Lhoksukon, acehmagazine.com
Pemerintah Jerman membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (29/5). Selain itu Pemerintah Jerman juga membangun Puskesmas di Kecamatan Langkahan, Sp Keuramat dan rumah dinas dokter Puskesmas di Kecamatan Matangkuli.


Peletakkan batu pertama dilakukan di Puskesmas Lhoksukon. Dalam acara tersebut hadir Kapolres Persiapan Aceh Utara, AKBP Yosi Muhammartha, Assisten III Setdakab Aceh Utara, Drs. Iskandar Nasri dan Pimpinan Gitec Consult GMBH, Prof, Dr. Philip Stokoe.

Kepala Puskesmas Lhoksukon, Dr Lukman MN mengatakan Pemerintah Jerman melalui Gitec, memberikan alokasi dana sebesar Rp 14 miliar kepada Pemkab Aceh Utara, melalui Dinas Kesehatan, untuk pembangunan puskesmas serta penyediaan alat-alat secara klinis dan non klinis, juga pembuatan saluran limbah puskesmas. Ruang rawat jalan Puskesmas Lhoksukon akan dibangun dengan luas 36 x 15 meter.

“Saya sangat senang dengan program pemerintah Jerman yang peduli dengan kesehatan masyarakat Aceh, dengan memberikan bantuan dana dalam pembangunan puskesmas berstandar nasional. Saya berharap program seperti ini dapat terus berjalan di Wilayah NAD,” papar Lukman.

Pimpinan Gitec Consult GMBH, Prof. Dr. Philip Stokoe, menyatakan Pemerintah Jerman memberikan bantuan dana hibah pada Pemkab Aceh Utara, pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pihak Gitec sendiri dipercayakan Pemerintah Jerman dalam menyalurkan dana pembangunan Puskesmas dan penyediaan alat-alat kesehatan baik secara klinis maupun non klinis di Aceh Utara sebesar Rp 14 miliar, sekaligus mengawasi jalannya proses pembangunan.

Philip menambahkan disetiap puskesmas yang akan dibangun, telah disediakan segala peralatan yang dibutuhkan tim Dokter dalam menangani pasiennya, termasuk ruang gawat darurat. “Saya berharap dalam waktu enam bulan proses pembangunan ruang rawat jalan Pusekesmas Lhoksukon dapat terselesaikan, sehingga ruang rawat jalan dapat segera dipergunakan,” ujarnya.

Sementara itu Direksi Utama, PT Andela Multi Guna, Zunaidi Yahya, sebagai kontraktor pelaksana pembangunan, mengatakan dalam pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Lhoksukon, pihaknya akan membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk tahap penyelesaiannya. Sedangkan untuk secara keseluruhan pembangunan puskesmas di empat kecamatan Aceh Utara, akan terselesaikan dalam kurun waktu 32 bulan atau sekitar dua tahun lebih, karena disetiap Puskesmas juga akan disediakan saluran limbah. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Gerakan Rakyat Korban Tsunami Kota Lhokseumawe, kembali melakukan unjuk rasa ke kantor Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Regional II Lhokseumawe, Rabu (28/5). Aksi yang melibatkan puluhan masyarakat dari tujuh desa se-Kota Lhokseumawe itu, pendemo menbantah isu yang mengatakan bahwa aksi yang selama ini di lakukan GRKT ada kaitanya dengan kepentingan politik, kerena ada keterlibatan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) didalamnya.Salma, seorang tokoh masyarakat Pusong Baru, yang tergabung dalam GRKT mengatakan unjuk rasa yang selama ini dilakukan pihaknya, merupakan murni gerakan masyarakat korban tsunami dan tidak ada kaitannya dengan politik. Karena sampai saat ini masih ada korban tsunami yang belum pernah menerima bantuan. Bahkan nama mereka tidak terdata dalam data penerima bantuan rehab rumah.

“Yang perlu digarisbawahi kalau gerakan GRKT murni memperjuangkan keinginan masyarakat korban tsunami. Jadi kalaupun ada keterlibatan SMUR didalamnya tidak ada kaitannya dengan politik,” ujar dia.

Kahadiran GRKT lebih merupakan untuk menyikapi kebijakan yang telah dikeluarkan BRR, terkait dengan bantuan rehab rumah. Karena dianggap tidak sesuai dengan hak yang harus diterima oleh masyarakat korban tsunami. Bahkan kebijakan tersebut telah mengalahi ketentuan Perpres No.30 Tahun 2005. Dan hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diterima oleh masyarakat.

Selama tuntutan masyarakat Kota Lhokseumawe belum dipenuhi BRR, GRKT akan terus berjuang agar keinginan korban tsunami bisa terealisasi. Diantanya, BRR dapat melakukan pendataan kembali terhadap masyarakat korban tsunami yang belum masuk daftar penerimaan bantuan ganti rugi rehab rumah.

“Kami menuntut badan bentukan pemerintah tersebut untuk segera merealisasi tuntutan bantuan warga korban tsunami sesuai dengan Perpres No.30/2005, agar persoalan tersebut jangan berlarut-larut,” ungkapnya.

GRKT juga mengecam mundur Ketua Bapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto, karena dinilai gagal dan tidak konsisten terhadap penyelesaian rehab-rokon di Aceh.

Amatan acehmagazine.com, kahadiran pengunjuk rasa di kantor perwakilan BRR Lhokseumawe, sempat membuat kewalahan pihak kepolisian. Pasalnya mereka beberapa kali memblokir jalan merdeka, sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan yang sedang melintas. Bahkan pihak kepolisian sempat mengubah jalur keluar kendaraan.

Sedangkan Sofyan, Komite Dewan Kampus Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KDK-SMUR) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, membatah isu kalau keterlibatan pihaknya ada kaitannya dengan kepentingan politik. Karena kehadiran pihaknya di tengah GRKT, merupakan hasil permintaan masyarakat yang ingin berjuang menuntut hak dari BRR. Bahkan SMUR mendampingi korban tsunami bukan hanya di Lhokseumawe. Tetapi juga di daerah barat selatan Aceh,” katanya.

“Sekali lagi saya tegaskan, SMUR tidak ada kepentingan dengan gerakan GRKT, kami hanya mendampingi sesuai dengan permintaan masyarakat korban tsunami. Dan kepentingan politik itu, harus dipisahkan dengan kepentingan masyarakat, hari ini kami berjuang untuk masyarakat,” katanya. [M.Sambo]

Jambo Aye, acehmagazine.com
Kapolda Aceh, Irjen Pol Rismawan, menyebutkan dalam waktu dekat pihak kepolisian akan menyita seluruh senjata illegal yang beredar di Aceh. Dia mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Desa Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Minggu (25/5). “Pembangunan tidak akan berjalan apabila keamanan tidak ada, karena itu marilah kita bersama-sama menjaga keamanan,” ajak Kapolda Rismawan.

Sebab, sebut dia, keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama selaku masyarakat Aceh. ”Secara keseluruhan kasus kriminalitas secara kuantitas menurun, namun secara kualitas meningkat di Wialyah Aceh,” sebut Rismawan.

Rismawan bersama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan unsur Muspida propinsi dan Kabupaten Aceh Utara melakukan temu ramah sekaligus memperingati Milad ke-33 Dayah Malikussaleh, di Desa Panton Labu, Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara.

Kapolda mengimbau pada masyarakat agar bersama-sama menjaga perdamaian di bumi Aceh. “Saya pernah mengatakan kita akan memberantas senjata api illegal yang berada di rumah, kebun masyarakat dan tempat-tempat lainnya. Masalah kepemilikan senjata api yang semakin marak akhir-akhir ini, dalam waktu dekat ini semuanya akan terungkap, karena data yang konkrit telah kita kantongi,” ujarnya.

Jenderal bintang dua ini juga menambahkan, dalam mengurangi kasus kriminalitas, sebaiknya pemerintah membuka lapangan kerja, karena dengan dibukanya lapangan kerja angka pengangguran akan berkurang, sehingga mengurangi kasus kriminal, karena secara keseluruhan para pelaku kriminal orang yang tidak memiliki penghasilan dalam kata lain pengangguran.

Sementara itu Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam sambutannya mengatakan, dia merasa bangga karena secara keseluruhan masyarakat Aceh sudah dapat berbahasa Indonesia, walaupun di pedesaan masih banyak yang belum mampu berbahasa Indonesia. Tapi saya berharap pada masyarakat yang belum bisa berbahasa Indonesia, agar segera belajar berbahasa Indonesia , karena kita juga merupakan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Untuk tahun ini, kata Irwandi, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp. 8,5 triliun untuk pemerintah Aceh. Dengan dana sebesar itu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. ”Pembangunan di Aceh bukan saja pada sektor fisik saja, namun juga pembangunan secara spiritual pada masyarakat. Kaum ulama juga memegang peranan penting dalam hal ini, guna menciptakan masyarakat Aceh yang memahami Syariat Islam. Namun syariat tidak akan dapat berdiri, jika masyarakatnya belum sejahtera,” tukad Irwandi. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Perbedaan persepsi tentang pengalihan aset BRR ke Pemerintah Aceh masih terjadi. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan pengalihan aset tersebut terkendala. “Ini akan menjadi ganjalan saat penyerahan aset tersebut, karena masih ada perbedaan persepsi. Namun kami siap membicarakannya dengan Pemerintah Aceh,” ujar Sekretaris Bapel BRR Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman kepada sejumlah wartawan di Lhokseumawe, Minggu (25/5).Dia menyebutkan, ada anggapan dari Pemerintah Aceh tentang nilai suatu aset yang tidak ekonomis. Sejumlah kalangan menyarankan agar dilakukan appraisal atau penghitungan kembali nilai aset yang ada. “Kalau itu dilaksanakan butuh dana Rp400 miliar sampai Rp500 miliar. Ketimbang dana sebesar itu digunakan appraisal sebaiknya digunakan untuk membangun keperluan lain seperti bangun jembatan dan tentunya akan banyak jembatan yang bisa dibangun,” paparnya.

Selain menghabiskan anggaran, tambahnya, penghitungan ulang tersebut juga bisa menambah masalah baru. Apalagi penghitungan itu harus dilakukan oleh pihak independen. ”Tim independen yang harus melaksanakan penghitungan dan itu menurut BRR, sedangkan menurut Pemerintah Aceh tidak. Begitu juga sebaliknya,” tambah Kamaruzzaman yang akrab disapa Ampon Man.

Dia merincikan, sejauh ini terdapat Rp5 triliun sampai Rp7 triliun aset yang sudah didata dan siap diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Aset tersebut sudah diaudit BPKP dan BPK. Kamaruzzaman khawatir jika masalah ini dibiarkan berlarut maka BRR menjelang berakhir masa tugas di Aceh pada April 2009 mendatang akan menyerahkan kepada Menteri Keuangan. ”Jika ini yang terjadi, maka Pemerintah Aceh dua kali kerja. Mereka harus mengurus sendiri pengalihan aset ke Pusat. Ini akan menghabiskan waktu, tenaga, dan uang,” sebutnya.

Disinggung tentang dana rehab rumah korban tsunami yang sudah disetujui Bappenas sejumlah Rp10 juta seperti tuntutan warga, Kamaruzzaman mengaku belum mendapatkan informasi. Namun, pada prinsipnya BRR siap melaksanakan keputusan pemerintah. Saat ini, BRR hanya mengalokasikan dana rehab rumah Rp2,5 juta yang diprotes oleh banyak korban tsunami.

Di Nias, Sumatera Utara BRR sudah menyerahkan aset senilai Rp416 miliar kepada pemerintah setempat dan kepada Pemerintah Pusat, pada Februari lalu. Mekanisme penyerahan itu dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah di mana wewenang pengelolaan aset negara diserahkan kepada menteri Keuangan. Artinya, seluruh proses pemindahtanganan atau penjualan aset negara yang dikelola departemen dan lembaga non departemen harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com Sedikitnya empat puluh unit rumah tipe 45 plus, dan satu unit musalla, rampung dibangun dibangun di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan untuk korban tsunami itu datang dari pemirsa televisi swasta nasional, RCTI melalui rekening pemirsa RCTI Peduli. Empat puluh unit rumah itu diberi nama "Rumah Terpadu RCTI Peduli".Menurut rencana, komplek terpadu RCTI Peduli tersebut, akan diserahkan kepada pemiliknya, akhir Mei ini. Untuk kelancaran pembangunannya, pemerintah kabupaten Aceh Utara menyediakan lahannya. Rumah yang dibangun di atas tanah seluas sekitar dua hektar itu akan diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kependudukan RI. Gilang Iskandar, salah seorang pengurus RCTI Peduli, Sabtu (24/5) menyebutkan, rumah tersebut dikhususkan bagi korban tsunami yang tanah dan rumahnya hancur dihantam gelombang tsunami 26 Desember 2004 lalu. "Jadi, khusus bagi korban tsunami yang tidak punya tanah dan tidak punya rumah," ujar Gilang. Dia menyebutkan masih dalam rencana awal, rumah dan musallah tersebut akan diresmikan akhir bulan ini, namun itu tersebut sangat tergantung kepada komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Di mana dalam MoU, antara Pemda Aceh Utara dengan RCTI Peduli, bahwa RCTI hanya membangun rumah dan dan fasilitas lainnya. Sementara pemerintah setempat membangun sarana pendukung, seperti jalan masuk, jalan lingkungan dan fasilitas sanitasi lainnya. Untuk itu, Gilang berharap pemerintah setempat segera merealisasi fasilitas tersebut. Agar masyarakat korban tsunami segera dapat menempati rumah, yang memang sudah ditunggu-tunggu. Sebelumnya RCTI Peduli, juga telah merampungkan dan telah menyerahkan satu ruang UGD untuk Rumah Sakit TNI AD, di Banda Aceh. Satu unit Pesantren Terpadu, untuk korban tsunami di Banda Aceh. Bantuan lainnya yang telah dirampungkan RCTI Peduli, yakni dua unit Pesantren Terpadu di Kabupaten Pidie. [M.Sambo]

Lhoksukon, acehmagazine.com Baitul Qiradh Afdhal Kota Lhokseumawe membuka cabang baru di Desa Meunasah Tutong, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Jum'at (23/5). Lembaga keuangan mikro itu sebelumnya telah membuka cabang di Matang Geulumpangdua, Kabupaten Bireuen. Lembaga keuangan ini hadir dengan mengkhususkan nasabah pada kaum hawa.“Program ini membuka peluang bagi masyarakat miskin di Lhokseumawe, Bireuen dan Aceh Utara untuk mendapatkan pinjaman lunak yang bebas anggunan dan tanpa jaminan namun di dasari oleh kekuatan kelompok untuk dapat Beudoh Beusare, sambil memperkuat sendi-sendi perekonomian kaum marginal, kita juga turut menjalin Ukhuwah Islamiyah dengan karya nyata di bumi Aceh Darussalam ini,” ujar Cut Eldinayati, Menejer Umum BQ Afdhal. Dalam pelaksanaan program Mikco Finance ini, Afdhal telah melakukan Pertemuan Besar Kelompok yang dihadiri oleh 231 orang nasabah yang terdiri dari 24 Kelompok besar dari 3 kecamatan. Pada kegiatan ini biasanya dilakukan diskusi antara nasabah dengan pihak Afdhal tentang manfaat dan kesulitan yang dirasakan oleh nasabah dalam layanan simpanan dan pinjaman yang diberikan oleh Afdhal, juga perlombaan antar kelompok, berbagi pengalaman antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar lebih terjalin kerjasama dan solidaritas antar kelompok besar lainnya, dan akan dilakukan terus oleh setiap Loan Promoter secara bergantian, setiap 3 bulan sekali pada wilayah kerja mereka masing-masing. “Program pemberdayaan ekonomi (Economic Opportunities) Save the Children menfokuskan diri kesetaraan gender, pemberdayaan, skala dan berkesinambungan. Kegiatan ini berupaya untuk meningkatkan kehidupan anak yang dirancang dapat memberi dampak yang terukur dan bertahan lama,” ujar Prahlad Mali Kepala Sektor Mata Pencaharian Save the Children Aceh Program. Dia menambahkan, program pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menambah pendapatan dan asset yang akan berdampak pada status mereka dalam keluarga dan masyarakat. “Dengan menargetkan perempuan, kami dapat memastikan manfaat bagi anak-anak mereka,” lanjut Mali. Menejer Umum BQ Afdhal, menyebutkan, “Kontribusi yang diberikan Save the Children kepada BQ. Afdhal adalah bantuan teknis yang berupa manual dan system operasional, mendesign produk keuangan, serta membantu Afdhal melakukan beberapa survey pasar untuk menentukan produk-produk keuangan. Dan berbagai aspek management lainnya,” ujar Cut Eldinayati. “BQ Afdhal adalah sebuah lembaga keuangan Mikro (LKM) bermitra dengan Save the Children dan beroperasi di Aceh, yang bergerak dalam bidang simpanan dan pinjaman. Afdhal didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok masyarakat khususnya wanita pra sejahtera, agar mereka dapat meningkatkan sumber keuangan bagi keluarganya. Afdhal telah berdiri selama sembilan bulan, pelaksanaan awal program dilakukan pada bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang Januari 2008 dan telah beroperasi dengan satu kantor cabang dengan pencapaian sebanyak 1270 orang nasabah. Pinjaman modal yang didistribusikan saat ini seluruhnya untuk perempuan dengan system pinjaman berkelompok,” papar Husaini Ismail, Kepala Distrik Save the Children Lhokseumawe. “Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa perempuan menggunakan pendapatan mereka untuk keperluan anak dan keluarga seperti biaya sekolah, baju seragam, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya serta meningkatkan kenyamanan dalam rumah,” tambah Falahuddin Hasballah, Micro Finance Specialist SC-AP. [M.Sambo]

Persidi Idi Buta Kekuatan PSLS

KAMPUNG Pulo Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara terlihat sepi. Tak ada lalu lalang kendaraan. Pintu-pintu rumah penduduk tertutup rapat. Masyarakat sibuk bekerja di kebun mereka, menanam cabai, padi, sawit dan tanaman lainnya, untuk menghidupi keluarga. Saya memasuki kampung itu bersama, Bachtiar Saiful, ketua tuha peut desa tersebut.

Jalan-jalan di sana rusak parah. Bahkan, tidak ada lagi bangunan aspal di badan jalan kampung itu. Satu hal yang unik, masyarakat di sana percaya benar akan legenda Datuah. “Orang-orang di kampung ini percaya benar tentang kisah Datuah. Dia orang yang baik. Begitu yang saya tau dari orang-orang kampung,” sebut Bachtiar Saiful.

Menurtnya, Datuah adalah sosok wanita pertama yang membuka kampung itu. Datuah juga tidak bekerja. Kesehariannya dihabiskan dengan memberikan air pada binatang seperti burung, sapi, kerbau dan lain sebagainya sebagainya. Hingga kini, Bachtiar Saiful, menyebutkan masyarakat masih percaya akan kisah tersebut. “Seringkali masyarakat berziarah ke kuburan Datuah,” ungkapnya. Bahkan tak jarang, masyarakat kampung itu yang telah berada di luar daerah ketika kembali juga berziarah ke makam itu. Sesekali masyarakat di luar Kecamatan Meurah Mulia juga datang berziarah.

Uniknya makam itu hanya terdapat satu batu nisan, batu nisan satunya lagi tidak diketahui dimana letaknya.

Masyarakat di sana mempercayai datuah sosok keuramat. “Banyak orang-orang tua kampung ini dulu sempat melihat wajah Datuah. Kalau saya tak sempat melihat lagi,” sebutnya. Sayangnya, makam Datuah yang terletak di pinggir lokasi persawahan kampung itu tidak ditata dengan rapi. Tak ada gapura dan tanda yang menandakan kuburan tersebut kuburan orang keuramat. Bahkan, masih menurut Bachtiar Saiful, ketika hewan seperti kerbau dan sapi mati, biasanya hewan-hewan itu berada di kuburan Datuah. “Seakan tau saja sapid an kerbau itu dirinya ingin mati. Mereka mengantarkan dirinya dekat Makam Datuah,” ujar Bachtiar Saiful

Bachtiar Saiful menyebutkan, kuburan itu umumnya dibersihkan masyarakat ketika musim panen padi tiba. Jika padi masyarakat di daerah itu diserang hama tikus, maka ramai-ramai masyarakat meletakkan padi di dekat makam Datuah. Seorang petani, biasanya meletakkan dua atau tiga ikat padi yang telah di panen. “Kita percaya kalau meletakkan padi di dekat Makam Datuah, maka hama tikus akan hilang,” sebut Bachtiar Saiful. Mitos ini sampai saat ini masih dipercayai dan diyakini masyarakat di sana.

Seorang masyarakat lainnya, Ismail Isa, membenarkan cerita Bachtiar Saiful. Datuah, adalah sosok wanita kharismatik yang hingga kini melekat di benak masyarakat di sana. “Umumnya masyarakat terus menceritakan kisah Datuah ke anak-anaknya,” sebut Ismail Isa.

Kini, makam Datuah, wanita yang kabarnya tak pernah menikah itu tidak terawat. Memang di Aceh, makam ulama, tokoh kharismatik sampai ke tokoh pahlawan nasional seperti Cut Nyak Mutia belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sendiri. Seharusnya kisah legenda dan sejarah di Aceh perlu dibukukan, ditulis secara utuh dengan penelitian ilmiah. Ah, entah kapan Dinas Kebudayaan melakukan hal itu? Entahlah. [masriadi sambo]

INDONESIA hingga kini belum mampu mengatasi krisis listrik di berbagai daerah. Kondisi ini, sudah terjadi puluhan tahun lalu. Pasokan listrik yang tidak mencukupi juga disinyalir sebagai salah satu faktor keengganan investor berinvestasi di sejumlah propinsi di negeri ini. Ini selalu diwacanakan sebagai Pekerjaan Rumah (PR) setiap kali pergantian kabinet di negeri ini. Nah, hingga kini persoalan jenis ini terus menjadi wacana disidang pembaca media. Baikkah membedah kinerja buruk itu erus menerus, saban waktu, tanpa memberikan solusi yang baik mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan di negeri ini termasuk di Aceh.

Secara nasional, gerakan menghemat listrik ini dicanangkan Wakil Presiden Yusuf Kalla akhir tahun lalu. Kemudia, dintindalkanjuti secara legal melalui Surat tandatangani Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Tak tanggung-tanggung surat yang dikeluar kan tanggal 12 Februari lalu itu menghukum para pelanggan listrik dengan denda 1,6 persen dari Tarif Dasar Listrik (TDL). Itu dikenakan bila pelanggan menggunakan listrik lebih dari 20 persen dari pemakaian rata-rata nasional. Surat nomor 1128/M.ESDM/2008 ini tentunya bukan hanya boomerang bagi masyarakat awan di pedalaman yang tak tau sosialisasi hemat energi ini melalui media massa. Namun, surat ini juga merupakan musibah bagi para pegiat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang produksinya bergantung pada aliran listrik. Sebut saja, usaha bakery, usaha jenis ini jelas sangat membutuhkan pasokan listrik. Ini yang seakan luput dari perhatian pemerintah yang memberlakukan hemat listrik secara nasional, tanpa memilah siapa dan lembaga apa yang harus melakukan penghematan listrik.

Tampaknya kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Pasalnya, saat ini usaha kecil, mengalami kesulitan dalam berproduksi. Aliran listrik yang byar pet (hidup segan mati tak mau) membuat peralatan produksi mereka rusak. Seharusnya, pemerintah memberlakukan hemat listrik hanya khusus bagi kantor pemerintahan saja atau lembaga swadaya masyarakat. Menjadi pemandangan umum, kantor-kantor pemerintah hampir di seluruh Indonesia, termasuk Aceh menyalakan listrik setiap hari selama 24 jam. Ini yang patut ditindak oleh kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk kasus Aceh, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Aceh menargetkan mampu mencapai Rp 4,5 miliyar dari hasil penghematan listrik. Ini angkat yang dipatok dari seluruh masyarakat, tak terkecuali usaha kecil. Nah, saya sarankan, usaha kecil yang selama ini menjadi hero pendapatan daerah layaknya tidak merasakan imbas menghemat energi ini. Biarkan saja mereka menggunakan aliran listrik tanpa melihat waktu dan denda untuk memproduksi kue dan jenis usaha lainnya. Toh, mereka juga dikenakan pajak yang cukup besar dari laba yang dihasilkan industri kecil itu. Selain itu, perlu di ingat, media informasi seperti Televisi dan Radio patutnya mendapatkan perlakuan khusus. Dimana, ketika mewartakan satu peristiwa secara langsung, mereka tak memiliki kendala dalam penanyangan, karena harus menghemat listrik dan tayang hanya sampai jam 24.00 tengah malam. Saya pikir, ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus untuk daerah Aceh dan Indonesia secara keseluruhan

Alternalif Listrik

Aliran listrik untuk Aceh saat ini masih mengandalkan pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Belawan. Padahal, PLTU itu masih mengalami defisit energi sebanyak 120 megawatt setiap harinya. Tentu tidak akan cukup membagi aliran listrik untuk Sumatera dan Aceh secara serentak. Akibatnya, pemadaman bergilir hampir setiap hari terjadi.

Untuk Banda Aceh dan Aceh Besar saja, dibutuhkan 52 megawatt aliran listrik setiap hari. Padahal, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lueng Bata, Banda Aceh hanya mampu memenuhi 26 megawatt setiap hari. Tentu masih sangat kurang. Ini belum lagi di daerah lainnya seperti Aceh Jaya, Simeulu dan daerah Aceh bagian pedalaman lainnya. Di sana, kondisi aliran listrik lebih buruk dibanding Banda Aceh sebagai ibukota propinsi.

Artinya, perlu ada upaya mencari alternatif sumber energi baru untuk propinsi syariat islam ini. Salah satu energi alternatif terbaru yang patut diperhatikan Pemerintah Aceh yaitu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Pembangkit listrik mini yang mengandalkan tenaga air dengan output relatif kecil yaitu dibawah 500 kilowatt. Secara umum, potensi pengembangan PLTMH di Indonesia masih terbuka lebar. Menurut data Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi kelistrikan tenaga air di Indonesia seluruhnya mencapai 75.000 megawatt. Dari jumlah sebesar itu, yang baru dimanfaatkan hanya 2,5 persen. Potensi PLTMH sendiri mencapai 10 persen dari keseluruhan potensi listrik tenaga air, atau sekitar 7.500 megawatt.

PLTMH ini yang baru dimanfaatkan di seluruh Indonesia hanya sebesar 60 megawatt. Jika ditotalkan potensi tersebut di seluruh propinsi di Indonesia termasuk Aceh, bukan tak mungkin, seluruh daerah akan terang benderang. Ini mungkin secuil energi yang dilupakan pemerintah kita.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat PLTMH memiliki sejumlah keunggulan yaitu antara lain potensi air yang melimpah, teknologi yang handal dan kokoh sehingga mampu beroperasi lebih dari 15 tahun. Selain itu, potensi ini juga mengingatkan masyarakat akan menjaga hutan. Jika tidak adanya sumber air, pembangkit jenis ini juga tidak akan berarti apa-apa dan sangat sulit dikembangkan. Ini mendidik masyarakat hemat energi, mencegah illegal logging dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hutan dan listik memiliki hubungan yang khusus.

Tri Mumpuni Wiyatno, dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Sulawesi Selatan telah melakukan upaya pemberdayaan energi listrik dengan pola ini. Bahkan Tri Mumpuni juga telah mempraktikkannya di 60 desa di seluruh Indonesia tentang penggunaaan pembangkit listrik jenis ini.

Tampaknya, jika melihat potensi Aceh persoalan air bukanlah hal yang sulit. Tinggal lagi, niat baik untuk membuka energi jenis ini. Aliran sungai di beberapa kabupaten tampaknya cukup untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Ini yang saya sebut, patut dipikirkan Pemerintahan Aceh.Nah, menunggu energi mikrohidro dikembangkan di Aceh, tampaknya sosialisasi hemat listrik juga patut terus dilakukan. Polanya, bukan hanya melalui saluran televisi, radio dan media massa. Alangkah baiknya, juga dilakukan melalui seluruh lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Tujuannya tak lain, agar aparatur kita hemat akan energi dan pelajar kita sadar bumi semakin tua, tak bisa menyumplai energi listrik saban hari. Penyadaran hemat listrik antar pribadi di lembaga-lembaga itu tampaknya akan lebih berhasil ketimbang penyadaran melalui media massa. Namun, untuk mencapai kata maksimal, tak salah melakukan kampanye hemat listrik melalui media dan komunikasi antar pribadi. Sekali lagi, saya ingatkan, pembatasan pemakaian aliran listrik jangan diberlakukan pada kegiatan ekonomi. Toh, jika ekonomi masyarakat mapan, bangsa ini akan semakin kuat dan mampu bangkit menyongsong kebangkitan nasional yang ke 100 tahun lebih nantinya. Semoga. [Masriadi Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com Sebanyak delapan tok kayu hasil illegal logging, berhasil ditangkap Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Langkahan. Kepolisian setempat juga menangkan dua unit mobil colt, dengan nomor polisi BL 9585 BH dan BL 8394 BH dan supir kendaraan tersebut. Kejadian tersebut terjadi Rabu (14/5) sekira pukul 18.00 Wib. Kapolres Aceh Utara, AKBP Yosi Muhammartha, melalui KBO Reskrim Aiptu Azman, kepada wartawan, Kamis (15/5) menyebutkan kedua tersangka, Asabil Aseng Bin Alamsyah (28), dan Irmawan bin M Jamil (30) tertangkap aparat Polsek Langkahan ketika melakukan razia rutin di daerah tersebut. “Mereka ditangkap di Simpang Lebuk Meuku, Kecamatan Langkahan,” sebutnya. Azman memaparkan ketika dilakukan razia oleh aparat polsek, kedua supir tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah. “Kita tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kayu yang mereka bawa sembarah merah dan putih,” papar Azman. Dari keterangan kedua supir tersebut, didapat nama pemilik kayu, Rusli, warga Alue Krah Kaye, Kecamatan Langkahan, pemilik mobil colt dengan nomor polisi BL 9585 BH, sedangkan Anwar, warga Kecamatan Langkahan, pemilik mobil colt, dengan nopol BL 8394 BH. Azman menyebutkan kedua nama itu masuk dalam proses pengejaran aparat keamanan. Sementara itu Asabil dan Irmawan diancam dengan pasal 50-78 UU No 41 tahun 1999, tentang illegal logging, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. [M. Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com
Bantuan untuk korban konflik dari Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) Aceh Utara untuk tahun 2008 ini belum dapat dipastikan. Pasalnya, alokasi jumlah penerima bantuan tersebut ditentukan oleh BRA Propinsi Aceh. Hal ini membuat masyarakat korban konflik harus menunggu lama. "Alokasi penerima bantuan untuk Aceh Utara tahun 2008 belum kita ketahui," sebut Nurdin Yasin, ketua BRA Aceh Utara, Rabu (14/5).

Nurdin menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan seluruh data korban konflik yang masuk ke kantornya BRA pusat di Banda Aceh. Data dari lembaga tersebut, BRA telah menyalurkan bantuan diyat untuk 2.955 orang korban konflik tahun 2006 lalu dan tahun 2007 sebanyak 3.223 orang. Sedangkan untuk cacat fisik dan jiwa, BRA Aceh Ut ara telah menyalurkan bantuan untuk 123 oran g jiwa tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 156 jiwa.

Lalu, untuk rumah yang terbakar masa konflik yang berkepanjangan di Aceh, telah disalurkan sebanyak 387 rumah tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 500 rumah. Untuk rumah korban konflik pemerintah melalui BRA memberikan alokasi dana sebesar Rp 35 jt per rumah sedangkan untuk korban cacat fisik dan jiwa diberikan bantuan sebesar Rp10 jt per oran g. Prosesnya ditarnsfer ke rekening penerima bantuan.

Jumlah yang telah menerima bantuan terbilang masih sedikit dibanding dengan jumlah yang belum menerima bantuan. Saat ini, sedikitnya 5.996 unit rumah untuk korban konflik belum mendapatkan bantuan dan 3.565 korban konflik untuk kategori cacat fisik dan jiwa juga belum mendapatkan bantuan.

Nurdin menyebutkan, apabila kuota untuk korban konflik Aceh Utara tahun 2008 telah ditentukan, maka pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut secepat mungkin. "Kalau sudah ada langsung kita transfer ke rekening penerima bantuan," ujarnya. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Ribuan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Aceh Utara melakukan aksi unjukrasa di depan kantor DPRK Aceh Utara, Selasa (13/5). Kedatangan mereka kali ini menuntut kejelasan pemindahan pusat adimintrasi kabupaten tersebut ke Lhoksukon.

Selain itu mereka juga meminta agar Pemerintah Aceh Utara mengamankan aset daerah itu. jikapun dijual, harus dilakukan lelang kepada masyarakat umum. “Hasilnya akan digunakan untuk per percepatan pembangunan ibu kota kabupaten di Lhoksukon,” sebut Teungku Zainal Abidin salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Para pendemo juga meminta agar tidak ada elemen masyarakat di Aceh Utara yang mengobok-obok APBK Aceh Utara tahun ini. Mereka berharap dengan APBK 2008 dapat dilakukan pembangunan yang menyeluruh di Aceh Utara.

Menjawab tuntutan pendemo, Asisten III Aceh Utara, Iskandar Nasri, menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota kabupaten ke Lhoksukon akan segera dilakukan. “Dan sekarang sedang dalam persiapan. Namun akan dilakukan secara bertahap, karena masih minimnya fasilitas pendukung untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Lhoksukon,” sebut Iskandar Nasri. Terkait penjagaan aset daerah, Iskandar menyebutkan pihaknya terus menjaga aset kabupaten tersebut. Mereka memiliki database yang lengkap tentang aset daerah Aceh Utara yang hingga kini masih berada di Lhokseumawe.

“Tuntutan masyarakat ini akan segera kami sampaikan kepada pimpinan, pemindahan sedang dalam persiapan, sekarang sedang kita lakukan rehap kantor bantuan Exxon Mobil. Mungkin September kita akan mulai pemindahan secara bertahap,” ujar Iskandar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zulkifli Hanafiah, bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara ke Lhoksukon merupakan aspirasi masyarakat yang harus dilakukan segera. Dan itu seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP, No 18/2003, tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara ke Lhoksukon. “Dan itu akan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama, mungkin 20 sampai 30 tahun,” katanya.

Amatan acehmagazine.com di para pendemo datang dengan menggunakan puluhan mobil truk dan kendaraan roda dua. Setelah mendengar jawaban dari anggota DPRK mereka membubarkan diri secara tertib [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Pascaruntuhnya bendungan Krueng Pase, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, beberapa waktu lalu, membuat pemerintah mencari alternatif lain. Ratusan hektar sawah yang terlantar di daerah itu akan ditanami kedelai, sebagai pengganti padi selama dua musim masa tanam. Bupati Aceh Utara, Ilyas A.Hamid, Senin (12/5) ketika mengunjungi daerah itu menyebutkan penanaman kedelai itu untuk mengantisipasi krisis pangan di daerahnya.

“Tanam kedelai merupakan pengalaman kita yang baru pertama kalinya di Aceh Utara. Tetapi saya yakin kalau kesungguhan masyarakat dan kemajuan teknologi dapat menghasilkan kedelai yang baik di Aceh Utara,” katanya.

Oleh karena itu, sebut Ilyas A Hamid, perlu penyuluhan dan pendampingan pada masyarakat di sana. “Sambil bendungan yang sedang dalam perbaikan darurat sekarang, Pemkab telah mengambil kebijakan untuk mengembangkan Kedelai, kita dapat bantuan APBN sekitar 8000 hektar dan APBK sekitar 500 hektar. Jadi di Aceh Utara akan direalisasi sekitar 8.500 hektar,” ujar Ilyas A.Hamid, di sela-sela pananaman perdana Kedelai di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, M Abbas menyebutkan program penanaman kedelai itu juga untuk percepatan peningkatan produksi kedelai. Kata dia, pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian telah mengalokasikan bantuan benih untuk Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBN, melalui Cadangan Benih Nasional (CBN), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Upsus, APBN murni. “Kemitraan pelaksanaan meliputi tiga periode tanam yaitu Maret sampai April, Juni smapai Juli, dan Oktober sampai dengan November 2008,” terangnya.

Sedang bantuan banih kedelai yang bersumber dari APBN tersebut, terbagi atas CBN sebanyak 1.000 hektar masa tanamnya Maret sampai April, BLBU, 2.000 Hektar masa tanam Maret/April, Upsus, 2.000 hektar masa tanam Juni sampai Juli, APBN murni sekitar 1.000 hektar yang masa tanamnya Juni sampai Juli, dan kemitraan yang masa tanamnya Oktober sampai dengan November ada sekitar 2.000 hektar. “Realisasi penyaluran sudah kita lakukan sekitar 1.280,75 hektar, meliputi 17 Kecamatan, dan 62 desa di Aceh Utara,” kata dia. [M.Sambo]

Jika tahun 2006 disebut sebagai tahun awal peru bahan di Aceh, maka tahun 2009 disebut sebagai tonggak peru bahan politik fundamental di Indonesia dan Aceh. Awal peru bahan Aceh dimulai sejak penandatanganan MoU Helsinki, medio Agustus 2005 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah tingkat satu dan dua di seluruh propinsi syariat islam itu. Hasilnya kemenangan mayoritas ada ditangan mantan kombatan yang kini menjadi walikota dan bupati di Aceh. Ini yang kemudian disebut sebagai awal kebangkitan. Dimana, dulu ketika konflik sebagian mantan GAM itu harus bersembunyi dan berseberangan idiologi politik dengan Negara Kesatuan Republik Ind onesia (NKRI).

Idiologi politik seringkali berbeda dalam ranah demokrasi. Dalam demokrasi perbedaan pemikiran merupakan sebuah rahmat dan sah dilakukan. Nah, untuk tahun 2009, sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh, perbedaan idiologi politik juga terjadi di Aceh. Setidaknya, menjelang pemilu yang direncanakan April 2009 mendatang, terjadi perbedaan idiologi yang khas antara Partai Politik Lokal (Parlok) dengan Partai Po litik Nasional (Parnas). Ini merupakan rahmat baru untuk perkembangan demokrasi di Aceh dan Ind onesia .

Ironis ditengah khasanah semangat menjaga perdamaian di Aceh, serta mewujudkan Aceh yang bermartabat terjadi insiden-insiden yang menimpa Parlok. Salah satunya, peristiwa terakhir, pembakaran kan tor Partai Gera kan Aceh Mandiri di Aceh Timur baru-baru ini. Pemba karan ini seakan memperlihatkan pada dunia bahwa kondisi demokrasi di Aceh belumlah memadai. Saya menyebutkan belum ada kematangan politik di Aceh. Benarkah begitu? Bisa iya dan bisa tidak. Tergantung dari sudut mana memandang persoalan pembakaran kan tor salah satu parlok itu. Banyak kemungkinan dapat ditafsir dari insiden itu. Misalnya, kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian berlangsung secara utuh dan berkelanjutan di Aceh. Pihak ini disebut sebagai provo kator politik. Provo kator politik bisa berasal dari kalangan mana saja. Terbuka kemungkinan provo kator ini adalah oran g-orang yang ahli dalam melakukan agitasi dan pembusukan politik terhadap parlok. Targetnya, terjadi saling tuding antar parlok. Saling hantam antar parlok dan parnas dan saling curiga antar parlok, parnas dan masyarakat sipil. Sampai saat ini belum diketemukan kunci siapa pelaku pembakaran kan tor parlok tersebut. Ini tugas polisi untuk mengusut dan mencari dalang pelaku pembakaran itu. Syukur jika polisi mampu mengungkap tokoh intelektual dibelakang aksi tersebut.

Ini insiden pertama yang paling banyak menyita perhatian elemen sipil dan militer di Aceh. Posisi Pa rlok seakan menjadi tidak aman dengan insiden tersebut. Benarkah itu? Saya pikir tidak. Rangkaian pendewasaan politik tentunya harus melewati proses. Proses ini yang harus dikawal benar oleh oran g-orang yang terlibat dalam kan cah politik praktis di Aceh. Pengawalan proses ini tentunya harus melibatkan elemen sipil. Kekuatan elemen sipil sebagai palang pintu pertama menjaga demokrasi sangat menjamin kedewasaan politik di Aceh. Kedewasaan politik bukan dari elit. Namun dari 4 juta lebih masyarakat Aceh.

Kembali, saya ragu, benarkah seluruh masyarakat Aceh tau kondisi politik di Aceh saat ini? Taukah mereka tentang keberadaan tugas, fungsi dan tujuan parlok yang tercantum dalam Pasal 79 UUPA. Dipasal itu disebutkan, parlok merupakan salah satu lembaga pendidikan politik. Untuk itu, perlu harmonisasi antar parlok yang akan bertarung di tahun 2009 mendatang. Harmonisasi ini tentunya tidak serta merta berlangsung begitu saja. Perlu pihak tertentu untuk mempertemukan selusin parlok yang sedang menjalani verifikasi di Departemen Hukum dan HAM Aceh. Jika tidak, maka harus ada kesadaran politik antar parlok di Aceh untuk duduk dan bertemu membahas permasalahan politik yang terjadi di Aceh.

Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja. Malah, jika ini terjadi, meminjam kalimat M.Akmal, seorang pengamat politik Aceh, kedewasaan politik di Aceh semakin terlihat. Dimana, elit parlok bertemu dan membahas permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dikaji bisa saja masalah yang sedang terjadi terhadap salah satu parlok. Misalnya, kasus pembakaran itu. Bukan tidak mungkin, kasus yang sama akan menimpa parlok lainnya. Nah, inilah yang perlu dibicarakan antar parlok. Harmonisasi politik ini tampa knya perlu dibangun dan dijaga dengan baik oleh seluruh aktivis parlok di Aceh.

Kebingungan Politik

Diakui atau tidak, tingkat pemahaman masyarakat Aceh tentang politik memang masih lemah. Masyarakat pedalaman cendrung tidak memikirkan tentang perkembangan politik dan pentingnya mengikuti perkembangan situasi politik daerah ini. Bagi masyarakat awam, lebih penting membicarakan soal pertanian dan harga beras. Ini patut difahami. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh, seakan membuat masyarakat lebih berfikir untuk memperbayak isi tabungan keluarga. Sehingga, ketika konflik kembali terjadi, mereka bisa bertahan. Semoga konflik itu tak pernah terulang. Sikap cuek masyarakat ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang politik. Ya, sejenis pendidikan politik untuk masyarakat sipil.

Jika tidak munculnya parlok dan parnas di Aceh dalam pemilu mendatang akan membuat kebingungan politik yang luar biasa pada masyarakat. Kenapa , jumlah parlok dan parnas yang akan mengikuti pesta demokrasi begitu banyak. Puluhan jumlahnya. Ini yang membuat mereka susa h menentukan pilihan. Dalam undang-undang dan MoU Helsinki tidak ada pembatasan jumlah parlok di Aceh. Begitu juga UU Tentang Partai Politik yang berlaku nasional. Artinya, ada kemungkinan jumlah kontestan pemilu 2009 untuk Aceh, paling sedikit sekitar 50 parlok dan parnas.

Untuk menghindari kebingungan politik ditengah masyarakat, perlu sebuah lembaga independen yang melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Tugas lembaga independen ini hanya mencerdaskan masyarakat pemilih untuk mengetahui bagaimana penting tidaknya mengikuti pemilu. Sehingga, tingkat pemilih pada 2009 mendatang sesuai dengan data jumlah pemilih yang ada pada Komisi Ind ependen Pemilihan (KIP) Kabupaten/kota. Jika angka golput dibawah 5 persen ini berarti masyarakat menggunakan hak pilihnya. Masalahnya, hak pilih itu digunakan dengan cukup analisis. Bukan hanya memilih asal-salan seperti memilih kucing dalam karung. Mereka tau benar, bahwa pilihan mereka yang akan membawa partisipasi nya. Membela kepentingannya dan lain sebagainya. Pencerdasan jenis ini yang perlu dilakukan sejak sekarang hingga sebelum jadwal kampanye 2009.

Jika memungkinkan, wadah diskusi antar parlok yang saya sebutkan diatas bisa melakukan pencerdasan politik ini pada masyarakat. Namun, bukan dalam bentuk kampanye. Bentuknya bisa jadi, secara bersama perwakilan parlok memberikan gambaran penting tidaknya mengikuti pemilihan nantinya. Jika parnas ingin bergabung dalam wadah ini, sah saja. Bahkan semakin baik. Ini memperlihatkan politik yang sehat dan komunikasi politik yang baik antar parlok dan parnas. Sehingga, dengan kaharmonisan yang begitu kental, kondisi stabilitas politik menjelang pemilu 2009 mendatang semakin membaik. Jika ini terjadi, sangat sulit para pelaku kejahatan politik untuk mengadu domba antar parlok yang satu dengan parlok lainnya, antara parlok dan parnas, antara parlok, parnas dan masyarakat. Toh, masyarakat yang menjadi sasaran empuk propaganda politiknya juga sudah mengerti benar tentang apa itu pemilihan, partai dan lain sebagainya. Selain itu sikap duduk bersama dan datang bersama ini akan membuat masyarakat memiliki kepercayaan bahwa parlok, parnas di Aceh memang betul-betul ingin mewujudkan Aceh damai, kemajuan ekonomi dan mewujudkan Aceh yang bertabat. Simpan dulu keinginan untuk meraih suara sebesar-besarnya saat ini. Persaingan itu akan dimulai ketika hasil verifikasi telah diumumkan. Bagi yang parlok yang lolos verifikasi bersyukur, bagi yang tidak silahkan melebur (koalisi) dengan parlok lainnya. Dalam persaingan merebut suarapun, parlok dan parnas yang bermain di Aceh perlu ingat satu hal, yaitu menjaga perdamaian. Jangan saling hasut dan kisut. Ingat, Aceh baru saja damai. Dan, menjaga perdamaian adalah tugas mulia yang patut diemban. Mungkinkah itu terjadi? Kita lihat saja episode pendewasaan politik di Nanggroe ini. [Masriadi Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara meminta agar Dinas Kesehatan Aceh Utara melakukan pendataan ulang terhadap bidan Desa (Bides) dalam wilayah kabupaten tersebut. Hal itu dikarenakan, banyak bides yang bertugas di pedalaman mengeluh karena merasa dianaktirikan dalam pembayaran intensif. Padahal pelayananan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak ada bedanya dengan bides yang bertugas di lokasi perkotaan

“Bides yang menuntut itu adalah bides yang tidak menerima insentif. Padahal sebagian bides sudah menerima insentif, ini seakan tidak adil,” sebut Zakaria Abdul Majid, anggota Komisi E, DPRK Aceh Utara, Minggu (11/5).

Sebelumnya, sebut Zakaria, pihaknya menerima keluhan dari Bides yang bertugas di pedalam Aceh Utara. Bides itu meminta agar insentif juga diberikan pada mereka. “Jadi tak ada anak tiri dan kandung. Makanya perlu didata ulang jumlah bides di Aceh Utara,” sebutnya. Zakaria menyebutkan, dia mengetahui dana insentif bides telah disalurkan sesuai dengan SK Bupati Aceh Utara.

Lebih jauh Zakaria menyebutkan dirinya berharap persoalan tenaga kesehatan segera diselesaikan Dinas Kesehatan Aceh Utara. Dia menilai, tenaga kesehatan harus mendapatkan perhatian yang serius, sehingga mereka bisa bertugas dengan baik di pedalaman Aceh Utara. Selain itu, Zakaria meminta agar Dinas Kesehatan juga mendata jumlah Pusat Layanan Kesehatan Desa (Polindes). “Saya tau banyak Polindes tidak berfungsi. Jadi, perlu di data lagi,” sebutnya.

Selama konflik, sebut Zakaria, banyak Polindes di pedalaman Aceh Utara tidak beroperasi dan memberi layanan kesehatan pada masyarakat. “Selain karena konflik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga mengakibatkan, bides tidak mau menetap di desa. Ini juga perlu dibenahi,” sebutnya. [M.Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com
Bom seberat 10 kilogram ditemukan Desa Lhok Beuringen, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Bom jenis low esplosif, ditemukan Jhoni (28) staf keuangan Komite Peralihan Aceh (KPA) Sago Raja Sabi, pada Jum’at (9/5) lalu pukul 17.00 Wib.



Jhoni menyebutkan dia mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon di kantor KPA setempat. “Masyarakat menelpon kantor KPA. Katanya ada benda aneh di Desa Beuringen, lalu saya menuju lokasi,” sebut Jhoni pada sejumlah wartawan Senin (12/5).

Dia menyebutkan, untuk menghindari bom itu meledak, dia memutuskan membawa bom itu ke rumahnya di Desa Rawa Itiek, kecamatan yang sama. “Lalu hari ini saya telepon Kapolsek Jambo Aye dan bom ada di rumah saya yang saya simpan,” sebutnya.

Kanit satuan Penjinak Bom (Jibom), Brimob Kompi IV Jeulikat Lhoseumawe, Brigadir Asep Mulayadi menyebutkan, bom itu memiliki berat 10 kg, panjang 25 cm dan berdiameter delapan centi meter. “Kapasitas ledakan 200 meter dan akan kita markas Jibom Jeulikat,” sebut Asep.

Kapolsek Jambo Aye, Ipda Ibrahim Parades SH, menyebutkan temuan ini merupakan temuan bom kedua dalam Kecamatan Tanah Jambo Aye. Ibrahim menghimbau masyarakat, bila menemukan benda yang mencurigakan segera melapor pada aparat kepolisian terdekat. “Kita minta masyarakat memberitahukan kita apabila menemukan benda mencurigakan,” sebut Ibrahim [M.Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com
Pemerintah Aceh Utara ke depan akan fokus mengembangkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Direncanakan, perbandingan sekolah kejuruan dengan sekolah umum sebanyak 60 persen berbanding 40 persen untuk sekolah umum. Tujuannya untuk menyiapkan kemampuan siswa yang produktif, meminimalisir pengangguran di Aceh Utara dan mengejar ketertinggalan pembangunan.

“SDA Aceh Utara ini mendukung pengembangan dunia pendidikan kejuruan. Kita harap dengan begitu kualitas pelajar semakin bagus dan berkualitas sesuai bidang ilmu kejuruan itu sendiri,” sebut Zakaria Abdul Majid, anggota DPRK Aceh Utara dari Komisi E, bidang pendidikan dan kesejahteraan, Jum’at (9/5).

Model pendidikan SMK, siswa dibekali ketrampilan sejak mereka duduk dibangku sekolah. Ketrampilan itu diberi secara praktis oleh tenaga pengajar di sekolah kejuruan. Zakaria, sadar benar kalau peningkatan kualitas tenaga pengajar patut menjadi perhatian. “Untuk menuju kekualtas yang lebih baik, tenaga pengajarnya juga harus baik dan cerdas, kita upayakan itu. Misalnya dengan mengirimkan guru untuk melanjutkan pendidikan dan melengkapi fasilitas SMK kearah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, sangat disingung soal alokasi dana pendidikan, Zakaria menyebutkan DPRK sudag menganggarkan miliyaran rupiah untuk pos pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Termasuk untuk melengkapi fasilitas dan sarana pendidikan untuk perguruan tinggi.

Untuk tahun 2008, DPRK Aceh Utara mengetuk palu beasiswa sebesar Rp 2 miliyar untuk Universitas Malikussaleh, STAIN Malikussaleh sebanyak Rp825 juta yang ditambah biaya pembangunannya sebesar Rp2 milliar, dan bantuan untuk Politeknik sebesar Rp440 juta.

Sebanyak Rp 2 miliar juga dialokasikan untuk mahasiswa kurang mampu yang sedang menyelesaikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di luar daerah. Di antaranya 825 orang untuk D3, 1881 untuk S1, dan 77 orang untuk S2. “Besarannya yang diterima perorang sebanyak Rp750 ribu, Rp1 juta, dan Rp1,5 juta, pertahunnya,” katanya. [M.Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com Satu granat manggis buatan Korea dilempar oleh orang tak dikenal di deretan pertokoan Pasar Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Rabu malam, (7/5). Kejadian itu diperkirakan sekitar pukul pukul 24.00 wib. Dua warga mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut. Puluhan ruko dan satu unit mobil box milik salah seorang pedagang terkena serpihan ledakan granat itu. Masih di kecamatan yang sama, Kamis (8/5) aparat keamanan kembali menemukan bom rakitan.Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Ricky Purnama Kertapati mengatakan belum dapat memastikan motif insiden tersebut. “Kita belum bisa memastikan adanya indikasi teror untuk pemilik toko atau hanya unutk mengganggu keamanan saja,” ujarnya. Kasat Ricky menyebutkan sampai saat ini pihaknya sedang memintai keterangan beberapa saksi dari insiden tersebut. Informasi dari kepolisian menyebutkan, kedua korban cedera akibat ledakan itu Ilyas (34), pedagang mie goreng dan Junaidi (23), warga Pasar Krueng Geukuh, Aceh Utara. Saat ini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe. Kaki kedua korban luka-luka akibat terkena serpihan ledakan. Kasatreskrim mengatakan, ledakan tersebut tepat di depan toko penjual sepeda milik Hamdani (54). Pihak kepolisian dan tim Penjinak Bom (JIBOM) dari Satuan Brimob Kompi 4 Jeulikat, Lhokseumawe melakukan olah lokasi kejadian perkara. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa gagang pemicu granat dan sejumlah serpihannya. “Ada kemungkinan granat dilempar dari arah lorong yang berada 10 meter dari ruko, namun ada juga kesaksian masyarakat, sesaat sebelum kejadian sebuah Honda Supra yang dikendarai oleh dua orang melintas di lokasi kejadian. Ini masih dugaan sementara,” ungkap Ricky. Dia menyebutkan, pihak kepolisian terus melacak pelaku peledakan itu. Sementara, Hamdani pemilik toko menyebutkan pada saat kejadian, dia sedang dalam perjalan pulang dari Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie menuju ke Krueng Geukuh. Dia mengaku tidak memiliki permasalahan dengan pihak manapun dan tidak tahu asal ledakan granat tersebut. “Saya tidak tahu ledakan granat itu darimana. Saat itu, istri dan ketiga anak saya sedang tidur dan sempat terkejut mendengar ledakan,” cerita Hamdani. Bom konflik Aparat kepolisian kembali menemukan bom peninggalan masa konflik. Kali ini, bom rakitan yang diperkirakan seberat tiga kilogram ditemukan di Desa Pulo Gading, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Kamis (8/5). “Awalnya kita dapat informasi dari masyarakat. Lalu kita tindaklanjuti dan bomnya ketemu,” ujar Wakil satuan penjinak bom, Brimob, Kompi 4 Jeulikat, Lhokseumawe, Ipda Usman kepada sejumlah wartawan. Dia menyebutkan setelah diteliti ternyata bom tersebut sudah meledak dan tidak aktif lagi. Bom yang dimaksud berdiameter 40 cm dengan panjang satu meter. “Bom ini sudah meledak dulu, sisa potongan bom sudah kita amankan,” sebut Usman.Dia menghimbau agar masyarakat mau memberikan informasi kepada aparat kepolisian atau langsung pada pihaknya bila menemukan benda-benda mencurigakan. Dia menilai benda peninggalan konflik seperti bom dan granat harus segera dibersihkan karena sangat membahayakan jiwa masyarakat. “Informasi ini sangat perlu untuk menghindari jatuhnya korban jiwa,” sebut Usman. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com

Sedikitnya 820 Kepala Keluarga (KK) di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe mengalami keracunan. Masyarakat memprediksikan bau itu merupakan bau limbah H2s Sulfur milik perusahaan pengeksplorasi gas dan minyak bumi PT Arun NGL.

Kasus ini, terjadi Selasa (6/5). Bukan cuma kali ini saja, kasus tersebut acap mengganggu aktivitas warga setempat.Akibatnya, masyarakat setempat mengaku mengalami gangguan pernapasan, muntah, sakit di bagian dada dan sakit kepala. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 hingga pukul 17.00 Wib. “Baunya sangat menyengat seperti bau telur busuk,” ujar Muhammad Bakar, tokoh masyarakat desa itu saat ditemui sejumlah wartawan, Rabu (7/5).

Katanya, kejadian serupa kerap dialami masyarakat di sana. Muhammad Nur, warga lainnya menyebutkan terpaksa menggunakan masker ketika mencium bau tersebut. Dia menyebutkan, bau itu sangat mengganggu aktivitasnya. “Kami minta agar pemerintah mencari solusi untuk bau dan polusi udara ini,” sebutnya.
Sampai berita ini diturunkan acehmagazine.com belum berhasil menghubungi perusahaan PT. Arun NGL yang diduga melakukan pembuangan gas sulfur itu. [M.Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com

Bom peninggalan masa konflik kembali ditemukan oleh aparat kepolisian Kota Lhokseumawe. Kali ini, bom seberat 100 kilogram itu ditemukan di Desa Didomulyo, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Rabu (7/5). Bom itu tepat berada di bawah jembatan beton di kawasan perkebunan desa setempat.

Diperkirakan masih banyak bom sisa konflik yang berserak.Eksekusi temuan bom itu dilakukan Pasukan Penjinak Bom (Jibom) Brimob Kompi 4, Jeulikat, Kota Lhokseumawe. Proses peledakan dilakukan tepat pukul 12.35 wib. Untuk meledakkan bom itu, Wakil komandan Kompi 4, Ipda Usman, menyebutkan pihaknya menghubungkan wayer yang ada pada tabung bom dengan alat pemicu.

Usman menyebutkan temuan itu berdasarkan informasi masyarakat pada Polsek Kuta Makmur sehari sebelumnya. “Bom ditemukan dalam kondisi tertimbun sedalam setengah meter dari permukaan tanah dan sangat berbahaya apabila dilakukan pengangkatan. Akibatnya terpaksa dilakukan peledakan dilokasi temuan dengan bom Bantu,” ungkap Usman pada sejumlah wartawan di lokasi peledakan.

Hasilnya, bom itu tidak meledak. Hanya terangkat dari timbunan tanah saja. Kemudian, operator peledak bom kedua, Brigadir Asep Mulyadi berhasil melakukan peledakan. Pascadamai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) medio Agustus 2005 silam, banyak sekali temuan bom masa konflik. Beberapa waktu lalu, juga ditemukan bom di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe semakin membahayakan warga yang mendiami kawasan itu. Pasalnya, abrasi yang terjadi setiap tahun itu telah menghancurkan rumah dan pondok rumah di kawasan tersebut. Pasang purnama yang terjadi Minggu (4/5) semakin memperburuk keadaan yang ada. Sedikitnya tiga rumah warga yang terancam roboh akibat pasang purnama itu.

"Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus segera diatasi. Ini tugas Dinas Sumber Daya Air Propinsi Aceh. Harus segera meninjau lokasi abrasi pantai itu,” ujar Syafruddin Budiman, anggota Komisi D DPR Aceh kepada acehmagazine.com Selasa (6/5). Dia menyebutkan, kualitas tanggul penahan ombak yang sudah dan sebagian sedang dibangun di kawasan itu juga sangat buruk kualitasnya.

Syafruddin menyebutkan, kualitas tanggul penahan ombak saat ini dinilai dibuat asal jadi. Sehingga tidak ada garansi untuk membuat masyarakat di pinggiran pantai itu nyaman dari serangan abrasi pantai. “Yang penting sekarang, kualitas tanggulnya harus bagus. Kalau kualitas seperti itu, tak akan bisa membuat masyarakat nyaman dari abrasi pantai,” sebutnya. Empat desa itu, yaitu Desa Ujong Blang, Desa Hagu Tengah, Hagu Barat Laut, dan Desa Hagu Selatan.

Kata dia, untuk pembangunan tanggul itu, telah mendapat alokasi dana dari APBN, dibantu dengan alokasi dana dari APBA, BRR dan APBK Lhokseumawe. Sehingga, menurutnya tidak ada alasan kualitas pembangunan tanggul tersebut tidak bagus. “Jangan tunggu sampai menimbulkan korban jiwa,” sebut Syafruddin Budiman, yang mengunjungi Aceh Utara dan Lhokseumawe selama tiga hari itu. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Aceh Utara, kembali berunjukrasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Aktivis kampus itu tampak memadati gedung dewan yang terletak di Jalan T. Nyak Adam Kamil, Lhokseumawe itu sejak pukul 11.00 Wib, Selasa.

Mereka mengajukan kontrak politik dengan para wakil rakyat yang berkantor di situ. Isi kontrak politik ini, terkait dengan kasus pembelian tanah di Mon Geudong, Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh kalangan legislatif. Tanah yang terletak di pinggiran kota petro dollar itu dibeli anggota dewan seharga Rp 65.000 per meter. “Kita mengajukan kontrak politik. Namun, tak mau mereka (anggota DPRK) menandatanganinya,” sebut Habibillah, Koordinator Aksi Aliansi BEM Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, kepada sejumlah wartawan di depan gedung dewan itu, Selasa (6/5).

Lebih jauh Habibi, menyebutkan legislatif telah memberikan jawaban yang tidak mendasar atas pernyataan bahwa aset daerah berupa tanah di Desa Mon Geudong, areal Rekalamasi Pusong itu tidak diperlukan masyarakat. Sehingga ada gagasan untuk menjual tanah tersebut kepada masyarakat umum secara lelang terbuka. Dengan alasan hasilnya akan digunakan untuk membangun perkantoran di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

“Tetapi anehnya, pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan penjaringan pendapat dari masyarakat, apakah tanah tersebut masih diperlukan atau tidak,” ketus Habibi. Lanjut Habibi, dan kalaupun tanah tersebut tidak lagi dibutuhkan masyarakat, seharusnya dewan jangan membuang begitu saja dengan menjual dengan harga Rp65.000 per meter.

Pihaknya juga menilai legislatif telah malakukan pembohongan publik, karena menjual tanah tersebut tanpa melakukan pelelangan secara terbuka yang sesuai dengan peraturan pelelangan. Karena untuk melelang aset negara, harus terlebih dahulu di bentuk tim pelelangan yang dintunjuk dengan Surat Keputusan (SK) dan tim pelelangan tersebut haruslah lembaga yang memiliki kredibilitas di bidang asset. Serta harga tanah harus mengikuti standar objek pajak. Dan hal tersebut seperti diatur dalam Kepmendagri No.152/2005, Tentang pedoman pengololaan barang daerah.

Tetapi pihaknya menerima jawaban dewan yang point (a),satu,dua, dan tiga tidak sesuai dengan Kepmendagri tersebut. Bahkan dewan telah memotong beberapa pasal di dalamnya.

Amatan acehmagazine.com, aksi unjuk rasa di gedung DPRK, Aceh utara berlangsung tertib, dan diterima wakil ketua DPRK Aceh Utara, Ridwan Yunus, dari Fraksi PAN. Namun pendemo merasa kecewa, karena pihak dewan tidak mau menerima dan menandatangani kontrak politik yang diajukan mahasiswa.

Sementara Ridwan Yunus, Wakil Ketua DRPK Aceh Utara, mengatakan secara kelembagaan pihaknya sudah memberikan jawaban atas tuntutan mahaiswa. “Namun secara pribadi saya hanya meluruskan hal-hal yang dianggap melenceng, seperti cicilan atas tanah di desa Mon Geudong, itu tidak pernah ada. Bahkan semua proyek di Aceh Utara, sampai saat ini belum dilaksanakan,” terangnya.[M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Sejak awal tahun 2008 hingga akhir April, angka warga yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) terus meningkat di Kota Lhokseumawe. Angka ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang berkisar sebanyak 250 temuan masyarakat yang terkena DBD. Kasus DBD itu tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.“Tahun lalu, kasusnya hanya berkisar 250 temuan,” sebut dr. Ismiati, SKM, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Senin (5/5).

Dia menyebutkan, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan kasus di Kota Lhokseumawe. Peningkatan itu sebut Ismiati, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. “Padahal berbagai upaya sudah kita lakukan, seperti melakukan penyuluhan, fogging, dan pemberian bubuk anti jentik kepada masyarakat, namun partisipasi masyarakat masih kurang,” paparnya.

Penyebab yang lain, tingginya mobilitas masyarakat Kota Lhokseumawe, juga menjadi salah satu penyebab meroketnya penjangkitan DBD. Umumnya, warga yang terkena DBD selama ini melakukan aktivitas di luar kota. “Baik di Banda Aceh, Medan, ataupun di tempat lain yang daerah sedang terjangkit wabah DBD,” katanya.

Ismiati mengatakan, dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan Dinkes, fogging merupakan daftar prioritas, walaupun dengan fasilitas mesin yang terbatas. Bahkan dalam sehari pihaknya berusaha melakukan di tiga titik. Namun upaya tersebut akan menjadi sia-sia, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Dan akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang wabah penyakit tersebut serta lambannya penangan yang dilakukan tenaga kesehatan di lapangan telah menyebabkan dua orang meninggal dunia. Padahal Muspika sangat tanggap dengan DBD dan selalu memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Tetapi sebaliknya, masyarakat cenderung tidak pernah mengindahkan ajakan tersebut.

“Padahal kalau masyarakat cepat melakukan antisifasi, DBD tidak akan mengarah kearah yang lebih berat. Karena ada cara efektif untuk mencegah DBD yaitu dengan membersihkan tempat yang dapat tergenang air dan selalu menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Walau adanya lonjakan DBD di Lhokseumawe, tetapi Ismiati, tidak bisa memprediksikan angka nominal ke depan. Karena biasanya puncak penyebaran penyakit terjadi pada bulan Mei, dan setelah itu akan ada penurunan kasus. “Kita harap agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan cara membasmi sarang nyamuk,” harapnya. [M.Sambo]

Lhokseumawe, acehmagazine.com
Ratusan korban tsunami asal Desa Pusong Lama, Pusong Baro dan Kedai Aceh kembali menggelar aksi. Kali ini mereka meminta dukungan dari kalangan DPRK Lhokseumawe untuk memperhatikan nasib mereka. Tak tanggung-tanggung, dalam orasinya, korban tsunami juga meminta agar Pemerintah Pusat mengadili Ketua Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Kuntoro Mangkusubroto atas tindakannya yang tak berpihak pada korban tsunami di Aceh.

“Kita minta agar Pemerintah Pusat dan Mahkamah Internasional, segera mengadili Kuntoro Mangkusubroto. Karena, Kuntoro tidak berpihak pada korban tsunami,” sebut Sofyan, penanggungjawab aksi itu kepada sejumlah wartawan, Senin (5/5).

Selain itu, secara bergantian, korban tsunami melakukan orasi. Dalam oratornya, korban tsunami menilai, sebentar lagi masa kerja BRR berakhir di Aceh. Sedangkan, sampai saat ini masih banyak permasalah yang belum mampu diselesaikan lembaga yang bertanggungjawab untuk pemulihan Aceh pascatsunami itu.

Selain itu, korban tsunami menuntut agar dana pembangunan rumah korban tsunami sebesar Rp 15 juta segera dibayarkan oleh BRR Aceh-Nias. Hal itu, menurut Sofyan, sesuai dengan aturan yang telah dikelurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saat ini BRR hanya mau membayar Rp 2,5 juta dan ini tidak sesuai aturan Perpres Bo 30/2005,” sebutnya.

“BRR sudah menipu bangsa Aceh. BRR tidak becus, adili Kuntoro dan lain sebagainya,” teriak korban tsunami dalam aksi tersebut. Tuntutan itu ditanggapi oleh Walikota Lhokseumawe, Munir Usman dan Ketua DPRK Lhokseumawe, H T A Khalid.

“Kepedihan warga, kepedihan saya juga. Saya bersama pimpinan dewan akan segera ke Banda Aceh menemui gubernur dan menyampaikan tuntutan korban tsunami di Lhokseumawe,” sebut Munir Usman. Munir menyebutkan, kejadian yang dialami korban tsunami Lhokseumawe juga terjadi di daerah lainnya. Selesai berorasi, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib pukul 17.00 Wib. [M.Sambo]

Aceh Utara, acehmagazine.com
Hari ini, Sabtu (3/5) ratusan masyarakat korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Simpang KKA sembilan tahun lalu berkumpul di daerah itu. Mereka melakukan do’a bersama. Menyampaikan gugatan moral terhadap pemerintah yang hingga kini belum mengusut tuntas kekerasan yang terjadi sembilan tahun lalu itu. “Saya ingin keadilan terwujud di Aceh. Saya harap, generasi mendatang jangan semena-mena dengan kaum lemah,” ujar Fauziah Ibrahim, orang tua almarhum Saddam Husein (8) kepada sejumlah wartawan, Sabtu (3/5).

Saddam Husein, adalah salah satu korban terkena peluru dan meninggal dunia ketika insiden itu terjadi. Ibunya, Fauziah, berharap sampai kapanpun keadilan untuk putra semata wayangnya itu akan terwujud. Hal senada juga disebutkan, Anwar Fauzi, korban lainnya juga menyebutkan hal yang sama. “Saya harap, keadilan. Sampai saat ini, kasus Simpang KKA belum ada respon yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Korban HAM Aceh Utara, Murtala menyebutkan, sampai saat ini belum ada kejelasan nasib korban HAM di daerah tersebut. “Kami tidak akan pernah bisa melupakan insiden tragis dan sadis itu. Tapi, ironisnya, tidak ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan tragedyi tersebut dan memberikan keadilan pada korban,” pungkas Murtala.

Pria berkumis tebal itu menyebutkan, pihaknya prihatin hingga hari ini Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum terbentuk. Padahal, dalam undang-undang pemerintahan Aceh disebutkan, KKR dapat dibentuk setelah satu tahun UUPA disahkan. “Tapi, mana sampai sekarang belum ada KKR. Apakah pemerintah takut akan kebenaran? Apakah pemerintah menganggao tidak penting keadilan bagi korban HAM?,” ujar Murtala penuh tanya.

Mereka meminta nagar Pemerintah Aceh segera membentuk KKR dan Pengadilan HAM di Aceh, membayar ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban insiden 3 Mei itu dan memberikan beasiswa bagi anak-anak korban. Selain itu, sebut Murtala, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun 2008, mereka berharap agar Pemerintah Aceh Utara memprioritaskan kalangan korban HAM simpang KKA dan korban pelanggaran di daerah lainnya dalam kabupaten itu.

“Kami juga meminta agar Gubernur dan Bupati Aceh Utara menetapkan tanggal 3 Mei dijadikan hari berkabung Aceh. Caranya dengan menghentikan aktifitas sejak pukul 11.00 wib sampai 14.00 wib,” pinta Murtala. Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat membangun solidaritas untuk membantu pemulihan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh Utara. [M.Sambo]