan, pembangunan belum terlihat.

Artinya, 20 KK korban tsunami masih harus menunggu pembangunan itu rampung.

Terkait penarikan rumah yang dilakukan oleh BRR, Kepala Layanan Umum dan Informasi BRR Regional II Lhokseumawe, Yuli Asbar, baru-baru ini menyebutkan itu sesuai dengan aturan penertiban rumah. ”Tim penertiban rumah melihat siapa saja yang berhak dan tak berhak mendapatkan rumah. Makanya, ditarik kembali,” katanya. Yuli menyebutkan, rumah itu akan diberikan pada yang berhak. Soal sanitasi, juga akan dibangun kembali setelah tim penertiban turun dalam waktu dekat ini.

Sementara itu, Kantor Regional II Lhokseumawe telah ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Pelaksana BRR, Kuntoro Mangkusubroto, 22 Desember lalu. Informasi yang dihimpun Independen, bagian perumahan kantor itu masih bekerja untuk melakukan penertiban rumah, mengkroscek permasalahan rumah di Aceh Utara dan Lhokseumawe hingga April 2009 mendatang. Sedangkan bagian lainnya, telah berhenti beroperasi di Kantor Regional II BRR Lhokseumawe.

Sementara itu, di Kecamatan Seuneuddon, sebanyak 33 KK korban tsunami tidak menempati rumah bantuan. Di Kecamatan Lapang, 12 KK korban tsunami hingga kini belum mendapatkan rumah bantuan. Empat KK diantaranya, hingga kini masih bertahan dibawah kolong meunasah Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.

Sudah empat tahun aloen buluek (tsunami) usai, namun hingga kini masyarakat korban tsunami masih menunggu di bawah kolong meunasah. Menunggu dirumah sanak famili. Sedangkan BRR resmi ditutup April 2009 mendatang. Setelah itu, korban tsunami harus sabar menunggu, pembangunan rumah usai. Entah sampai kapan mereka sabar menunggu? Entahlah. [masriadi sambo]

[Catatan Akhir Tahun 2008]
Oleh Masriadi Sambo

Ketua Komunitas Markas Biru di Lhokseumawe

TAHUN 2008 ditetapkan sebagai tahun investasi dan kunjungan wisata di Aceh. Hal ini ditandai dengan digelarnya pesta rakyat “Diwana Cakradonya” 12-14 April 2008 silam. Di situ, diundang sejumlah tokoh seni, budaya, dari dalam dan luar Aceh. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pertunjukan seni, dan budaya juga dipentaskan. Di kaji pula, sejauhmana peran mukim, sebagai lembaga pemerintahan yang telah lama ada di Aceh.

Diwana Cakrodonya, sekaligus mendukung program Visit Indonesia Year 2008 yang dicanangkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jero Wacik. Visit Indonesia juga ditetapkan sebagai tahun kunjungan wisata diseluruh Indonesia. Pemerintah mensyaratkan seluruh daerah, harus membenahi obyek wisata, menarik wisatawan asing untuk berkunjung, sehingga dengan sendirinya pendapatan asli daerah (PAD) sektor ini bisa digenjot.

Namun, apa yang terjadi di Aceh. Usai pagelaran Diwana Cakradonya, tidak semua daerah mampu mengembangkan sektor wisatanya. Sebut saja, misalnya Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Dua daerah ini, belum terlihat bisa menunjukkan sesuatu yang baru pada obyek wisata di daerah tersebut. Lihat pula Pantai Ujong Blang dan Pulo Seumadu, sebagai obyek wisata yang jorok, kumuh dan tidak tertata. Padahal, setiap akhir pekan, masyarakat dari Lhokseumawe dan Aceh Utara memadati obyek wisata itu. Jika melihat sisi keindahan, tak ada yang menarik di dua lokasi obyek wisata itu. Namun, masyarakat tak memiliki pilihan lain. Hanya obyek wisata itu yang tersedia.

Di Aceh Utara, ada air terjun Blang Kolam. Lokasi ini jauh ke pedalaman. Ketika konflik belum menyalak, lokasi ini menjadi tujuan utama para wisatawan lokal. Konflik membuat obyek wisata ini mati, tak ada yang berani mengunjungi. Saat ini, umumnya yang mengunjungi lokasi wisata itu, hanya para jurnalis yang meliput, dan mengabadikan air jatuh itu dengan kamera. Masyarakat sipil, enggan ke sana. Dinas Pariwisata, Aceh Utara mencanangkan akan membangun kembali obyek wisata ini. Namun, hingga akhir tahun belum terlihat upaya konkrit untuk mengembalikan ruh obyek wisata itu.

Jika menurut program Gubernur Irwandi Yusuf dengan Diwana Cakradonya, serta program Visit Indonesia Year, Jero Wacik, merupakan program yang baik, bijak, dan sangat fantastis. Indonesia dan Aceh, memiliki alam yang indah dan memiliki potensi wisata yang luar biasa. Rasakanlah kesejukan air terjun Blang Kolam. Ditambah dengan suara burung yang berkicau, keindahan alam yang masih ”perawan” merupakan modal awal untuk menarik wisatawan. Namun, hal itu belum dimanfaatkan. Kabarnya, dinas terkait kesulitan dana untuk melakukan itu. Untuk Lhokseumawe, tahun 2008, dana bidang wisata hanya Rp 140 juta. Kabarnya, tahun 2009 malah semakin menciut menjadi Rp 75 juta.

Dengan anggaran yang diplotkan itu, tentu program kunjungan wisata merupakan program cet langet . Dalam bahasa Aceh, cet langet (mengecat langit). Tidak akan mungkin bisa mengecat langit. Dan, tak akan mungkin pula bisa merubah wajah wisata di Lhokseuamawe dengan alokasi dana hanya Rp 75 juta per tahun.

Untuk menata para penjual rujak di Pantai Ujong Blang saja, uang itu pasti tidak cukup. Belum lagi membangun sarana ibadah, toilet dan fasilitas pendukung lainnya. Mustahil bisa dilakukan. Aceh Utara juga mengalami kurang lebih sama dengan Lhokseumawe. Sejumlah obyek wisata sejarah, seperti Makam Ratu Nahrisyah, Makam Sultan Malikussaleh, belum menjadi pusat perhatian para wisatawan.

Local Wisdom

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan kunci utama menarik perhatian wisatawan mancanegara. Bali dikenal didunia, karena pendekatan budaya lokal yang disajikan pada para pengunjung. Begitu juga dengan Brastagi, Sumatera Utara dan daerah wisata lainnya. Namun, Aceh tampaknya belum memperhatikan kearifan lokal ini sebagai potensi yang bisa dijual. Lihatlah, wisata-wisata di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Ketenaran Danau Laut Tawar, Wih Pesam, Wih Kulus, dan lain sebagianya tidak mencerminkan kearifan lokal di sana. Tidak ada pula tarian saman gayo di daerah wisata itu setiap akhir pekan. Souvenir gayo juga tidak terlihat. Mengapa tidak menggali

Ini juga terlihat di Aceh Selatan, ketika berkunjung ke sana, saya tidak menemukan sovenir khas Aceh Selatan, dengan cerita dan legenda Tuan Tapa yang tersohor itu. Putri Bungsu, dan air terjun tujuh tingkatnya. Hanya ada cerita-cerita yang kita dengar dari masyarakat sekitar obyek wisata.

Untuk memajukan pariwisata di Aceh, tampaknya pemerintah di kabupaten/kota harus memperhatikan soal identitas lokal. Ini memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, berikanlah alokasi anggaran yang lumanyan besar untuk mendesain obyek wisata lebih indah dan bagus.

Promosi wisata selama ini sangat kurang dilakukan. Ketika berkunjung ke obyek wisata Sultan Malikussaleh, hanya deretan makam yang ada di sana. Tidak ada museum kecil yang menyimpan catatan sejarah. Tidak ada pula buku sejarah tentang kerajaan islam pertama di Indonesia itu yang bisa dibeli di kompleks makam. Promosi wisata ke masyarakat luar Aceh juga belum dilakukan. Sehingga, banyak orang yang yang tidak mengetahui dimana letak kompleks makam Kerajaan Malikussaleh itu.

Akhirnya, tahun 2008 tidak menjadi tahun kunjungan wisata di Aceh. Tahun yang dicanangkan sebagai tahun wisata ini berlalu begitu saja. Saya pikir, harus ada langkah baru di tahun baru mendatang. Langkah nyata, untuk pariwisata Aceh. Semoga.

PASKATSUNAMI film Aceh sedikit menggeliat. Industri film ini memang masih terseok dan miskin dari makna, sajian lokalitas, dan lupa pada pesan moral yang ingin disampaikan. Terlalu panjang, dan sedikit berbelit. Ini lakon film kita (Aceh) saat ini. Lihat saja, ”empang breueh” film yang disebut-sebut paling fenomenal dalam dua tahun terakhir di provinsi ini. Dari sisi pencahayaan dan pengambilan gambar, film ini memang lebih unggul ketimbang film lainnya.

Namun, dari sisi lokalitas, tampaknya film ini tak mempertimbangkannya. Lihat saja, logat Nur Hasidah (Yusniar), aktris utama film itu ketika melafalkan kalimat dalam bahasa Aceh. Sangat kaku, seakan tak memahami bahasa ibu orang Aceh. Film ini membidik humoris sebagai sajian utama. Namun, terbilang terlalu panjang. Kabarnya film ini akan berakhir pada volume ke enam. Ini sebuah durasi film serial yang sangat panjang untuk ukuran Aceh. Dari volume satu ke volume berikutnya, saya tidak melihat satu gagasan cerita yang baru, dan sedikit berbeda dibanding volume sebelumnya. Bagi saya film ini sangat datar. Sajiannya tak terlepas dari konflik Bang Joni dan Haji Umar, untuk mendapatkan Yusniar.

Tidak lebih dari itu. Pesan sosial yang disampaikan film ini juga kabur. Kabur karena film ini disajikan dalam bentuk volume. Alasan pemilihan volume ini mungkin karena pangsa pasar. Jika melihat efektifitas, film ini bisa diringkas dalam dua keping video compact disc (VCD). Artinya hanya dua atau tiga jam tayang saja. Namun, produser memilih sisi bisnis, bukan sisi makna. Sisi bisnis, semakin banyak volume yang dikeluarkan, maka semakin banyak rupiah mengalir. Sedangkan sisi makna, cendrung menghemat durasi, dan fokus pada penyampaian pesan. Inilah lakon film kita saat ini.

Tapi, hadirnya empang breueh paling tidak membuat segmen film Aceh sedikit terangkat. Saat ini, masyarakat Aceh mulai gemar membeli film Aceh. Remaja, kaum tua, dan anak-anak juga menyenanginya dari sisi nilai humoris. Bukan sisi makna dan pesan moral dalam film itu. Anehnya, genre cerita yang hampir sama ditunjukkan dalam film ”Zainab”. Saya tidak ingin menyebutkan ini budaya ikut-ikutan. Hanya ada kemiripan alur dan plot cerita saja.

Apresiasi Film

Jika di Jakarta, terjadi perdebatan siapa yang layak diberi apresiasi dalam sebuah film, di Aceh malah tidak ada apresiasi film sama sekali. Insan seni yang bergelut dalam pembuatan film tampaknya semakin terpinggirkan. Hidup mereka hanya bergantung pada penjualan kaset dan seberapa banyak kaset yang dihasilkan. Syukur bila sang seniman ini memiliki pekerjaan lain, sehingga dia bisa eksis mempertahankan kualitas, dibanding mengejar kuantitas.

Dari segi apresiasi, belum ada satu lembaga pun yang konsen untuk memberi award (penghargaan) pada pegiat film di Aceh. Pemerintah Aceh juga alpa melakukannya. Saat ini, setau saya, hanya ada apresiasi untuk seni kategori puisi dengan Piala Maja saban tahun. Untuk film, masih miskin makna. Miskin memaknai cara kerja pekerja film kita. Lupa pula memperhatikan nasib mereka.

Seorang teman aktor film lokal Aceh menceritakan, mereka masih bergantung pada angka penjualan kaset VCD. Jika, penjualan seret, berdampak pada honor pekerja film. Syukur, jika penjualan lancar. Gaji pun ikutan lancar. Dia mengaku, tidak ada sistem royalti. Hanya sistem, per VCD. Ini merugikan aktor film tentunya. Jika kaset membludak, gaji mereka tetap. Bedanya, langsung dibayarkan. Jika tidak membludak, maka gaji tertahan, dibayar dengan cicilan. Miris memang melihat nasib aktor dan pegiat film di Aceh. Namun, inilah realitas. Industri film kita belum begitu mendapat tempat yang layak dihati penonton. Hanya film-film tertentu saja yang laris manis di pasaran. Selebihnya, masih diantara laku dan tidak.

Untuk mendapat tempat, saya pikir perlu dibuat film yang original. Mengandung ide, konsep , dan tema cerita yang berbeda dengan film-film sebelumnya. Jangan melulu cerita humor dan cerita cinta semata. Toh, film jenis ini telah digarap oleh film-film sebelumnya. Mengapa tidak, mencoba membuat film dengan latar belakang budaya Aceh yang kental. Ingat Film Cut Nyak Dhien, yang digarap Garin Nugroho. Film budaya ini bahkan mampu menghentakkan jagat perfilman Indonesia. Mengapa kita, sebagai orang Aceh tidak melakukannya. Mungkin, faktor minim sponsor menjadi kendala. Untuk tahap awal, alangkah baiknya, Pemerintah Aceh, mau menjadi sponsor pembuatan film jenis ini.

Selain dijual secara komersil, film ini juga menjaga kelestarian budaya dan cerita-cerita klasik di Aceh. Masih banyak kisah pejuang, raja, ratu dan sejarah Aceh lainnya yang belum ditayangkan secara audio visual. Paskatsunami, kita semakin kehilangan ragam budaya. Masyarakat lupa pada cerita-cerita klasik kerajaannya. Sangat sedikit pula remaja yang faham tentang cerita Cut Nyak Mutia, Malahayati, dan cerita srikandi Aceh lainnya. Ini patut menjadi perhatian kita.

Untuk menggeliatkan industri film di Aceh, tampaknya perlu memberikan penghargaan khusus. Sejenis award yang diselenggarakan tahunan. Tentu ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaiaan award itu, yaitu faktor pasar, pribadi, dan prestasi (Arswendo. Kompas, 16 November 2008). Award yang diberikan tidak hanya melihat sejauhmana film itu diterima dipasaran, namun juga melihat bagaimana pribadi (orang dibelakang layar) yang mensukseskan film tersebut. Seringkali yang mendapat penghargaan dalam pesta-pesta pemberian award hanya aktris dan aktor saja. Sedangkan, orang seperti kru film, producer, kameramen dan lain sebagianya lupa. Sederetan ucapan terima kasih didepan panggung kehormatan tak cukup untuk memberikan apresiasi pada orang dibelakang layar ini. Mereka juga memiliki kehidupan dan anak-bini. Jadi, nasib mereka perlu dihargai, sebagaimana mereka memberikan penghargaan pada penonton lewat seni dan keahliannya.

Disisi lain, perlu juga memberikan penghargaan pada prestasi. Ini tentu terkait kualitas film. Kualitas film yang bagus, tentu layak dinilai dewan juri. Dewan juri haruslah orang yang mengerti film, bukan hanya orang yang duduk dilembaga kebudayaan yang berasal dari kalangan birokrat dengan pengetahuan nol tentang film dan budaya.

Namun, entah kapan penghargaan akan diberikan kepada sineas film di Aceh. Kita tau, dibeberapa kota seperti Surabaya, Jakarta, Bali, dan lainnya telah mengagendakan kegiatan tahunan untuk para pembuat film. Kita berharap, ini juga akan terjadi di Aceh. Dengan pemberian makna pada penghargaan (award) saban tahun, saya pikir akan memotivasi seluruh sineas untuk melahirkan film berkualitas. Film yang diterima semua khalayak, kental dengan kearifan lokal (Aceh) dan memiliki unsur seni yang menakjubkan. Saya pikir, Pemerintah Aceh patut menjadi hero dalam ajang yang satu ini. Jangan lupa, rekontruksi budaya, paskakonflik dan bencana, perlu mendapatkan perhatian serius, jika kita tidak ingin masyarakat Aceh menjadi pelupa. Ya, lupa pada sejarahnya sendiri. Dan, tenggelam dalam budaya kosmo yang membumi saat ini. Semoga, ini bisa diperhatikan Pemerintah Aceh. Semoga, film Aceh semakin kaya makna. Makna untuk penonton, dan makna untuk keberlangsungan budaya.[MASRIADI SAMBO]

Sebenarnya, ingin aku tidak menulis lagi di kolom ucapan, dalam dunia maya yang kurancang dengan segala upaya. Ingin aku tak mau melihat dunia lagi. Ingin aku tak bersandar lagi, di kursi tempatku melepas lelah. Ingin rasanya, aku terlelap. Tertidur, untuk sebuah kemenangan. Ya, untuk sebuah kesunyian. Untuk sebuah catatan tentangmu. Ingin semua kulakukan itu. Memasukkan sobekan wajahmu dalam peti es.

Di satu sudut kisah ini telah panjang. Di sudut lainnya, ada hati yang menanti. Menunggu kata pasti. Dibagian cerita ini pula aku terpana, pada hitam di belakang masa. Tak ada yang sempurna, itu kata pepatah.

Aku sadar, dunia kita takkan sama. Ya, tak sama. Aku dibesarkan oleh alam. Dari bongkahan batu, desing mesiu, deras hujan, terpaan badai, hantaman gelombang. Alam mendidikku seperti ini. Alam pula yang membawaku kemari. Ya, ke tempat ini. Belajar dari waktu dan batu. Belajar dari dunia yang beku, kelu dan kaku.

Belajar dari makna. Kata pena dan kata hati. Belajar menentukan orientasi dan perioritas. Belajar dan terus belajar. Ya, entah sampai kapan harus belajar. Ku pikir, tak ada waktu untuk berhenti. Aku terus belajar. Mencapai target dan tujuan bangunan hidup dan kehidupan.

Di sini masalah muncul. Ketika waktuku tak banyak. Ketika nafasku melelah. Ketika detak jantung seakan enggan berdenyut. Ketika aku minta dukungan. Apa yang terjadi. Entahlah. Diam. Tertawa. Dan, melemparkan kesalahan pada waktu dan kata ”nanti”. Ah, nanti juga bisa. Kan besok baru dikumpulkan. Ini yang aneh.

Aku terbentur pada kata nanti. Nanti dan nanti lagi. Kata nanti, apa itu sebuah prioritas. Apa ini target yang akan dicapai. Seorang teman bercerita tentang makna kata ini. Dia hidup sama denganku, seperti dalam hutan belantara. Dia bercetita banyak. Tentang hidup dan kehidupan. Tentang target dan tujuan. Dan, aku mengerti maksudnya. Aku faham apa yang dia inginkan. Aku tau, dia sama sepertiku dibesarkan oleh bongkahan batu.

Merubah pikiran tak mudah. Merubah tabiat lahir sangat susah. Merubah semua kebiasaan memang sangat payah. Ini pula yang kupikir, sangat sulit kulakukan. Sulit untuk mengubahmu. Sulit untuk membentuk pola pikiranmu. Dan, sulit untuk semua prioritas yang katamu bisa nanti itu.

Pertimbangan apa lagi yang harus kubuat? Entahlah. Aku ini lahir dan dibesarkan oleh alam. Oleh batu, desing mesiu, bau menyengat dan oleh semua disekelilingku.

Aku bingung meraih kata pertimbangan.

Markas Biru, 24 September 2008.